EXISTENSIL – Di tengah hiruk-pikuk wacana pertumbuhan ekonomi, bonus demografi, dan mimpi Indonesia Emas 2045, ada satu kerja paling fundamental yang justru nyaris tak pernah disebut sebagai kerja, kerja perawatan. Pekerjaan ini nyatanya pekerjaan profesional yang tak akan bisa digantikan oleh teknologi, pekerjaan ini perlu sentuhan tangan manusia yang hangat.
Merawat anak, lansia, orang sakit, dan penyandang disabilitas kerja yang menguras tenaga, emosi, waktu, bahkan tubuh masih dianggap sebagai urusan domestik, panggilan hati, atau kewajiban moral. Ia hidup di ruang privat, jauh dari pengakuan negara, kebijakan publik, dan sistem ketenagakerjaan.
Padahal, tanpa kerja perawatan, tidak akan ada tenaga kerja yang siap bekerja, tidak ada ekonomi yang stabil, dan tidak ada masyarakat yang berkelanjutan. Inilah paradoks besar dalam sistem sosial kita: kerja yang paling menopang kehidupan justru menjadi kerja yang paling tidak terlihat.
Direktur Eksekutif Arunala Institute dan Foundation Dyah Larasati menyebut kerja perawatan sebagai fondasi yang selama ini diabaikan negara. “Care work itu bukan hanya tentang lansia. Ia mencakup anak, penyandang disabilitas, orang sakit, dan kelompok rentan lainnya. Tapi mayoritas kerja ini dilakukan secara informal dan tidak berbayar oleh keluarga,” ujarnya Dalam diskusi The Exist Talk Edisi Rabu (21/01/2026)
Data menunjukkan bahwa Indonesia sedang bergerak cepat menuju masyarakat menua. Saat ini, sekitar 34 juta penduduk Indonesia telah masuk kategori lansia. Dalam 20 tahun ke depan, jumlah itu diproyeksikan melonjak hingga 65 juta orang. “Sekitar 40 persen dari kelompok lansia tersebut membutuhkan perawatan jangka panjang. Namun, hampir seluruh beban perawatan itu masih diserahkan pada keluarga terutama perempuan tanpa sistem, tanpa perlindungan, tanpa jaminan,” jelas Dyah.
Dyah menyebutkan, kerja perawatan tetap dianggap bukan kerja, karena negara masih menggunakan definisi ekonomi yang sempit, kerja adalah yang menghasilkan upah dan masuk pasar formal. Yang terjadi di rumah, di komunitas, dan dalam relasi keluarga dianggap “alami”, bukan ekonomi. Akibatnya, jutaan jam kerja hilang dari statistik nasional, dan jutaan perempuan kehilangan hak atas perlindungan sosial.
Dyah melihat persoalan ini bukan sekadar isu sosial, tapi krisis struktural yang sedang tumbuh. Negara-negara maju seperti Jepang, Australia, Eropa, dan Amerika Serikat sudah lebih dulu menghadapi krisis perawatan akibat penuaan penduduk. Jepang, misalnya, membutuhkan sekitar 2,7 juta caregiver, tetapi baru memiliki sekitar 2,1 juta. “Bahkan dengan teknologi tinggi, robot, dan sistem kesehatan modern, mereka tetap kekurangan tenaga perawatan. Karena satu hal tak tergantikan, human Touch,” jelasnya.
Teknologi mungkin bisa membantu memindahkan tubuh lansia, mengatur alat bantu, atau memonitor kesehatan, tetapi ia tidak bisa menggantikan sentuhan manusia, empati, kehadiran emosional, dan relasi sosial. Perawatan bukan sekadar layanan teknis; ia adalah relasi kemanusiaan.
Ironisnya, Indonesia yang sedang menuju fase penuaan justru belum membangun sistem perawatan terintegrasi. Kerja perawatan masih diposisikan sebagai urusan keluarga, dibungkus narasi moralitas, agama, dan kasih sayang. Negara hadir lewat bantuan sosial sesekali, bukan lewat pengakuan struktural.
“Kerja perawatan sering dibingkai sebagai kewajiban moral. Itu penting secara nilai, tapi berbahaya jika dijadikan alasan negara untuk lepas tangan, ketika perawatan hanya dilihat sebagai pengabdian, negara tidak merasa berkewajiban menyediakan upah, jaminan sosial, perlindungan kerja, atau layanan publik yang layak,” kata Dyah.
