EXISTENSIL – “Saya sangat kecewa, hingga setiap mendengar suara Presiden Prabowo Subianto, asam lambung saya kambuh ingin muntah dan dada saya sesak, kecewa berat, saya stres jadi Warga Negara Indonesia (WNI), saya sampai pergi ke psikolog dan puasa media sosial,” kata Mira (32) seorang Mahasiswa Pascasarjana di sebuah Universitas di Jakarta.
Pernyatan Mira, tanda kekecewaan yang tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, seiring derasnya air banjir bandang dan longsor yang menyapu wilayah Sumatera, serta lambannya respons negara yang seharusnya hadir paling awal. Bagi sebagian warga, rasa kecewa itu tidak berhenti sebagai kemarahan emosional, menjelma menjadi sesak napas, nyeri dada, dan tubuh yang ikut runtuh bersama kepercayaan pada pemerintah.
Mira mengaku menjadi bagian warga 58% yang memilih Prabowo-Gibran, ia mengaku merasa bersalah sudah memenangkan kedua nama itu.”Saat itu saya memilih karena memang karena ayah saya seorang tentara, saya piker Indonesia masih membutuhkan seorang patriot yang akan membawa Indonesia pada kejayaan seperti yang dijanjikan pada saat kampanye,” beber Mira, Sabtu (20/12/2025)
Mira awalnya yakin Prabowo akan sigap dalam mengatasi banjir Sumatra, tapi belakangan dirinya melihat ketidakmampuan Prabowo dalam mengatasi bencana yang menelan ribuan korban nyawa itu.”Setiap hari saya melihat pemberitaan update korban banjir bandang Sumatra, saya pikir pemerintah akan sigap seperti hal nya Susilo Bambang Yudhoyono saat menangani bencana Tsunami Aceh, nyatanya
Tak berbeda dengan Mira, Sulistyo (46) juga mengalami kondisi yang tak jauh berbeda, ia mengaku awalnya berfikir positif bahkan mencoba untuk netral awalnya.”Saya pikir semua keputusan Presiden Prabowo sudah sesuai prosedur awalnya,” ucapnya.
Namun, setelah menelan korban ribuan nyawa, ia mulai frustasi dengan tindakan pemerintah, Sulistyo mengalami kekecewaan berlapis.”Lama-lama melihat negara sangat lamban, tidak empatik dan tidak peka malah memperlihatkan bahwa bencana bisa dijadikan gimik politik, mulai saya merasa kesal,” jelas karyawan Swasta ini.
Menurutnya, bukannya cepat tanggap, negara malah mempersulit bantuan untuk warga mengenakan pajak hingga menolak bantuan asing, sementara di saat yang sama muncul penolakan terhadap bantuan asing dengan alasan Indonesia mampu menangani sendiri. “Kalau memang mampu, buktikan dong. Jangan cuma omon-omon aja!” ujarnya.
Kalimat itu meluncur dengan kemarahan yang sulit disembunyikan. Baginya, pernyataan pejabat tidak cukup menenangkan ketika realitas di lapangan berkata lain. “Itu manusia, pak, bukan kambing, korban bencana tidak hanya dihitung dari mereka yang meninggal saat banjir, tetapi juga dari mereka yang jatuh sakit, kelaparan, kedinginan dan meninggal setelah air surut,” ujar Sulistyo.
Sulistyo merasa mulai emosi dan frustasi melihat perilaku presiden pilihannya itu. Tubuhnya bereaksi terhadap apa yang ia lihat dan rasakan. Ketidakadilan, lambannya bantuan, dan pernyataan-pernyataan pejabat yang dianggap tidak empatik memicu respons fisik yang nyata. Dalam konteks ini, kekecewaan bukan lagi sekadar perasaan abstrak, melainkan pengalaman yang menyakitkan secara jasmani. ”Saya mulai mual, pusing, sesak nafas sampai dada saya sakit dan bahkan tekanan darah saya jadi tinggi, saat ini saya muak dan saya lewatkan semua konten atau berita yang memuat pernyataan presiden, tapi sepertinya saya akan juga coba untuk ke psikolog agar tidak ada gejala yang lebih parah,” ucap dia.
