EXISTENSIL – Di tengah bencana, runtuhnya rumah-rumah, longsor yang menelan ladang, dan air bah yang menghapus batas desa, selalu ada sosok-sosok yang bergerak lebih dahulu dari aparat perempuan. Mereka mengevakuasi anak-anak, menggendong lansia, memastikan dapur darurat tetap menyala, merawat yang terluka, sekaligus menyimpan ketakutan mereka sendiri. Namun ironisnya, di ruang-ruang kebijakan, suara perempuan justru kerap menjadi yang paling pelan bahkan nyaris tak terdengar.
“Selama ini perempuan selalu diceritakan sebagai korban perubahan iklim. Padahal mereka bukan hanya yang paling terdampak, tapi juga yang paling siap bertahan,” ujar Founder Perempuan Bumi Dwi Ariani dalam momentum Hari Disabilitas Internasional, Rabu (3/12/2025)
Bagi Dwi, cara negara dan media membingkai perempuan dalam narasi bencana masih terlalu sempit: lemah, menangis, menunggu bantuan. Padahal di balik itu semua, ada perempuan dengan pengetahuan lokal, pengalaman hidup lintas generasi, dan strategi bertahan luar biasa. “Mereka tahu pola angin, ritme air pasang, tanda-tanda alam sebelum bencana datang. Tapi pengetahuan itu sering dianggap tidak sah karena tidak datang dari laboratorium,” kata Dwi.
Bagi Dwi, isu perempuan dalam bencana tidak bisa dilepaskan dari persoalan disabilitas. Pengalamannya mendampingi penyintas gempa dan banjir di berbagai wilayah menunjukkan satu pola yang berulang, penanganan bencana yang tidak dibangun secara inklusif akan selalu meninggalkan mereka yang paling rentan. “Penyandang disabilitas sering tidak tercatat dalam data evakuasi. Jalur evakuasi tidak ramah kursi roda. Informasi peringatan dini tidak aksesibel bagi tuli atau netra,” ungkapnya.
Di lapangan, Dwi melihat bagaimana perempuan dengan disabilitas mengalami beban berlapis, sebagai perempuan, sebagai penyandang disabilitas, sekaligus sebagai bagian dari kelompok miskin yang paling dulu terdorong keluar dari perlindungan sosial. “Inklusi bukan sekadar menambah fasilitas. Ini soal melibatkan mereka sejak awal dalam perencanaan. Mereka harus berada di meja keputusan, bukan hanya di daftar penerima bantuan,” tegasnya.
Di balik semua ketangguhan itu, ada tembok besar yang masih berdiri kokoh, patriarki. Dalam banyak komunitas, perempuan tidak dilibatkan dalam musyawarah desa soal mitigasi bencana. Keputusan tetap berada di tangan laki-laki, sementara perempuan dibatasi di dapur, pos logistik, atau ruang domestik. “Perempuan bergerak, tetapi tidak dianggap mengambil keputusan,” kata Dwi.
Minimnya akses pendidikan, ketimpangan ekonomi, dan ketergantungan struktural membuat banyak perempuan sulit bersuara, apalagi memimpin. Dalam situasi bencana, ketimpangan itu justru makin besar, siapa yang dievakuasi lebih dulu, siapa yang mendapatkan bantuan lebih cepat, siapa yang dianggap penting untuk diselamatkan. “Dan sering kali, perempuan serta penyandang disabilitas berada di urutan terakhir,” ungkap dia.
Dalam pemikiran ekofeminisme, perempuan memiliki hubungan historis dan struktural dengan alam. Cara kapitalisme ekstraktif mengeksploitasi bumi berjalan beriringan dengan cara patriarki menindas tubuh perempuan. “Ketika hutan dirampas, tambang dibuka, dan air tercemar, perempuan yang pertama kehilangan sumber hidup. Ketika alam disakiti, tubuh perempuan ikut menanggung akibatnya,” ujar Dwi.
