EXISTENSIL – Upaya memperkuat sistem layanan kesehatan jiwa di Indonesia kembali mendapatkan momentum. Pusat Rehabilitasi YAKKUM (PRYAKKUM) menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Kesehatan RI, Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, serta University of Sydney dengan dukungan KONEKSI untuk meluncurkan Kick-Off Meeting Program One Map for Mental Health Atlas (OMMHA) di tingkat nasional.
Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam membangun peta layanan kesehatan jiwa berbasis digital yang terintegrasi. Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Imran Pambudi selaku Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Dr. Wahyu Pudji Nugraheni dari BRIN, serta perwakilan Komisi Nasional Disabilitas, REMISI, dan KPSI.
Dalam paparannya, dr. Imran Pambudi menyoroti kesenjangan signifikan antara penanganan penyakit menular dan kesehatan jiwa. Jika penyakit menular didukung oleh data dan penelitian berbasis bukti yang melimpah, sektor kesehatan jiwa terutama dari perspektif kesehatan masyarakat masih kekurangan informasi yang komprehensif. “Penelitian OMMHA memiliki potensi besar untuk menjadi model berkualitas tinggi yang dapat dijadikan rujukan tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga global,” jelasnya Rabu (08/04/2026)
Senada dengan itu, Wahyu Pudji Nugraheni menekankan bahwa tantangan kesehatan di Indonesia masih kompleks. Keterbatasan sumber daya, kesenjangan akses layanan, serta belum terintegrasinya sistem informasi kesehatan jiwa menjadi hambatan utama. “BRIN menyambut baik inisiatif ini dan berharap kolaborasi lintas sektor yang terbangun dapat menghasilkan penelitian yang bermutu serta berdampak nyata bagi masyarakat.” ucapnya.
Wahyu juga berharap hasil penelitian ini mampu memperkuat sistem layanan kesehatan, meningkatkan akses dan pemanfaatan layanan, serta mendorong pendekatan kolaboratif dalam penyusunan kebijakan.
Kegiatan yang melibatkan sekitar 50 peserta dari berbagai lembaga termasuk Kemenko PMK, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, BRIN, Komisi Nasional Disabilitas, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen, media, serta organisasi masyarakat sipil bertujuan untuk mensosialisasikan desain dan tahapan penelitian OMMHA sekaligus membangun komitmen bersama.
Ignatius Praptoraharjo sebagai peneliti utama OMMHA dari PRYAKKUM, menjelaskan bahwa penelitian ini akan memetakan jenis layanan kesehatan jiwa yang tersedia, tingkat pemanfaatannya, serta efektivitasnya. “Kabupaten Kebumen dipilih sebagai lokasi pembelajaran awal (learning site) dengan harapan model yang dihasilkan dapat direplikasi di wilayah lain di Indonesia,” ungkap dia.
Dari perspektif internasional, Prof. Hans Pols dari University of Sydney menekankan pentingnya melibatkan individu dengan pengalaman langsung terkait kondisi kesehatan mental (people with lived experiences). “Kelompok ini memiliki pengetahuan unik yang dapat membantu mengidentifikasi sumber daya dan layanan yang sering kali luput dari perhatian,” ucapnya
Pandangan tersebut diperkuat oleh Dante Rigmalia dari Komisi Nasional Disabilitas yang menegaskan pentingnya keterlibatan penyandang disabilitas psikososial dalam proses penelitian. Partisipasi yang bermakna dari kelompok ini dinilai krusial agar hasil riset benar-benar mencerminkan kebutuhan mereka.
Sementara itu, M. Aditya Setiawan, Program Manager PRYAKKUM, mengungkapkan bahwa sejak 2017 lembaganya telah aktif mengembangkan pendekatan kesehatan jiwa berbasis masyarakat. “Penelitian OMMHA merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat sistem layanan dan kebijakan kesehatan jiwa di tingkat nasional. Meski telah direncanakan sejak 2024, berbagai dinamika menyebabkan penelitian ini baru dapat dimulai pada September 2025,” bebernya.
Aditya menegaskan bahwa keberhasilan penelitian ini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Ia berharap sinergi antara PRYAKKUM, BRIN, Kementerian Kesehatan, serta seluruh mitra dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi penguatan sistem kesehatan jiwa di Indonesia.
“Melalui inisiatif OMMHA, Indonesia diharapkan memiliki peta layanan kesehatan jiwa yang komprehensif dan terintegrasi, sehingga mampu menjawab kesenjangan akses serta meningkatkan kualitas layanan bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan,” tutupnya.