Pada Rabu jelang tengah malam, 26 November 2025, hujan dengan intensitas sangat tinggi melanda Aceh yang menyebabkan banjir. Namun, laporan menyebutkan sehari sebelumnya banjir telah merendam Solok. Banjir yang terjadi di Sumatera ini membawa serta lumpur dan kayu gelondongan. Ribuan kubik kayu bisa ditemukan mulai dari Pidie Jaya (Aceh), Tapanuli Selatan (Sumatera Utara), hingga Padang
Pasca bencana ekologis banjir bandang Sumatra, membawa kegeraman dan dampak psikis bagi warga Indonesia, kekecewaan muncul bukan hanya bagi yang tidak memilih tapi juga membawa luka batin bagi yang pernah memilih, mereka merasa kecewa atas sikap Presiden Prabowo Subianto soal Penolakan terhadap bantuan baik dari masyarakat sipil maupun negara sahabat menunjukkan bagaimana ego sektoral bekerja dalam logika kekuasaan.
Warga Frustasi karena Ego Presiden Prabowo
Kegelisahaan dan frustasi warga kepada Prabowo keluar bukan dalam ruang hampa. Ia lahir dari situasi bencana yang terus berulang, bantuan yang tersendat, serta komunikasi publik pemerintah yang justru memantik kemarahan dan kekecewaan masyarakat. Di tengah krisis kemanusiaan, empati seharusnya menjadi bahasa pertama negara bukan defensif, apalagi menyalahkan.
“Jadi menurut saya, instead of mengeluarkan statement-statement yang tidak empati, tidak mau menerima masukan dari publik, lebih baik Presiden juga mengingatkan lewat segenap jajarannya, termasuk menterinya, untuk berhati-hati mengelola retorika dan public speaking-nya,” Kata Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Adinda Tenriangke Muchtar kepada Existensil, Minggu (21/12/2025)
Menurut Adinda, kritik publik seharusnya tidak dipandang sebagai serangan Pengakuan atas kekurangan, baginya, jauh lebih beradab daripada upaya menutupinya dengan retorika yang merendahkan pihak lain. “Jangan sampai itu menjadi bumerang untuk sesuatu yang memang, misalnya, ada langkah-langkah pemerintah yang belum optimal. Kan itu perlu diperbaiki, diakui saja,” ujarnya.
Adinda menekankan bahwa komunikasi yang keliru bisa berubah menjadi bentuk victim blaming . Dalam kondisi darurat, relasi kuasa negara terhadap warganya semestinya bersifat melindungi, bukan mengancam. “Tidak perlu juga dengan menjadi victim blaming, atau malah merendahkan pihak lain yang justru memberikan bantuan. Menurut saya itu jadi tidak elok, malah tidak menunjukkan keberpihakan, terutama yang berdampak kepada masyarakat,” katanya
Kemarahan publik, lanjutnya, muncul karena bantuan kemanusiaan justru dipersulit Ego sektoral, kata dia, memperlihatkan wajah negara yang gemar menunjukkan kuasa, alih-alih mengedepankan kolaborasi.. “Karena seolah-olah yang mau menolong maupun yang berusaha membantu justru mau dipidanakan. Ini kan gila menurut saya,” tegasnya.
Menurut Adinda, penegakan hukum tetap penting, tetapi tidak boleh mengorbankan rasa kemanusiaan dan urgensi penyelamatan nyawa. “Kalau bisa, bukan berarti juga malah melarang kolaborasi para pihak, atau bahkan bantuan negara sahabat. Memang kalau dibantu itu apa masalahnya sih?” ujarnya.
Adinda juga mengingatkan soal standar ganda dalam isu bantuan Persoalan utamanya, menurut dia, adalah konsistensi dan komitmen terhadap integritas, bukan sekadar menyasar pihak di luar negara. “Kalau pun dibilang bermasalah misalnya ketika menggalang dana dan solidaritas kita juga tahu ada bantuan sosial program pemerintah yang tidak kalah rentannya. Memang sudah terbukti ada korupsi juga oleh oknum,” beber dia.
Adinda juga tekankan, bukan hanya tugas presiden semata. “Ini soal konsistensi dan komitmen pada integritas, serta mencoba mengambil langkah-langkah yang sedap, tepat, dan tepat sasaran untuk mengatasi permasalahan bencana ini,” katanya.
Bukti itu, kata Adinda, sangat berarti bagi saudara-saudara di Sumatera dan wilayah lain yang terdampak bencana, terlebih di tengah kompleksitas tata kelola bantuan dan tantangan cuaca ekstrem. “Ini bukan hanya di level presiden, tapi ke semua. Jadi tidak hanya berusaha menenangkan, tapi dengan bukti tindakan yang nyata,” lanjutnya.