Menyelamatkan Perempuan dari Jurang Kemiskinan
Dampaknya tidak kecil. Mayoritas caregiver adalah perempuan. Mereka kehilangan akses pada pekerjaan formal, tabungan, pensiun, dan jaminan kesehatan. Mereka menopang kehidupan orang lain, tetapi hidup mereka sendiri menjadi rentan. Inilah yang disebut kemiskinan struktural berbasis gender kemiskinan yang lahir bukan dari kemalasan, tetapi dari sistem yang tidak mengakui kerja mereka.
Ketika kerja perawatan tidak dicatat dalam sistem ketenagakerjaan, negara juga salah membaca peta kemiskinan dan ketimpangan. Beban ekonomi dipindahkan dari negara ke rumah tangga. Krisis sosial menjadi urusan privat. Negara menghemat anggaran hari ini, tapi menumpuk krisis untuk masa depan.
Dyah menyebut, Arunala mencoba mengambil jalan berbeda. Sambil menunggu regulasi, mereka mendorong pembentukan ekosistem perawatan dari sisi supply membangun pendidikan caregiver, bekerjasama dengan universitas, mitra internasional, sektor swasta, dan filantropi. Mereka tidak menunggu negara sepenuhnya siap, karena waktu tidak berpihak.
Namun, lanjut Dyah, upaya masyarakat sipil tidak akan cukup tanpa keberanian politik negara. “Pengakuan caregiver sebagai profesi membutuhkan kebijakan struktural: pengakuan hukum, standar kompetensi, upah layak, jaminan sosial, perlindungan kerja, dan integrasi dalam sistem ketenagakerjaan nasional,” beber dia.
Lebih dari itu, kata Dyah, dibutuhkan perubahan cara pandang. Merawat tidak boleh dipertentangkan antara cinta dan kerja. Merawat bisa lahir dari cinta, tetapi tetaplah kerja karena membutuhkan tenaga, waktu, keahlian, dan pengorbanan. Cinta tidak boleh dijadikan alasan untuk meniadakan hak.
“Jika kerja perawatan terus tidak diakui, risikonya bukan hanya pada perempuan, tetapi pada masyarakat secara keseluruhan. Indonesia akan menghadapi krisis perawatan, lansia tanpa layanan layak, penyandang disabilitas tanpa sistem pendukung, keluarga yang kewalahan, dan negara yang menanggung beban fiskal jauh lebih besar di masa depan,” ucapnya.
Paradoksnya, Indonesia bermimpi menjadi negara maju, tetapi menolak mengakui kerja paling dasar dalam peradaban, kerja merawat manusia. “Mengakui caregiver sebagai profesi bukan soal komodifikasi cinta. Ia adalah soal keadilan,” cetus Dyah.
Soal tanggung jawab negara, Dyah menilai ini soal keberanian politik untuk mengakui bahwa ekonomi tidak hanya dibangun oleh pabrik, pasar, dan investasi, tetapi juga oleh tangan-tangan yang merawat kehidupan setiap hari, tanpa sorotan, tanpa upah, tanpa perlindungan. “Karena merawat bukan kerja kecil, ini adalah fondasi peradaban, dan negara yang mengabaikannya, sedang menyiapkan krisisnya sendiri,” pungkasnya.
Catatan:
The Exis Talk adalah ruang dialog kritis dan reflektif yang dihadirkan oleh Existensil untuk membicarakan isu-isu sosial, ekologi, disabilitas, gender, hingga keadilan struktural dari perspektif yang berpihak pada kelompok rentan. Melalui obrolan mendalam bersama aktivis, akademisi, jurnalis, pembuat kebijakan, dan komunitas akar rumput, The Exis Talk tidak sekadar menyajikan opini, tetapi menghadirkan pengalaman, data, dan suara-suara yang kerap disisihkan dari ruang publik.
Setiap episodenya dirancang sebagai percakapan yang jujur, kritis, dan membumi mendorong publik untuk berpikir lebih dalam tentang relasi kuasa, kebijakan yang timpang, serta masa depan yang lebih adil dan inklusif. The Exis Talk menjadi ruang belajar bersama, sekaligus ruang aman untuk bertanya, menyimak, dan merawat empati.
Jangan lewatkan The Exis Talk setiap hari Rabu Pukul 20.00-21.00 WIB, live di Instagram @existensilcom. Mari bertemu, berdiskusi, dan menumbuhkan kesadaran kolektif karena perubahan selalu berawal dari percakapan yang berani.