“Begitu kalian jadi pejabat, mungkin lebih jahat dari saya.” Ucapan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia kepada mahasiswa itu awalnya terdengar seperti lelucon politik. Tapi dari tawa yang menggema di ruangan itu, kita tahu ada sesuatu yang tidak lucu. Karena di balik kalimat ringan itu tersimpan kebenaran pahit tentang bagaimana kekuasaan di negeri ini sering dipahami dan diwariskan sebagai arena untuk bertahan hidup, bukan untuk melayani publik.
Oleh: Devi P.Wihardjo
Bahlil mungkin tidak bermaksud jahat. Tapi kalimatnya membongkar kenyataan yang lebih besar, betapa dalam kesadaran pejabat publik Indonesia, “kejahatan” sudah menjadi bahasa yang sah dalam politik. Ketika seorang pejabat bisa dengan ringan berkata bahwa mahasiswa pun “akan lebih jahat”, maka yang sedang terjadi bukan sekadar candaan tetapi banalitas kekuasaan.
Hannah Arendt pernah menulis tentang banalitas kejahatan bahwa kejahatan besar tidak selalu dilakukan oleh orang jahat, tapi oleh mereka yang berhenti berpikir dan berhenti merasa. Mereka yang menormalisasi kebusukan karena sudah terlalu lama hidup di dalamnya.
Bukankah itu yang terjadi hari ini?. Kita hidup di tengah sistem yang membuat korupsi terdengar biasa, nepotisme terasa wajar, dan penyalahgunaan kekuasaan dianggap bagian dari “risiko jabatan”. Kita diajari bahwa “semua orang juga begitu”, seolah tidak ada lagi ruang bagi integritas. Dalam logika ini, kejujuran menjadi hal yang utopis dan pejabat yang bersih dianggap anomali.
Pernyataan Bahlil adalah bentuk kecil dari apa yang disebut oleh peneliti Hendi Yogi Prabowo sebagai “rationalization of corruption” upaya untuk menormalkan penyimpangan melalui justifikasi sosial.
Dalam penelitian yang diterbitkan oleh Jurnal KPK (2017), Prabowo menyebut bahwa banyak pejabat di Indonesia terjebak pada mekanisme pembenaran diri: korupsi bukan lagi pelanggaran, tapi strategi bertahan dalam sistem yang rusak.
Yang mengkhawatirkan bukan hanya pejabat yang berkata begitu, tetapi mahasiswa yang mendengarnya.
Karena mahasiswa adalah simbol idealisme mereka yang seharusnya menjaga api moral di tengah gelapnya politik. Tapi jika mereka tumbuh dalam logika bahwa “setiap kekuasaan akan menulari keburukan”, maka mereka akan masuk sistem bukan untuk mengubahnya, melainkan untuk menyesuaikan diri.
Bahlil seolah ingin berkata: jangan terlalu suci, nanti kalian juga begitu. Padahal, justru di sinilah letak perlawanan: menjadi suci dalam sistem yang kotor bukan kelemahan itu keberanian.
Mahasiswa dan generasi muda hari ini harus melihat pernyataan itu bukan sebagai ejekan, tetapi peringatan. Bahwa kekuasaan bisa mengubah siapa pun jika kita tidak punya jangkar moral. Bahwa menjadi pejabat yang jujur bukan mustahil, tapi menuntut kesadaran terus-menerus atas relasi kuasa yang bekerja diam-diam di dalam diri kita.
Krisis Kepemimpinan dan Kemandulan Empati
Sosiolog Max Weber menyebut dua jenis etika dalam politik: ethic of conviction (etika keyakinan) dan ethic of responsibility (etika tanggung jawab). Seorang pemimpin sejati, katanya, harus memadukan keduanya bertindak sesuai keyakinannya, tapi juga bertanggung jawab atas akibat dari tindakannya. Namun dalam realitas politik kita, kedua etika itu sering kali hilang. Kekuasaan dipakai bukan untuk memperjuangkan kebenaran, tapi untuk menutupi kesalahan.
Maka, ketika seorang pejabat bisa berkata “kalian mungkin lebih jahat”, yang hilang sebenarnya bukan sekadar rasa malu tetapi rasa empati. Empati kepada rakyat yang setiap hari berjuang melawan kemiskinan, ketimpangan, dan keputusasaan akibat kebijakan yang dibuat tanpa nurani.
Kejahatan birokrasi bukan hanya soal uang yang dicuri, tapi tentang hak-hak warga yang diabaikan: perempuan yang tidak dilindungi dari kekerasan, petani yang tanahnya dirampas, pekerja yang dipaksa menandatangani kontrak tanpa suara.
Pernyataan Bahlil seharusnya menjadi bahan bakar bagi mahasiswa dan aktivis untuk bertanya lebih keras:
Apakah kekuasaan memang selalu membuat orang jahat, atau sistemnya yang jahat karena membunuh nurani orang baik?
Jika yang rusak adalah sistem, maka tugas kita bukan menghindari kekuasaan, melainkan merebutnya kembali dengan cara yang etis. Jika yang hilang adalah kejujuran, maka tugas kita bukan menertawakan kejujuran, melainkan menjadikannya standar baru dalam politik.
Kita harus mengembalikan makna kekuasaan pada fungsi asalnya: bukan alat memperkaya diri, melainkan tanggung jawab moral untuk memperbaiki hidup orang lain. Kekuasaan tidak harus menulari kebusukan ia bisa menulari kebaikan, jika dijalankan dengan kesadaran dan empati.
Bahlil mungkin tidak sadar bahwa ucapannya merepresentasikan rasa lelah yang kolektif rasa lelah melihat pejabat berganti tapi wataknya sama. Namun jika kita hanya tertawa mendengar kalimat itu, kita sedang ikut menertawakan masa depan kita sendiri.
Karena begitu kita berhenti marah, berhenti merasa, berhenti berharap saat itulah kita benar-benar menjadi “lebih jahat”.