EXISTENSIL – Menjelang hari-hari terakhir COP30, Indonesia justru tidak menunjukkan peningkatan komitmen iklim yang signifikan, berbeda dengan klaim Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol usai pertemuan dengan organisasi masyarakat sipil pekan lalu.
Saat lebih dari 80 negara mendorong kerangka roadmap penghentian energi fosil dalam Global Mutirão, Indonesia memilih absen. Dalam forum negosiasi COP30, delegasi Indonesia juga tidak mendorong rencana kerja ambisius untuk menghentikan deforestasi dua sektor yang menjadi penyumbang utama emisi nasional.
Koordinator Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (Aruki), Torry Kuswardono, menilai Indonesia kalah jauh dibanding negara-negara kepulauan kecil dalam aliansi AOSIS yang justru memainkan peran diplomasi jauh lebih progresif.
“Bahkan Kolombia, negara yang juga bergantung pada energi fosil, punya komitmen transisi energi yang jelas. Sementara Indonesia tidak membawa proposal untuk menyelamatkan dunia dari krisis iklim. Yang muncul justru proposal untuk menyelamatkan bisnis karbon dalam negeri yang hanya menguntungkan segelintir orang, ini sungguh mengecewakan,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (20/11/2025)
Ketua Tim Politik Solusi Hutan Global Greenpeace, Rayhan Dudayev, menilai Indonesia sebenarnya punya kemampuan diplomasi, terbukti dengan aktifnya Indonesia dalam negosiasi skema pertukaran karbon. Tetapi kapasitas itu tidak tampak dalam isu paling mendasar: penghentian energi fosil dan penyelamatan hutan.
“Indonesia bisa mengajak masyarakat sipil untuk mendorong aksi iklim yang nyata. Masih dua hari tersisa. Kita akan lihat apakah Indonesia memilih menjadi pemain penting atau hanya menjadi penonton,” ujarnya.
Meski Brazil akhirnya meluncurkan draf keputusan yang memuat opsi roadmap penghentian energi fosil, sejumlah negara menilai draf tersebut terlalu lemah. Menteri Perubahan Iklim Vanuatu, Ralph Regenvanu, menegaskan bahwa roadmap harus memiliki target terukur dan orientasi langsung pada aksi, bukan sekadar janji.
Para pendukung roadmap juga menolak anggapan bahwa dokumen ini akan menyeragamkan transisi energi semua negara. Setiap negara memiliki titik awal berbeda ada yang kaya cadangan minyak, ada yang sangat bergantung pada impor, dan banyak negara berkembang membutuhkan pendanaan serta teknologi rendah karbon agar mampu berpindah.
Lebih dari 80 negara dari Afrika, Asia, Pasifik, Amerika Latin hingga Eropa bersatu dalam seruan besar di COP30 agar konferensi iklim PBB tahun ini menghasilkan peta jalan yang jelas untuk keluar dari energi fosil. Negara-negara tersebut menilai bahwa dunia sedang berada di titik kritis, di mana target menahan pemanasan global di bawah 1,5°C semakin mustahil tercapai jika minyak, gas, dan batu bara terus menjadi tulang punggung sistem energi dunia.
Seruan itu disampaikan dalam konferensi pers yang dipenuhi delegasi internasional. Tina Stege, utusan iklim dari Kepulauan Marshall, menekankan bahwa tindakan nyata tidak dapat lagi ditunda: “Mari kita bergerak bersama di balik gagasan sebuah roadmap penghentian energi fosil. Mari mewujudkannya menjadi rencana yang nyata menjadi aksi.”
Momentum ini disambut hangat para aktivis lingkungan. Jasper Inventor dari Greenpeace International menyebut intervensi negara-negara tersebut dapat menjadi “titik balik COP30,” terlebih karena muncul dari gabungan negara-negara selatan dan utara. “Ini mengikuti suara 40.000 orang yang turun ke jalan di Belém, dan jutaan lainnya di seluruh dunia. Planet membutuhkannya, rakyat menuntutnya,” ujarnya.
Namun dukungan besar ini tidak hadir tanpa hambatan. Sejak COP28 di Dubai pada 2023 menghasilkan komitmen transitioning away from fossil fuels. “Sejumlah negara seperti Arab Saudi berusaha membatalkannya. Tahun lalu di COP Baku, upaya memperkuat implementasinya kembali gagal,” ungkapnya mengutip dati The Guardian.
Ironisnya, pemerintah Brazil sebagai tuan rumah COP30 bahkan menolak memasukkan isu penghentian energi fosil ke agenda resmi konferensi. Isu ini juga absen dalam konsultasi penting yang menyusun empat masalah terbesar tahun ini: pendanaan iklim, transparansi, perdagangan, serta lemahnya komitmen nasional pengurangan emisi (NDC) yang masih jauh dari jalur 1,5°C.
Pertarungan Politik di Brazil dan Dunia
Selain perlawanan dari Arab Saudi, Rusia, Bolivia, dan negara petrostates lain, dinamika internal Brazil juga menjadi variabel penting. Presiden Lula da Silva berulang kali menyerukan perlunya mengakhiri ketergantungan energi fosil. Namun sebagian pihak dalam pemerintahannya mendukung ekspansi minyak dan gas.
Menteri Lingkungan Hidup Brazil, Marina Silva, menegaskan bahwa roadmap penghentian fosil adalah jawaban etis terhadap krisis iklim dan menyerukan semua negara punya keberanian untuk mempertimbangkan dan memperjuangkannya.
Dengan semakin kuatnya tekanan publik, koalisi negara pendukung penghentian energi fosil percaya mereka memiliki dukungan mayoritas. Tetapi sistem pengambilan keputusan COP yang berbasis konsensus berarti satu atau dua penentang pun dapat memblok penyepakatan global.
Bagi Indonesia, COP30 memberi panggung untuk menunjukkan arah kebijakan iklim yang jelas: apakah berpihak pada sains dan masa depan, atau tetap berada dalam zona aman politik dan kepentingan jangka pendek. Dua hari terakhir COP30 akan menentukan posisi politik Indonesia di mata dunia pemimpin atau sekadar penonton.