EXISTENSIL – Di sebuah dusun berbatu di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, seorang perempuan paruh baya membuka anyaman bambu di sudut dapurnya. Di dalamnya tersimpan jagung merah, gembili, dan benih singkong yang sudah mengering. Ia menyimpannya seperti menyimpan pusaka. Ini bukan sekadar makanan, ini cara kami bertahan kalau hujan tak datang.
Di tanah-tanah kapur yang retak oleh kemarau, beras bukan lagi tumpuan utama. Padi makin sulit tumbuh. Air makin jarang tersedia. Namun kehidupan tetap berjalan karena masyarakat di sana menanam apa yang paling sesuai dengan tanah mereka sendiri umbi-umbian, jagung, dan kacang-kacangan. Pangan lokal menjadi benteng ketika sistem besar goyah.
Kisah-kisah serupa lahir dari banyak sudut Nusantara. Dari Flores, Bali, hingga pelosok Jawa dan Nusa Tenggara. Cerita-cerita inilah yang kemudian dihimpun dalam sebuah buku berjudul “Jejak Kemandirian Pangan Lokal”, sebuah bunga rampai liputan mendalam yang ditulis oleh sepuluh jurnalis terpilih dalam Journalist Fellowship 2025. Buku ini diluncurkan oleh Koalisi Sistem Pangan Lestari (KSPL) bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Jumat (5/12/2025)
Buku ini bukan sekadar dokumentasi. Ia adalah pengingat bahwa di balik piring nasi putih yang dianggap normal, terdapat ribuan sumber pangan Nusantara yang selama ini terpinggirkan, bahkan nyaris dilupakan.
Selama lebih dari setengah abad, Indonesia membangun narasi besar, belum makan kalau belum makan nasi. Narasi ini bukan sekadar soal kebiasaan, tetapi dibentuk oleh kebijakan pangan nasional yang berpuluh tahun menempatkan beras sebagai pusat segalanya dari produksi, distribusi, hingga konsumsi.
Pola ini menghasilkan ketergantungan akut. Ketika produksi padi terganggu oleh banjir, kekeringan, serta cuaca ekstrem, seluruh sistem pangan nasional ikut limbung. Harga melonjak. Stok menipis. Impor kembali dibuka. Siklus itu terus berulang.
Di saat yang sama, pangan lokal umbi-umbian, sorgum, sagu, jagung, keladi, ganyong perlahan tersingkir dari ladang dan dapur. Ia kehilangan nilai ekonomi, turun kelas secara sosial, bahkan dicap sebagai makanan ‘kelas bawah’.
Padahal, perubahan iklim kini menghantam sistem pangan dengan keras. Fluktuasi curah hujan semakin ekstrem. Musim tanam bergeser. Banjir bandang dan kekeringan datang silih berganti. Sawah tak lagi stabil. Lumbung pangan nasional semakin rentan.
Dalam konteks inilah pangan lokal kembali menemukan relevansinya, bukan sebagai romantisme masa lalu, melainkan sebagai strategi tahan krisis.
Salah satu pola penting yang muncul dalam buku ini adalah peran sentral perempuan. Di banyak daerah, perempuan tidak hanya menjadi pengolah makanan di dapur, tetapi juga penjaga benih, penggerak komunitas, sekaligus aktor utama transformasi pangan.
Di Bali, keladi togog yang dulu nyaris punah, kini kembali naik kelas. Kelompok perempuan mengolahnya menjadi ragam produk pengganti nasi, sayuran, hingga kudapan lokal. Umbinya dimasak, batangnya diolah, daunnya dimanfaatkan. Dari pangan subsisten, keladi kembali masuk ke pasar lokal.
Di beberapa daerah lain, perempuan membentuk bank benih lokal. Mereka mengumpulkan, mengurutkan, menyimpan, bahkan saling menukar benih antardesa. Pengetahuan tentang musim tanam, jenis tanah, dan daya tahan tanaman disebarkan dari mulut ke mulut, melintasi generasi.
Dalam sistem pangan modern yang dikuasai industri benih dan pupuk kimia, pekerjaan ini sering dianggap kecil. Padahal di sanalah kedaulatan pangan sesungguhnya dijaga—di rumah, di kebun, di tangan-tangan perempuan yang selama ini tak tercatat dalam statistik resmi.
Dari Flores, Nusa Tenggara Timur, buku ini menyorot kisah zapu—uwi yang diolah menjadi gaplek. Saat harga beras melambung, masyarakat tidak panik. Mereka kembali ke zapu. Pangan ini tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga tahan disimpan lama dan cocok dengan kondisi lahan yang kering.
“Kalau beras mahal, kami tetap makan. Zapu selalu ada,” kata seorang warga dalam liputan tersebut.
Di Yogyakarta, tiwul makanan berbahan singkong mengalami proses serupa. Dari makanan yang dulu dilekatkan pada stigma kemiskinan, tiwul kini pelan-pelan masuk ke ruang publik sebagai kuliner alternatif. Namun perjalanan menuju pengakuan ekonomi masih panjang. Tiwul masih kalah dari nasi dalam hal akses pasar dan dukungan kebijakan.
Akbar Evandio (Bisnis.com – Jakarta), Pito Agustin Rudiana (Wanaloka.com – DIY), Robertus Belarminus R (Ekorantt – NTT), dan Ayu Sulistyowati (Kanalkali – Bali) merupakan jurnalis dari berbagai daerah yang terlibat dalam penulisan buku Jejak Kemandirian Pangan Lokal melalui program Journalist Fellowship 2025. Masing-masing menghadirkan perspektif lapangan dari wilayah liputannya,
mulai dari dinamika pangan lokal di perkotaan, ketahanan pangan berbasis komunitas, praktik pangan alternatif di kawasan timur Indonesia, hingga peran masyarakat dan perempuan dalam menjaga keberlanjutan pangan daerah yang bersama-sama merajut potret keberagaman dan daya tahan sistem pangan lokal Nusantara.