Adinda menilai bahwa dalam kondisi seperti ini, kolaborasi multipihak adalah keniscayaan. Bahkan humas pemerintah pun, menurutnya, harus diatur agar tidak menjadikan pernyataan pejabat sebagai bumerang komunikasi publik. “Jadi dibandingkan tarung ego, menurut saya ini sudah saatnya menata kata-kata, berempati, dan lebih banyak bekerja,” ujarnya.
Pemerintah, sebagai role model, seharusnya memulai. “Karena bukan itu yang kita butuhkan saat ini. Kita butuh semangat solidaritas bersama, bagaimana bisa bergandengan tangan,” katanya.
Empati, kata Adinda, bukan sekadar sikap personal, melainkan praktik politik Ia juga mengingatkan bahwa bencana tidak hanya terjadi di satu wilayah, Guci, Tegal Jawa Tengah, Papua, dan daerah lain juga mengalami hal serupa. “Memperbaiki rasa empati, terutama rasa kemanusiaannya. Dan tunjukkan dengan mengerahkan segala sumber daya dan wewenang yang bisa digunakan untuk membantu saudara-saudara kita di Sumatera,” ujarnya.
Peringatan BMKG, menurut Adinda harus direspons dengan sinergi yang kuat dan transparan. Informasi kepada publik tidak boleh berhenti pada situasi terkini, tetapi juga menegaskan pentingnya mitigasi. “Karena menurut saya kesadaran akan bencana di Indonesia masih rendah,” katanya.
Adinda membandingkan dengan pengalamannya di Selandia Baru, di mana mitigasi sudah menjadi budaya. Upaya kecil seperti edukasi publik dan simulasi, baginya, adalah bagian dari upaya yang selama ini kurang di Indonesia.“Kita sudah terbiasa setiap acara diberi tahu exit-nya di mana, atau ketika ada gempa apa yang perlu kita lakukan,” ucap dia.
Kekecewaan warga pemilih Prabowo-Gibran dan kecewa kini memutar ulang ingatan kolektif bangsa, di sinilah literasi politik, demokrasi, dan kepemiluan menjadi penting termasuk memahami rekam jejak kandidat dari tingkat nasional hingga desa, kemenangan Prabowo-Gibran merupakan cermin bangsa Indonesia mudah lupa dan terlalu permisif tanpa ingat rekam jejak calon pemimpinnya. “Ya, kita harus akui bahwa bangsa ini mudah melupakan dan memaafkan,” katanya.
Ketika relasi dengan konstituen hanya hadir saat kampanye, ditambah politik uang dan oligarki, itulah demokrasi yang kemudian dipelajari publik. Ia menyebut kondisi ini menyedihkan, tetapi nyata. “Masyarakat juga belajar dari contoh kandidatnya,” ujarnya.
Karena itu, Adinda menegaskan pentingnya memastikan edukasi publik tidak dikriminalisasi. “Sehingga kita bisa mengantisipasi ke depan sebagai pembelajaran,” katanya. Pilihan politik, menurutnya, selalu punya makna.
Adina juga menyoroti skeptisisme masyarakat yang bersamaan dengan keluhan terhadap kondisi negara. Kebijakan publik, ia tekankan, selalu bersinggungan langsung dengan ruang hidup personal warga. “Itu menunjukkan betapa kehadiran negara quote and quote lewat representasi pemerintah memang memengaruhi masyarakat,” bebernya.
Adinda mengulas soal bagaimana sebuah kebijakan pemimpin yang diskriminatif mengakibatkan penindasan.” Mungkin ingat, kebijakan diskriminatif pernah lahir, seperti perda yang mengatur cara duduk perempuan di motor atau jam malam perempuan di kota industri. Frustrasi, katanya, pasti dirasakan kelompok terdampak, terutama perempuan dan kelompok marginal,” beber dia.
Dalam konteks bencana Sumatra, Adinda menyayangkan sikap pejabat yang justru mengecilkan masalah. Dari pernyataan awal BNPB hingga pengalaman di lapangan yang berbanding terbalik. “Bayangkan, selebgram atau siapa pun turun membantu saudara-saudara kita di Sumatera, malah dipersulit. Bukannya menghadirkan bantuan, malah mempersulit orang berbuat baik,” ucap dia.
