EXISTENSIL – Setiap tahun jutaan anak muda baru lulus kuliah justru kebingungan mencari pekerjaan. Almira (24), misalnya, baru saja menyelesaikan kuliahnya di jurusan Hubungan Internasional di sebuah universitas negeri di Yogyakarta. Sejak remaja ia bercita-cita menjadi diplomat karena terinspirasi dari Retno Marsudi, mewakili Indonesia di forum dunia, memperjuangkan kepentingan bangsa di tengah pusaran global.
Namun, setelah lulus, kenyataan berbicara lain. Di Jakarta, tempat ia berharap bisa meniti karier, pekerjaan yang sesuai latar belakang pendidikannya sulit didapat. Lowongan yang tersedia menuntut pengalaman minimal dua tahun atau kemampuan bahasa asing tingkat lanjut yang hanya bisa diasah lewat kursus mahal. Tabungannya menipis, dan biaya hidup di ibu kota tak menunggu.
Setelah berbulan-bulan melamar tanpa hasil, Almira akhirnya menerima pekerjaan sebagai cleaning service di sebuah gedung perkantoran di kawasan Sudirman. Ia masuk melalui jasa penyalur tenaga kerja, dengan sistem kontrak tiga bulan dan potongan gaji di awal. Ia sadar pekerjaannya jauh dari mimpi masa kecilnya, tapi yang penting baginya, ia bisa makan dari uang halal. “Awalnya malu, tapi harus bertahan hidup,” katanya kepada Existensil, Senin (27/10/2025)
Almira bercerita soal megahnya Jakarta yang menawarkan harapan, tapi nyatanya kemegahan itu hanya ada di ruang hiburan orang-orang berduit, namun tawaran kerja itu membuat hati nuraninya menangis. “Pernah hampir ikut teman jadi LC (Ladies Companion) di kafe karena katanya cepat dapat uang. Saya enggak mau hidup dari sesuatu yang bikin saya kehilangan harga diri,” ujar Almira pelan.
Bagi Almira, keputusan itu adalah bentuk perlawanan kecil di tengah sistem yang tak adil. Ia memilih tetap bekerja dengan keringat sendiri, meski harus memendam cita-citanya menjadi diplomat. “Yang penting saya enggak kelaparan, dan enggak mengorbankan harga diri,” tambahnya.
Amira juga bingung dan ingin sekali ke luar negeri karena ingin hidup lebih baik.”Mau kabur aja dulu kan juga butuh modal, nah, itu modalnya darimana? sedangkan, ini gaji cuma cukup untuk makan dan bayar kosan, nabung juga sedikit, prihatin banget deh hidup saya sekarang,” ujarnya.
Kisah Almira menggambarkan ironi bonus demografi yang kerap dibanggakan pemerintah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025 mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 4,76%, atau setara dengan 7,28 juta orang. Meskipun angka itu menurun dibanding tahun sebelumnya, proporsi pekerja informal justru meningkat menjadi 59,40% dari total 145,77 juta pekerja. Artinya, mayoritas anak muda Indonesia bekerja tanpa jaminan, tanpa kepastian, dan sering kali di bawah kemampuan mereka.
Pemerintah sempat mengusung Program Magang Nasional sebagai solusi, namun banyak pihak menilai program ini justru mendowngrade posisi fresh graduate. Sebab, magang kini menjadi syarat kelulusan, bukan pilihan berbasis minat dan kompetensi. Akibatnya, mahasiswa terbiasa bekerja sebelum lulus, sering tanpa upah, menormalisasi kerja murah yang sulit ditinggalkan setelah masuk dunia profesional.
Di tengah realitas itu, Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengungkapkan bahwa pemimpin negara-negara Eropa memintanya untuk mengirim satu juta tenaga kerja Indonesia di bidang perhotelan setiap tahun.
“Kita diminta, jutaan tenaga kita diminta. Di Eropa minta pekerja hotel, kafe, restoran, dia minta 1 juta tiap tahun. Kepala negara pemerintah dari Eropa nanya ke saya, ‘Can you send?’” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025) lalu.
Pernyataan ini menimbulkan dilema. Di satu sisi, tawaran itu bisa membuka peluang kerja bagi jutaan orang seperti Almira. Namun di sisi lain, hal ini menyiratkan kegagalan negara menyediakan pekerjaan layak di dalam negeri. Bagaimana mungkin negara yang berlimpah sumber daya dan berulang kali berjanji menjadi kekuatan industri justru menyiapkan warganya untuk bekerja di luar negeri?
Dalam visi “Indonesia Emas 2045”, kisah Almira seharusnya menjadi cermin sekaligus alarm, bahwa pembangunan sejati bukan hanya soal gedung tinggi, proyek besar, atau angka pertumbuhan ekonomi, tetapi tentang martabat manusia yang ingin hidup dari jerih payah sendiri. Sebab bagi banyak orang muda hari ini, perjuangan bukan lagi tentang mengejar mimpi besar melainkan tentang tetap bisa makan dari uang halal di negeri sendiri.
Pernyataan ini menimbulkan dilema. Di satu sisi, tawaran itu bisa membuka peluang kerja bagi jutaan orang seperti Almira. Namun di sisi lain, hal ini menyingkap kegagalan negara dalam menyediakan lapangan kerja layak di dalam negeri.
