EXISTENSIL – Dari dapur-dapur sekolah di pelosok hingga ruang makan anak-anak SD di kota besar, aroma ‘Makan Bergizi Gratis, (MBG) seharusnya menjadi wangi harapan. Namun, belakangan ini, wangi itu berubah menjadi tanda tanya besar. Ribuan anak sekolah justru tumbang setelah menyantap makanan yang diklaim bergizi oleh pemerintah.
Keresahan itu kemudian meledak dalam bentuk perlawanan. Suara Ibu Indonesia, bersama jaringan kelompok perempuan, anak muda, dan organisasi sipil, menyerukan penghentian segera program MBG. “Anak-anak kita layak mendapatkan pangan aman, bukan pangan asal kenyang,” demikian pernyataan tegas mereka dalam aksi”
Program MBG yang semula digadang sebagai solusi perbaikan gizi anak sekolah justru menimbulkan krisis baru: krisis kesehatan, krisis akuntabilitas, dan krisis moral dalam tata kelola negara.
Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat lebih dari 10.482 anak menjadi korban keracunan makanan MBG di berbagai daerah.
Laporan investigatif Project Multatuli bahkan mengungkap bahwa banyak makanan MBG disiapkan di dapur yang tidak higienis, menggunakan bahan tidak layak konsumsi, dan tanpa pengawasan standar kesehatan. “Mestinya pemerintah memastikan bahwa dalam seporsi MBG terdapat menu lengkap berbasis sains dan kebutuhan anak,”
Mereka merujuk pada pedoman Isi Piringku dari Kementerian Kesehatan 50% makanan pokok dan lauk pauk, 50% sisanya sayur dan buah. Namun di lapangan, piring anak-anak justru diisi nugget, sosis, dan kornet makanan ultra-processed yang jauh dari konsep “bergizi.”
Pelibatan TNI dan Polri dalam rantai distribusi dan pengawasan program MBG menjadi titik nyala protes paling keras. Bagi kelompok ibu dan aktivis, langkah ini menunjukkan adanya kecenderungan militerisasi urusan sipil, sesuatu yang berpotensi membuka ruang baru bagi penyalahgunaan wewenang. “Militer bukan lembaga pangan. Tugas mereka bukan mengurus gizi anak-anak sekolah,” tegas Koordinator Suara Ibu Indonesia Ririn Sefsani, Rabu (15/10/2025).
Ririn, mengungkapkan bahwa persoalan ini bahkan telah menarik perhatian lembaga anti-korupsi. “Pelibatan aparat TNI dan Polri dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu protes keras dari sejumlah elemen masyarakat. Isu ini juga sudah menjadi perhatian lembaga antikorupsi,” ujarnya.
Menurut Ririn, pemerintah seharusnya fokus memperbaiki borok dalam program, bukan memperluas kewenangan ke lembaga non-kompeten. “Yang dibutuhkan sekarang bukan penambahan aktor, tapi evaluasi menyeluruh atas kesalahan desain dan pengawasan program,” tambahnya.
Atas dasar itu, Suara Ibu Indonesia mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi total, mulai dari kebijakan, penentuan prioritas, hingga standar penyelenggaraan di lapangan.
Kritik terhadap program MBG juga menyoroti pengabaian terhadap anak-anak dengan kondisi medis tertentu. Banyak anak dengan alergi makanan, intoleransi laktosa, atau kebutuhan khusus dipaksa ikut makan tanpa alternatif menu. “Ini bukan sekadar kelalaian teknis, tapi pengabaian hak anak atas kesehatan dan keamanan,” jelas Ririn.
Selain itu, lanjut Ririn, di balik dapur-dapur sekolah, ada ribuan pekerja perempuan informal para ibu, juru masak, dan petugas kebersihan yang menggantungkan hidup pada program ini. Mereka bekerja tanpa kontrak, tanpa perlindungan kerja yang layak, dan tanpa jaminan keselamatan. “Program gizi seharusnya menjamin kesejahteraan, bukan menambah risiko kesehatan dan ketidakpastian ekonomi,” tegasnya.
Seruan: Hentikan dan Audit Total
Gerakan ini mengajukan tiga tuntutan utama: menghentikan proyek MBG di seluruh Indonesia, mencabut pelibatan TNI/Polri dalam penyelenggaraan program pangan, serta melakukan audit nasional independen terhadap seluruh vendor, dapur sekolah, dan rantai pasok MBG dengan hasil yang dipublikasikan secara terbuka.
Bagi para ibu dan perempuan di balik gerakan ini, MBG bukan hanya soal makanan, melainkan soal hak hidup sehat dan aman bagi anak-anak bangsa.
“Anak kita layak pangan aman,” begitu slogan yang digaungkan Suara Ibu Indonesia. Di balik kalimat sederhana itu tersimpan rasa marah, cemas, dan cinta yang dalam cinta seorang ibu yang hanya ingin memastikan anaknya makan dengan tenang tanpa takut keracunan.
Program MBG, yang di atas kertas dirancang untuk menyehatkan generasi muda, kini menjadi cermin betapa rapuhnya tata kelola publik jika tidak diawasi. Dari meja makan sekolah yang sederhana, kita diingatkan kembali: gizi bukan sekadar urusan angka dan anggaran ia adalah urusan nurani.