Adinda menyinggung pernyataan DPR soal kayu gelondongan. Faktor keamanan memang penting, katanya, tetapi konteks darurat tidak boleh diabaikan Pernyataan yang tidak empatik, meski sudah dimintai maaf, tetap melukai.“Apalagi kabarnya tenda baru dibangun saat pejabat mau datang. Ini kesannya ‘asal Bapak senang’ dan mengabaikan korban. Itu tidak menunjukkan kedewasaan berpolitik dan komunikasi publik. Presiden seharusnya menjadi role model,” tegasnya.
Soal bantuan asing, Adinda heran dan mempertanyakan kenapa banjir bandang Sumatra tak dijadikan Bencana Nasional.”Apa masalahnya dibantu? Dalam hubungan internasional, kemanusiaan adalah nilai universal. Kalau ada suara miring, itu dirasakan oleh warga di Sumatera, bukan kita di Jakarta, itu valid,” katanya.
Bagi Adinda jawaban terbaik atas kritik bukanlah klarifikasi kosong, melainkan kerja nyata. Hampir sebulan berlalu, kondisi masih berat, cuaca masih menjadi ancaman. Ini, katanya, harus menjadi pembelajaran bersama tentang fleksibilitas dalam darurat, pengawasan yang jelas, dan keberpihakan yang nyata. Bantuan harus dikonsolidasikan, diarahkan pada mereka yang paling terputus aksesnya. “Kita lihat masyarakat bahkan membangun jembatan dan rumah sendiri untuk bertahan hidup, kalau pemerintah tidak mau antikritik, ya buktikan, di titik itulah pertanyaan tentang kehadiran negara kembali mengemuka bukan sebagai simbol kekuasaan, tetapi sebagai tangan yang benar-benar bekerja,” tandasnya.
Sementara itu, telisik psikologis warga yang mulai berinisiatif pergi ke Psikolog menjadi alarm bahwa masyakat mulai memahami merawat kesehatan mental, Psikolog Klinis menganalisa warga yang stress akibat negara akan mengalami berbagai gejala mental yang perlu diwaspadai.
Stres Akibat Negara Picu Perubahan Perilaku
Psikolog Klinis Vitria Lazzarini mengngkap, Stres merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia modern yang saat ini sangat mengikuti perkembangan media sosial dan interaksi didalamnya, tak ayal saat ini masyarakat Indonesia jadi mudah marah hingga menyebabkan perubahan perilaku akibat bereaksi terhadap konten yang menampilkan perilaku tak empatik negara terhadap Korban Banjir Bandang Sumatra.
“Menurut American Psychology Association (APA), stress adalah respons fisik (fisiologis) atau mental (psikologis) terhadap pemicu stres internal maupun eksternal. Saat seseorang alami stres, hampir seluruh sistem di tubuh orang tersebut mengalami perubahan yang memengaruhi caranya merasa dan berperilaku,” jelasnya kepada Existensil Senin (22/12/2025)
Meski begitu, Vitria menyebut stress terhadap negara tidak selalu berdampak negatif. Tidak semua stress berdampak negatif. Pada kadar tertentu, stres dapat memicu tubuh untuk melepaskan adrenalin, yang membantu kita menyelesaikan tantangan, tugas, atau proyek tertentu, bahkan dapat meningkatkan kinerja serta kemampuan kita dalam memecahkan masalah. “Contoh sederhananya, para atlit Sea Games 2025 lalu, yang kemudian menjadi tertantang untuk menunjukkan capaian terbaiknya dengan memperoleh medali atau memecahkan rekor. Stres yang berdampak positif ini disebut dengan eustress,” kata Vitria.
Namun, Vitria menyebut, tidak semua stres terhadap negara bersifat adaptif. Sebaliknya ada stress yang dampaknya merugikan. Ini terjadi ketika tekanan yang dihadapi melampaui kemampuan ornag tersebut untuk mengatasinya. “Dalam kondisi ini, stres berubah menjadi distres. Ciri-ciri Distres ditandai dengan kondisi yang menyebabkan kecemasan, kegelisahan, atau ketakutan, terasa di luar kendali, menurunkan kinerja dan produktivitas, serta jika berlangsung lama, dapat merusak kesehatan fisik dan mental,” beber dia.
Vitri menyebut, stress melihat perilaku pemangku jabatan bisa mengakibatkan stress yang lebih berat, stres dapat berkembang menjadi stres kronis yaitu disstres yang terjadi terus-menerus dan bertahan dalam jangka waktu lama, seolah tidak ada habisnya. Orang yang mengalaminya seringkali merasa terjebak dalam situasi yang tidak menyenangkan.
