EXISTENSIL – Cuaca lembab sore itu terasa menekan di sebuah lorong konferensi COP30, tetapi di balik hiruk pikuk diplomasi dan perdebatan tentang target iklim, sekelompok kecil aktivis penyandang disabilitas dari Indonesia sedang memperjuangkan sesuatu yang jauh lebih fundamental yaitu hak untuk didengar.
Koalisi Disabilitas untuk Keadilan Iklim datang ke Belém bukan sekadar menghadiri konferensi, melainkan membawa tuntutan yang selama ini diabaikan. Mereka menegaskan bahwa penyandang disabilitas harus diakui sebagai konstituen resmi dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Mereka bukan hanya kelompok terdampak, tetapi juga warga negara dengan hak penuh untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menentukan masa depan mereka.
Permintaan ini resmi disampaikan melalui surat rekomendasi kepada Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq pada 19 November 2025.
Dua hari sebelumnya, Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) Yeni Rossa Damayanti bertemu langsung dengan sang Menteri di Belém, menyampaikan harapan besar yang ditunggu ratusan ribu penyandang disabilitas di rumah. “Keputusan iklim dunia tidak boleh lagi dibuat tanpa melibatkan penyandang disabilitas,” katanya di Brasil, Sabtu (22/11/2025)
Bagi Yeni, ketidakadilan iklim adalah kelanjutan dari ketidakadilan sosial yang telah lama menjerat kelompok difabel dalam sunyi. “Keadilan iklim tidak akan tercapai tanpa keadilan sosial, dan keadilan sosial tidak akan lengkap tanpa inklusi disabilitas,” jelas dia.
Yeni melihat peluang besar. Indonesia, katanya, punya kesempatan menjadi pemimpin regional champion Asia Tenggara dalam diplomasi iklim yang berpihak pada inklusi. “Untuk itu, pemerintah Indonesia perlu mengajak negara-negara lain membangun pendanaan hijau yang aksesibel, transfer teknologi yang adil, dan berbagi pengetahuan dengan komunitas difabel sebagai subjek, bukan objek kebijakan,” ungkapnya.
Di balik advokasi ini, Yeni menyebut, terdapat kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Penyandang disabilitas adalah kelompok paling rentan terhadap dampak krisis iklim. Ketika bencana datang, banyak dari mereka tidak dapat mengakses tempat evakuasi. Infrastruktur dan layanan kesehatan yang sudah terbatas semakin sulit dijangkau. “Krisis air, pangan dan energi menekan daya hidup mereka, yang sejak awal sering berada dalam situasi ekonomi yang rapuh.” ujar dia.
Namun yang lebih menyakitkan adalah keberadaan mereka yang kerap tak dianggap. Yeni mengungkap juga dalam banyak kebijakan mitigasi dan adaptasi iklim, penyandang disabilitas nyaris tidak pernah muncul dalam data. Suara mereka jarang terdengar dalam ruang perumusan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun global. “Mereka kerap hanya ditulis, tanpa pernah benar-benar hadir untuk menulis takdir mereka sendiri,” beber dia.
Inklusi Tak Boleh Berhenti di Pidato
Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi memberikan suara dukungan. Baginya, UNFCCC perlu membuka akses yang luas bagi komunitas disabilitas. “Hak dan kepentingan penyandang disabilitas harus betul-betul menjadi perhatian khusus yang ditandai dengan partisipasi nyata, penuh dan efektif,” ujarnya.
Rukka mengingatkan bahwa inklusi tidak boleh berhenti pada pidato, komitmen politik, atau paragraf manis di dokumen kebijakan. Negara anggota PBB harus bergerak, membuka pintu, menjemput komunitas rentan, dan memberi ruang bagi mereka untuk berbicara dengan suaranya sendiri. “Inklusi adalah soal keberanian memberi ruang setara, bukan sekadar menambahkan catatan di akhir dokumen resmi,” tukasnya.
Nada serupa datang dari Koordinator Climate Rangers Ginanjar Ariyasuta. Ia menyebut bahwa pembentukan konstituensi penyandang disabilitas di UNFCCC bukan sekadar prosedur teknis, tetapi sebuah cermin etis. “Inklusivitas dan keadilan tak bisa berhenti pada klaim dan komitmen saja. Pemerintah harus memastikan ruang yang aman, adil dan terjangkau bagi penyandang disabilitas,” katanya.
Ginanjar memberikan contoh sejarah yang membesarkan harapan. Pelibatan anak muda sebagai konstituen UNFCCC pernah membutuhkan waktu panjang sebelum akhirnya diresmikan pada COP15 di Montreal, Kanada. Kini, posisi itu terbukti penting dalam memperjuangkan suara generasi yang akan mewarisi dampak iklim masa depan. “Hal yang sama juga bisa terjadi pada komunitas difabel. Mereka adalah warga dunia hari ini, tetapi juga penentu arah keadilan iklim antar generasi,” ungka dia.
Desakan ini didukung oleh 64 organisasi masyarakat sipil yang berada di garis depan perjuangan iklim di Indonesia. Mereka memandang bahwa penyandang disabilitas harus hadir dalam seluruh tahapan negosiasi, penyusunan kebijakan, pendanaan, hingga diskusi mengenai loss and damage yang kini menjadi salah satu isu paling mendesak dalam diskusi iklim global.
Seorang aktivis yang ikut dalam aksi di Jakarta, 28 Agustus 2025, menuliskan poster dengan kalimat sederhana namun menyayat. “Kami merasakan krisis lebih dulu, tapi selalu yang paling terakhir dibicarakan.”
Kalimat ini bukan keluhan. Ia adalah cermin sejarah kebijakan iklim yang lama memandang kelompok rentan sebagai data pendukung, bukan pemegang kepentingan.
JustCOP koalisi masyarakat sipil yang menyuarakan tata kelola iklim berbasis hak memandang perjuangan ini sebagai ujian penting: apakah dunia, termasuk Indonesia, benar-benar siap membangun tata kelola iklim yang demokratis dan berbasis kesetaraan?
Di tengah lantunan pidato panjang di ruang sidang COP30, suara penyandang disabilitas mungkin terdengar kecil. Tetapi suara ini membawa bobot yang tidak bisa dipandang ringan. Mereka bukan meminta perlakuan istimewa. Mereka hanya meminta hal yang sama yang selama ini dinikmati pemegang kuasa meja perundingan: hak untuk berbicara tentang masa depan mereka sendiri.
Kisah ini belum selesai. Tetapi dari Belém, babak baru telah dimulai. Dan dunia kini harus menjawab: apakah mekanisme iklim global benar-benar untuk semua manusia, atau hanya untuk mereka yang paling mudah hadir di meja keputusan.