Kunci Swasembada
Dalam bincang-bincang peluncuran buku bertajuk “Pangan Lokal Kunci Swasembada”, tantangan pangan lokal dibedah secara terbuka. Country Director CIFOR Indonesia sekaligus profesor di IPB University Herry Purnomo, menyebut masalah utama bukan hanya pada produksi, tetapi pada cara pandang masyarakat dan sistem pasar.
“Dari sisi ekonomi, pangan lokal belum mampu bersaing. Masyarakat masih melihat pangan selain beras sebagai makanan kelas dua, intervensi pemerintah, menurut Herry, mutlak diperlukan agar pangan lokal bisa masuk ke pasar modern dan memiliki nilai ekonomi setara,” katanya.
Herry menambahkan, tanpa akses pasar, pangan lokal akan terus terjebak di lingkar komunitas terbatas. Ia hidup, tetapi tidak berkembang. Ia lestari, tetapi tidak sejahtera bagi petaninya.
Dari sisi negara Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya Badan Pangan Nasional Rahmatia Garwan, menyebut bahwa pangan lokal kini sudah masuk dalam peta jalan nasional melalui Perpres Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
“Sebanyak 18 rencana aksi disiapkan, mulai dari kampanye pangan lokal, edukasi konsumsi, penguatan komunitas adat, hingga insentif bagi petani lokal. Pangan lokal juga disebut unggul dari sisi kandungan gizi dan ketersediaan yang tersebar luas,” bebernya.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Ike Widyaningrum menegaskan bahwa pengembangan pangan lokal kini ditangani oleh Direktorat Aneka Kacang dan Umbi. Diversifikasi tanaman melalui sistem tumpang sari di sawah menjadi salah satu strategi.
“Keladi, jagung, dan kacang-kacangan bisa tumbuh di pematang sawah tanpa metode yang rumit, setelah target swasembada beras tercapai, penguatan pangan lokal akan menjadi fokus berikutnya,” ujarnya.
Namun di lapangan, janji kebijakan sering kali berhadapan dengan realitas pahit, anggaran minim, penyuluh terbatas, akses pasar tersumbat, serta dominasi pangan industri yang semakin agresif.
Ketiga narasumber sepakat bahwa krisis iklim mempercepat urgensi diversifikasi pangan. Pola hujan tidak menentu. Kekeringan datang tiba-tiba. Banjir bandang merusak sawah dalam hitungan jam. Produksi padi nasional menjadi sangat rentan.
Ketergantungan pada satu jenis pangan dalam ekosistem yang berubah cepat adalah pertaruhan besar. Ketika beras terguncang, seluruh sistem ikut limbung. Dalam kondisi ini, pangan lokal sesungguhnya menjadi strategi adaptasi iklim paling konkret.
Umbi-umbian tahan kering, sorgum tahan panas, sagu di lahan basah, jagung di tanah berbatu semuanya adalah teknologi ekologis yang diwariskan oleh pengetahuan lokal selama ratusan tahun.
Dari sisi lingkungan, konsumsi pangan lokal juga membawa manfaat besar. Rantai distribusi panjang bisa dipotong. Emisi transportasi ditekan. Ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia berkurang. Sistem pangan menjadi lebih adil bagi manusia dan alam.
Di tengah arus media yang serba cepat dan dangkal, buku ini menjadi pengecualian. Sepuluh jurnalis yang terlibat tidak sekadar melaporkan peristiwa, tetapi menyusuri akar persoalan tinggal di desa, berbincang dengan petani, mengikuti musim tanam, dan membaca ulang sejarah pangan lokal.
Fellowship ini memberi ruang bagi praktik jurnalisme yang lambat dan mendalam, ketika liputan bukan sekadar komoditas klik, tetapi hasil dari proses mendengar dan memahami.
Buku ini juga memperlihatkan bahwa jurnalisme tidak hanya berfungsi sebagai alat kritik, tetapi juga sebagai penjaga memori kolektif. Ia menyimpan pengetahuan yang selama ini hidup sunyi di desa-desa agar tidak kembali tenggelam di tengah gempuran industri pangan global.
“Jejak Kemandirian Pangan Lokal” pada akhirnya bukan hanya tentang makanan. Ia berbicara tentang relasi kuasa antara negara, pasar, petani, dan konsumen. Tentang bagaimana kebijakan membentuk kebiasaan. Tentang bagaimana perempuan menjaga sistem pangan dari dapur dan kebun. Tentang bagaimana masyarakat bertahan di tengah krisis dengan caranya sendiri.
Swasembada pangan sejati bukan semata soal produksi beras yang melimpah, tetapi tentang kemampuan suatu bangsa memberi makan rakyatnya dari tanahnya sendiri dengan cara yang adil, lestari, dan bermartabat.
Jejak-jejak itu kini telah ditulis. Namun pertanyaannya tetap menggantung, apakah negara sungguh-sungguh akan menapaknya, atau kembali membiarkannya terhapus oleh arus pangan industri dan kepentingan jangka pendek?
Di tengah krisis iklim yang kian terkendali dan sistem pangan yang rapuh, mungkin jawabannya sesederhana ini, masa depan pangan Indonesia tidak hanya ada di sawah-sawah padi, tetapi juga di ladang-ladang kecil tempat jagung, umbi, dan benih-benih lokal terus tumbuh dalam diam.