“Stress kronis bersifat melumpuhkan dan terasa sangat berat. Akar dari stres kronis sangat bervariasi, mulai dari situasi yang dapat dikendalikan atau dihindari seseorang seperti pertemanan yang toxic hingga kesulitan yang sulit untuk ddikendalikan, seperti kemiskinan, rasisme, situasi politik, atau diskriminasi lainnya,” jelas dia.
Vitri mengungkap, setiap orang memberikan respons yang berbeda terhadap keadaan penuh tekanan, suatu situasi yang mungkin dianggap masih bisa ditoleransi oleh satu orang dapat menjadi sumber stres kronis bagi orang lain.
“Selain stres kronis, dikenal pula stress traumatis. Stress ini muncul akibat mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis, yaitu peristiwa yang sangat mengerikan, mengancam nyawa, atau melukai fisik/jiwa secara mendalam seperti melihat Banjir Bandang Sumatra. Jika tidak tertangani, dapat berkembang menjadi gangguan stress pascatrauma. Yang tergolong peristiwa traumatis adalah bencana, perang, konflik sosial, KDRT, kekerasan seksual, serangan fisik, perampokan, kecelakaan, dan lain-lain,” papar dia.
Stres, kata Vitria, baik akut maupun kronis, memiliki dampak yang nyata pada berbagai aspek kehidupan. “Dampak dari stress pada tubuh dapat berupa jantung berdebar kencang dan tidak teratur, keringat berlebih, mulut kering, sesak nafas, serta keluhan nyeri atau sakit tanpa sebab fisiologis yang nyata atau bersifat psikosomatis. Pada aspek emosi, stres memicu peningkatan emosi negatif seperti cemas, resah, takut, tidak berdaya, dan frustrasi,” ujarnya.
Dalam perilaku sehari-hari, Vitria menyebut, stres dapat terlihat melalui kegelisahan, ketidakmampuan untuk diam, bicara lebih cepat atau justru sangat melambat, menjadi sensitif, kehilangan selera makan atau sebaliknya melarikan diri pada makanan.
“Dari sisi pikir, stres membuat seseorang sulit konsentrasi, bingung dalam mengambil keputusan, dan merasa tidak ada harapan. Dampak ini kemudian berpengaruh pada performa, seperti kinerja di kantor atau prestasi akademik yang menurun, serta ketidakmampuan melaksanakan keberfungsian harian, misalnya merawat diri atau mengasuh anak,” jelas dia.
Namun begitu, Vitria mengajak kita untuk bisa menghadapi kondisi tersebut, terdapat sejumlah langkah yang dapat dilakukan untuk mengelola stres. “Tetapkan batasan (set limits) dengan mengatur keterpaparan terhadap sumber stress atau stressor. Jika stressornya adalah pemberitaan, kurangi keterpaparan berita dan lakukan tindakan untuk mengelola emosi atau diri, serta lakukan pembatasan ini sampai anda merasa stres Anda sudah terkendali,” pintanya.
Selain itu, Vitria mengajak untuk manfaatkan sistem pendukung dengan bercerita kepada keluarga, teman, dan atau kerabat yang memiliki hubungan dekat dengan Anda selama ini. Beri tahu bahwa Anda sedang mengalami masa sulit dan terima dukungan mereka. “Menjaga kesehatan juga menjadi kunci penting agar seseorang memiliki energi dan kekuatan untuk menghadapi tantangan. Oleh karena itu, perhatikan pola makan, upayakan nutrisi memadai, cukup istirahat, dan lakukan olah raga rutin,” jelasnya.
Pengelolaan stress, juga menuntut upaya mengelola ulang sudut pandang dan harapan. Menetapkan ekspektasi yang lebih realistis dan membingkai ulang atau reframing situasi stres secara positif dapat membuat hidup terasa lebih terkendali. “Jika berbagai upaya tersebut belum cukup, cari bantuan profesional. Jika terus merasa kewalahan, merasa putus asa, atau kesulitan menjalani rutinitas harian, konsultasilah dengan profesional kesehatan mental. Profesional kesmen dapat membantu menyusun strategi kelola stress dengan lebih efektif,” pungkas Vitria
Penulis: Dekki Makhroza
Editor: Devi P. Wihardjo