Namun dari relasi yang paling dekat itulah justru lahir strategi perlawanan. Perempuan tidak hanya bertahan, tetapi beradaptasi, berinovasi, dan mengorganisir komunitas. Mereka menyimpan benih, mengelola air, membagi pangan, merawat luka pekerjaan yang jarang tercatat sebagai kerja penyelamatan bumi, padahal justru itulah fondasinya.
“Perempuan bukan hanya korban krisis iklim. Mereka adalah pemimpin perubahan yang telah lama bekerja, hanya saja sering diabaikan,” kata Dwi.
Melalui Perempuan Bumi, Dwi berupaya membalik logika lama penanganan bencana dari pendekatan karitatif menuju pendekatan kepemimpinan perempuan dan disabilitas.“Selama mereka hanya diposisikan sebagai penerima, sistem tidak akan pernah adil,” ujarnya.
Dwi mendorong agar perempuan dan penyandang disabilitas terlibat penuh dalam:
- Penyusunan peta risiko bencana berbasis warga
- Perencanaan jalur evakuasi inklusif
- Sistem peringatan dini yang aksesibel
- Distribusi bantuan yang berkeadilan
Bagi Dwi, inklusi bukan jargon proyek, melainkan soal siapa yang diberi hak untuk menentukan hidupnya sendiri, terutama di saat bencana menghapus hampir semua yang dimiliki. Di tengah krisis iklim yang kian brutal, Dwi menyampaikan satu pesan yang tak bisa ditawar. “Jika kita sungguh ingin menyelamatkan bumi, kita tidak bisa melakukannya tanpa perempuan,” ungkapnya.
Perempuan tidak boleh lagi ditempatkan sebagai pelengkap narasi. Mereka adalah penyusun strategi, penjaga pengetahuan, penggerak komunitas, dan pemimpin perubahan yang telah bekerja lama sebelum negara datang dengan proyek-proyeknya.
Saat ini, yang dibutuhkan bukan lagi pengakuan simbolik, tetapi redistribusi kuasa yaitu memberi ruang setara bagi perempuan dan penyandang disabilitas untuk mengambil keputusan tentang bumi dan masa depan mereka sendiri.”Karena bencana bukan hanya soal alam yang murka, tetapi juga tentang sistem yang gagal mendengar mereka yang selama ini paling setia menjaga kehidupan,” jelas dia.
Dwi menyebut, dalam kerja-kerja komunitasnya, Perempuan Bumi mendorong perempuan untuk tidak hanya bertahan, tetapi mengorganisir diri. Mereka dilatih memahami peta risiko lokal, membuat strategi evakuasi inklusif, memetakan kebutuhan kelompok rentan, hingga menyusun rekomendasi kebijakan berbasis pengalaman hidup. “Ketika perempuan dilibatkan, kebijakan bencana menjadi lebih berempati, lebih tepat sasaran, dan lebih adil,” ungkapnya.
Dwi menegaskan, selama perempuan dan perempuan dengan disabilitas hanya diposisikan sebagai penerima bantuan, sistem bencana Indonesia tidak akan pernah adil. Perubahan baru terjadi ketika mereka menjadi pengambil keputusan. “Jika kita ingin menyelamatkan bumi, kita tidak bisa melakukannya tanpa perempuan. Mereka bukan pelengkap. Mereka adalah pemimpin yang selama ini bekerja, hanya saja tidak pernah benar-benar dilihat,” ucap dia.
Krisis iklim tidak hanya soal alam yang berubah, tetapi tentang sistem sosial yang gagal mendengar mereka yang paling menjaga kehidupan. Dan selama suara perempuan terutama perempuan dengan disabilitas tidak dipusatkan, pembangunan hanya akan melanggengkan ketidakadilan. “Sudah saatnya strategi penyelamatan bumi dimulai dengan satu hal sederhana, mendengarkan mereka yang paling memahami makna bertahan,” jelas dia.