EXISTENSIL – Di tengah panasnya perdebatan global soal transisi energi, pemerintah Jepang dan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tengah mendorong sebuah inisiatif bernama Asia Zero Emission Community (AZEC). Di atas kertas, ia disebut sebagai upaya menuju masa depan rendah karbon. Namun, bagi masyarakat sipil Indonesia, AZEC hanyalah wajah baru kolonialisme energi yang mengilap dengan jargon “green transformation”, tapi di baliknya menyembunyikan ketimpangan dan jebakan utang.
Menjelang Konferensi Tingkat Tinggi AZEC di Kuala Lumpur, 28 Oktober 2025, jaringan organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari AEER, CELIOS, Greenpeace Indonesia, JATAM, Trend Asia, WALHI Jakarta, dan WALHI Nasional menyatakan penolakannya. Mereka menilai, inisiatif ini tidak lebih dari praktik greenwashing sistemik yang memperpanjang ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil, terutama batu bara dan gas, di bawah kendali investasi Jepang.
Sejak awal, AZEC diklaim Jepang sebagai bagian dari strategi besar Green Transformation (GX), yang akan menyalurkan proyek-proyek energi rendah karbon ke berbagai negara Asia. Namun, bagi masyarakat sipil, strategi ini justru mengulang pola lama kolonialisme ekonomi: memindahkan beban karbon negara maju ke negara berkembang melalui proyek-proyek berisiko tinggi terhadap lingkungan.
“AZEC bukan solusi transisi energi yang adil, melainkan bentuk baru kolonialisme energi yang mengabaikan hak-hak masyarakat,” ujar Manajer Kampanye Infrastruktur dan Tata Ruang WALHI Dwi Sawung, Jumat (24/10/2025)
Menurut Dwi, transisi energi harusnya bukan memelihara ketimpangan. “Transisi energi harus berangkat dari kebutuhan masyarakat, bukan dari skema investasi yang mengekalkan ketimpangan,” katanya.
Menurut laporan Zero Carbon Analytics (2024), hanya 11% dari 158 Nota Kesepahaman (MoU) di bawah AZEC yang terkait dengan energi terbarukan seperti surya dan angin. Sebaliknya, 35% proyek (56 MoU) justru mendukung teknologi bahan bakar fosil, seperti LNG, co-firing amonia, dan Carbon Capture Storage (CCS).
Fakta ini memperkuat tudingan bahwa AZEC lebih fokus mempertahankan industri fosil daripada memutus ketergantungannya.
Sementara itu, Peneliti Lingkungan dari AEER Riski Saputra menegaskan, AZEC salah arah dalam memaknai transisi energi. “Jika AZEC serius mendukung Indonesia, mereka seharusnya fokus pada pengembangan smart grid dan energi bersih seperti surya dan angin. Tapi yang terjadi malah memperpanjang umur PLTU lewat solusi palsu seperti co-firing dan CCS,” jelasnya.
CCS (Carbon Capture and Storage) dan co-firing sering dipromosikan sebagai teknologi “ramah iklim”. Padahal, kajian International Energy Agency (IEA) menunjukkan efektivitas CCS dalam menurunkan emisi global masih di bawah 1% dari total kebutuhan mitigasi, sementara biaya operasionalnya sangat tinggi. “Lebih parah lagi, proyek co-firing pencampuran batu bara dengan biomassa, amonia, atau hidrogen justru meningkatkan risiko deforestasi baru karena tingginya kebutuhan bahan bakar nabati,” kata Riski.
Juru Kampanye JATAM Al Farhat Kasman, menyebut investasi yang ditawarkan AZEC sebagai ‘wajah baru kolonialisme ekstraktif’. “Investasi atas nama rendah karbon menyimpan jebakan utang dan kerusakan lingkungan akibat ekstraksi sumber daya seperti geothermal dan mineral kritis,” ujarnya.
Istilah ‘kolonialisme energi’ yang dikemukakan Farhat menggambarkan hubungan kuasa yang timpang antara negara donor dan penerima investasi. Jepang menguasai teknologi dan modal, sementara Indonesia menyediakan lahan, sumber daya, dan masyarakat yang menanggung dampak sosial-ekologis.
Dalam teori postcolonial political ecology, skema semacam ini menempatkan negara-negara berkembang sebagai “zona pengorbanan” (sacrifice zones) tempat di mana kerusakan lingkungan dianggap sebagai harga yang pantas dibayar demi pertumbuhan ekonomi global.
Direktur Advokasi Tambang CELIOS Wishnu Utomo, menilai pendekatan AZEC berpotensi memperparah krisis, bukan menyelesaikannya. “Mereka menggunakan pendekatan yang salah dalam mitigasi iklim. Proyek-proyek solusi palsu yang didanai AZEC justru memperluas dampak sosial dan ekologis,” tegasnya.
Menurut data CELIOS (2025), proyek-proyek yang dibiayai lewat skema pinjaman hijau kerap menimbulkan risiko debt distress, yakni gagal bayar akibat beban utang yang meningkat di sektor energi. Kondisi ini bisa menjerat Indonesia dalam lingkaran ketergantungan finansial baru.
Bagi WALHI Jakarta, proyek co-firing di PLTU seperti Suralaya, Lontar, dan Muara Karang hanyalah kamuflase hijau. “Co-firing bukan solusi, tapi perpanjangan umur batu bara dan gas,” ujar peneliti WALHI Jakarta M. Abdul Baits.
Jakarta yang masih bergantung pada energi fosil kini menanggung dampaknya: udara kotor yang menyesakkan. Data IQAir (2025) menunjukkan kualitas udara Jakarta rata-rata mencapai PM2.5 sebesar 45 µg/m³, atau hampir sembilan kali lipat dari ambang batas aman WHO.
“Selama PLTU masih beroperasi di sekitar kota besar, warga Jakarta akan terus menghirup debu beracun,” tambah Abdul Baits.
Juru Kampanye Trend Asia Novita Indri mengungkap, Jepang gagal memimpin dengan visi transisi yang progresif. “Melalui AZEC, Jepang masih membiayai solusi palsu di ASEAN, termasuk Indonesia. Padahal dunia sedang butuh kepemimpinan baru untuk memperkuat energi terbarukan,” ujarnya.
Dalam laporan ASEAN Centre for Energy (2024), Jepang masih menjadi penyandang dana terbesar proyek LNG dan amonia di Asia Tenggara, senilai lebih dari USD 26 miliar. Angka ini jauh lebih besar dibanding investasi mereka di energi terbarukan yang hanya USD 3,4 miliar.
Penolakan masyarakat sipil terhadap AZEC bukanlah penolakan terhadap transisi energi, melainkan terhadap transisi yang tidak adil. Bagi mereka, jalan menuju energi bersih harus melibatkan masyarakat, bukan sekadar investor dan pejabat tinggi.