EXISTENSIL – Di sebuah ruang kelas sekolah dasar di pinggiran kota, anak-anak duduk rapi menunggu giliran menerima makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nasi, lauk, sayur, dan susu tersaji dalam wadah sederhana. Bagi sebagian anak, ini mungkin satu-satunya makanan bergizi lengkap yang mereka dapatkan hari itu.
Namun pertanyaan pentingnya bukan sekadar apa yang dimakan anak di sekolah, melainkan:
apa yang terjadi setelah mereka pulang ke rumah?
Memasuki tahun kedua pelaksanaan MBG, perbincangan publik mulai bergeser. Bukan lagi soal perluasan jangkauan, jumlah penerima, atau distribusi logistik semata. Yang mulai disorot adalah sesuatu yang jauh lebih mendasar, kualitas gizi, keberlanjutan dampak, dan lingkungan sosial tempat anak-anak itu tumbuh.
Peringatan Hari Gizi Nasional 2026 menjadi momentum refleksi. Program yang dirancang sebagai intervensi negara terhadap krisis gizi anak ternyata berhadapan dengan realitas yang lebih kompleks daripada sekadar penyediaan makanan gratis.
“MBG menghadirkan intervensi penting dalam pemenuhan gizi anak. Namun pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa kualitas dan konsistensi gizi yang diterima anak sangat dipengaruhi oleh kondisi di luar sekolah, terutama lingkungan keluarga tempat mereka tumbuh,” ujar Ketua Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) — Manik Marganamahendra, Senin (26/01/2026)
Dalam narasi kebijakan publik, gizi sering direduksi menjadi urusan kalori, protein, dan vitamin. Padahal, gizi adalah soal ekosistem sosial yaitu ekonomi rumah tangga, pola konsumsi keluarga, kebiasaan hidup, literasi kesehatan, hingga relasi kuasa dalam pengambilan keputusan rumah tangga.
Manik menyebut bahwa di banyak wilayah, keluarga berpenghasilan menengah ke bawah hidup dalam dilema pengeluaran harian. Pemenuhan gizi anak harus bersaing dengan kebutuhan lain yang sifatnya konsumtif dan instan. “Ini bukan soal menyalahkan pilihan individu, tetapi menggambarkan betapa kompleksnya faktor yang memengaruhi tercapainya status gizi yang optimal,” ujarnya.
Artinya, MBG bekerja di ruang publik (sekolah), sementara masalah gizi justru banyak berakar di ruang privat (rumah tangga). “Di sinilah kebijakan sering kehilangan daya dorongnya. Negara hadir di siang hari lewat makanan sekolah, tetapi absen di malam hari ketika anak pulang ke rumah yang penuh asap rokok, minim protein, dan tanpa edukasi gizi,” jelas Manik.
Asap Rokok di Rumah, Ancaman Laten Gizi Anak
Dimensi yang sering luput dari diskursus gizi adalah paparan rokok dalam rumah tangga. Bukan hanya sebagai persoalan kesehatan, tetapi sebagai persoalan struktural dalam pemenuhan gizi.
Tim Ahli Kesehatan Masyarakat IYCTC Adhiyatma Nizar Fuaddy, menjelaskan bahwa paparan asap rokok—baik aktif, pasif, maupun thirdhand smoke berkorelasi kuat dengan risiko stunting pada anak.
Thirdhand smoke adalah residu zat berbahaya rokok yang menempel di pakaian, dinding, perabot, dan ruang tertutup. Racun ini tidak terlihat, tetapi terus terhirup dan terserap oleh tubuh anak.
“Paparan asap rokok meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan, gangguan penyerapan nutrisi, serta inflamasi kronis. Semua ini berkontribusi langsung terhadap stunting,” jelas Adhiyatma.
WHO mencatat bahwa anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh asap rokok memiliki risiko gangguan pertumbuhan lebih tinggi. Penelitian UGM juga menunjukkan hubungan signifikan antara perilaku merokok orang tua dan kejadian stunting pada balita.
Di sini, persoalan gizi tidak lagi berdiri sendiri. Ia berkelindan dengan budaya konsumsi, maskulinitas toksik, kemiskinan struktural, dan lemahnya regulasi pengendalian tembakau.
Data Susenas yang dianalisis oleh Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS UI) menunjukkan fakta yang mencengangkan: pengeluaran rokok rumah tangga berkorelasi langsung dengan penurunan konsumsi protein dan energi, terutama di keluarga miskin.
Rata-rata pengeluaran rokok rumah tangga mencapai Rp12.956 per hari. Angka yang terlihat kecil, tetapi berdampak besar jika dikumulasi. “Jika dialihkan untuk pangan bergizi, potensi peningkatan pemenuhan energi anak usia 4–6 tahun bisa mencapai 27–85 persen, dan protein bisa lebih dari dua kali kebutuhan harian,” kata Adhiyatma.
Artinya, rokok bukan hanya merusak paru-paru, tapi juga merampas gizi anak. Dalam konteks ini, MBG bekerja seperti plester di atas luka struktural yang dalam. Ia membantu, tetapi tidak menyembuhkan akar persoalan.
Program MBG menunjukkan niat baik negara. Tetapi niat baik tanpa desain ekosistem hanya akan melahirkan ilusi solusi. Tanpa pengendalian tembakau yang tegas, literasi gizi keluarga, edukasi pola asuh sehat, perlindungan lingkungan rumah, kebijakan ekonomi rumah tangga berbasis kesejahteraan anak, maka MBG berisiko menjadi intervensi simbolik, bukan transformasional. “Tanpa lingkungan yang sehat, manfaat gizi dari makanan yang dikonsumsi anak berisiko tereduksi,” tegas Adhiyatma.
Adhiatma menilai, evaluasi MBG seharusnya tidak hanya mengukur jumlah penerima, cakupan wilayah, efisiensi distribusi tetapi juga perubahan pola konsumsi rumah tangga, pengeluaran keluarga untuk gizi vs rokok, kualitas lingkungan rumah, perubahan perilaku kesehatan, gizi sebagai Politik Kehidupan.
Adhiatma mempertanyakan, siapa yang dilindungi negara, siapa yang dikorbankan sistem, dan siapa yang terus hidup dalam lingkaran kerentanan struktural. Jika negara hanya hadir lewat piring makan di sekolah, tetapi membiarkan, iklan rokok bebas, harga rokok terjangkau, lingkungan rumah tak sehat, literasi gizi rendah, kemiskinan struktural berulang, maka yang terjadi bukan pembangunan manusia, tetapi reproduksi ketimpangan. MBG penting. Tetapi ia tidak cukup.
“Karena anak tidak tumbuh hanya dari apa yang mereka makan, tetapi dari lingkungan yang membesarkan mereka. Dan di sanalah pekerjaan rumah negara sebenarnya dimulai,” pungkasnya.