Tak Ada Pilihan Lain
Pengamat Sosial Mike Verawati Tangka mengatakan, di banyak kota hari ini, cerita orang kehilangan pekerjaan bukan lagi berita baru. Sejak pandemi Covid-19 melanda, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) menghantam jutaan orang, dari buruh pabrik hingga karyawan kantoran.
“Waktu sudah berjalan lama sejak masa pandemi itu, tapi jejaknya masih terasa. Bukan hanya karena banyak yang belum kembali bekerja, melainkan karena mereka yang masih bekerja pun kini dipaksa menurunkan standar hidup atau yang disebut banyak orang, mendowngrade diri. Bukan karena rela, tetapi karena tidak ada pilihan lain,” ujarnya kepada Existensil.
Pemerintah, kata Mike, berkali-kali menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terus naik. Namun, kenaikan itu lebih banyak terjadi di atas kertas di level makro tanpa benar-benar mencerminkan kesejahteraan warga di bawah. Pertumbuhan yang dirayakan di ruang konferensi tidak sejalan dengan kenyataan yang dirasakan pekerja di lapangan. “Pertanyaan pun muncul, apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar tumbuh jika masyarakatnya makin sulit hidup layak?” tanyanya.
Di banyak wilayah, daya beli masyarakat menurun drastis. Harga kebutuhan pokok naik, sementara pendapatan stagnan. Banyak lulusan muda yang memiliki kemampuan dan pendidikan tinggi, tapi kesulitan mencari pekerjaan yang sesuai. “Mereka yang semestinya bisa berkarier sesuai kompetensi, terpaksa menerima pekerjaan apa pun yang bisa memberi sedikit penghasilan,” kata Mike.
Fenomena ini tak lagi asing. Sarjana yang bekerja sebagai petugas kebersihan, lulusan ekonomi yang menjadi kurir, atau mantan pegawai kantoran yang kini mengemudi ojek daring dari pagi hingga malam. “Siangnya apa sorenya mereka menjadi driver ojek online seperti itu atau berusaha menjadi apa ya misalnya pengantar bekerja di restoran menjadi pencuci piring dan itu sudah lama sebenarnya tidak cuma sekarang, tetapi ini menjadi semakin banyak,” kata Mike.
Mike juga menuturkan, lapangan kerja formal terus menyempit karena banyak perusahaan melakukan efisiensi, bahkan gulung tikar. Sementara peluang di sektor wirausaha pun tidak mudah diakses, dibutuhkan modal, jaringan, dan daya saing yang kuat. Akibatnya, banyak orang terjebak dalam pekerjaan sementara, berisiko, dan tanpa jaminan keamanan.
“Bekerja hari ini bukan lagi tentang mengembangkan diri, tujuan banyak orang sekarang sederhana, bagaimana bisa bertahan hidup,” ungkap Mike.
Mike mengungkap, fenomena ini disebut sebagai pengangguran struktural bukan semata soal banyaknya orang yang tidak punya pekerjaan, tetapi tentang struktur ekonomi yang tidak mampu menyediakan pekerjaan yang layak.
“Bentuknya berlapis, ada yang benar-benar menganggur, ada yang terancam kehilangan pekerjaan, dan ada pula yang bekerja tapi tidak cukup untuk hidup layak. Banyak dari mereka harus menjalani multi-job, bekerja di kantor pada pagi hari, lalu menjadi pengemudi ojek daring atau pekerja restoran di malam hari, struktural yang mungkin itu dilihat secara gradual mulai dari kesulitan pekerjaan sampai dengan tidak punya pekerjaan sama sekali,” bebernya.
Situasi ini membuat pekerja kelelahan fisik dan mental. Mereka kehilangan waktu istirahat, sulit menjaga kesehatan, dan tak punya ruang untuk tumbuh. Istirahat bukan lagi soal rekreasi, tetapi kemewahan sederhana, tidur cukup dan makan bergizi. “Dampaknya menjalar ke mana-mana kesehatan fisik menurun, mental terganggu, hingga muncul rasa frustrasi kolektif di masyarakat,” ungkap Mike.
Namun kondisi kerja saat ini menjauhkan rakyat dan kemanusiaannya. “Orang bekerja bukan hanya untuk mendapat upah, mereka juga butuh rasa aman, jam kerja manusiawi, dan kesempatan berkembang. Tapi hari ini, semua itu terasa jauh,” kata Mike.
Pertumbuhan ekonomi sejati semestinya tidak hanya diukur dari angka PDB, melainkan dari seberapa banyak warga yang bisa hidup aman, memiliki pekerjaan layak, dan masa depan yang bisa direncanakan. “Ironisnya, kondisi seperti ini berlangsung di tengah klaim pertumbuhan ekonomi positif. Tapi bagaimana bisa pertumbuhan disebut positif jika masyarakatnya hidup dalam ketidakpastian?” tanya Mike.
Mike juga mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi itu juga harus menunjukkan bahwa masyarakat kita ada dalam titik yang aman .”Masyarakat bukan cuma bekerja punya penghasilan tetapi mereka juga harus punya kehidupan yang cukup ya yang balance dan juga punya tabungan,” pungkasnya.