Oleh: Devi P.Wihardjo*
Negara dan dunia tidak hancur karena dipimpin oleh laki-laki tua. Dunia hancur karena dijalankan oleh struktur kekuasaan maskulin yang menormalisasi dominasi sebagai nilai utama politik. Ini bukan persoalan usia, bukan pula soal jenis kelamin biologis, melainkan tentang sistem nilai yang membentuk cara kekuasaan dipraktikkan: siapa yang dianggap berhak memimpin, bagaimana kepemimpinan didefinisikan, dan kehidupan siapa yang dianggap layak dilindungi.
Dalam perspektif gender, krisis global hari ini perang, krisis iklim, ketimpangan ekonomi, kelaparan, migrasi massal, dan krisis kemanusiaan bukan rangkaian peristiwa terpisah. Ia adalah produk dari satu logika yang sama: kekuasaan sebagai dominasi. Politik tidak dipahami sebagai pengelolaan kehidupan bersama, tetapi sebagai arena perebutan kontrol. Negara tidak dijalankan sebagai pelindung warganya, tetapi sebagai instrumen kekuasaan. Dunia tidak diperlakukan sebagai rumah bersama, tetapi sebagai objek strategis.
Maskulinitas dalam konteks ini bukan identitas personal laki-laki, melainkan struktur politik dan budaya yang dilembagakan dalam negara, pasar, dan geopolitik. Ia mengajarkan bahwa kekuatan lebih penting daripada empati, kontrol lebih penting daripada tanggung jawab, ekspansi lebih penting daripada keberlanjutan, dan dominasi lebih penting daripada relasi. Nilai-nilai inilah yang membentuk arsitektur politik global modern.
Kita dapat melihat manifestasi logika ini dalam praktik geopolitik kontemporer. Di Amerika Serikat, kebijakan luar negeri di bawah Donald Trump menunjukkan kembalinya politik dominasi yang vulgar. Tekanan terhadap Venezuela, narasi ekspansi simbolik terhadap Greenland, serta relasi hegemonik terhadap Kanada memperlihatkan bagaimana dunia diperlakukan sebagai peta geopolitik, bukan sebagai komunitas manusia. Wilayah lain bukan dilihat sebagai masyarakat berdaulat, tetapi sebagai objek strategis yang bisa diklaim, ditekan, atau diatur. Kekuasaan dijalankan bukan melalui etika global, tetapi melalui intimidasi dan dominasi simbolik.
Di Rusia, Vladimir Putin merepresentasikan bentuk maskulinitas kekuasaan yang lebih klasik dan militeristik. Nasionalisme agresif, normalisasi kekerasan, dan legitimasi perang sebagai instrumen politik menjadi ciri utama. Dalam struktur ini, perang bukan kegagalan diplomasi, melainkan alat kekuasaan. Kehidupan manusia direduksi menjadi angka korban, dan kehancuran menjadi bagian dari kalkulasi strategis. Dunia dipahami sebagai arena konflik, bukan ruang koeksistensi.
Di Tiongkok, Xi Jinping membangun model kekuasaan terpusat yang menekankan kontrol sistemik, disiplin negara, dan stabilitas sebagai nilai tertinggi. Kekuasaan dilembagakan sebagai kontrol struktural atas ruang politik dan sosial. Negara hadir bukan sebagai fasilitator kehidupan warga, tetapi sebagai otoritas dominan yang mengatur kehidupan dari atas ke bawah.
Di Indonesia, arah kepemimpinan Prabowo Subianto juga menunjukkan penguatan simbolisme maskulin dalam politik. Narasi ketegasan, stabilitas, keamanan, dan militerisme menjadi bahasa dominan negara. Politik keamanan tampil sebagai kerangka berpikir utama, sering kali menggeser diskursus keadilan sosial, demokrasi substantif, dan partisipasi warga. Kekuasaan diposisikan sebagai proteksi koersif, bukan sebagai pelayanan publik.
Keempat figur ini berada dalam konteks politik yang berbeda, tetapi terhubung oleh satu pola nilai yang sama: kekuasaan sebagai kontrol dan dominasi. Inilah yang membuat dunia tidak sekadar krisis, tetapi terjebak dalam paradigma kekuasaan yang anti-kehidupan. Dunia dikelola dengan logika objektifikasi: alam menjadi sumber daya, manusia menjadi tenaga produksi, wilayah menjadi properti geopolitik, dan masa depan menjadi risiko yang bisa dikorbankan.
Dalam logika ini, krisis iklim bukan tragedi kemanusiaan, tetapi externality ekonomi. Kelaparan bukan kegagalan moral, tetapi masalah distribusi. Pengungsian bukan krisis kemanusiaan, tetapi dampak geopolitik. Kematian bukan kehilangan kehidupan, tetapi kerugian statistik. Kehidupan manusia tidak lagi menjadi pusat kebijakan, melainkan variabel dalam perhitungan kekuasaan.
Perspektif gender membaca semua ini sebagai krisis relasi. Relasi manusia dengan alam rusak. Relasi negara dengan rakyat terdistorsi. Relasi ekonomi dengan kehidupan terputus. Relasi kekuasaan dengan etika hilang. Dunia kehilangan perannya sebagai rumah bersama dan berubah menjadi arena kompetisi elite.
Di sinilah penting untuk menegaskan bahwa negara dan dunia tidak runtuh karena figur “laki-laki tua”, tetapi karena struktur kekuasaan maskulin yang menormalisasi dominasi sebagai cara mengelola dunia. Jika struktur ini tidak diubah, pergantian aktor tidak akan mengubah hasil. Perempuan yang masuk ke dalam sistem yang sama tetap bisa mereproduksi kekerasan struktural yang sama. Masalahnya bukan siapa yang duduk di kursi kekuasaan, tetapi nilai apa yang mengatur cara kursi itu digunakan.
Feminisme politik tidak menawarkan solusi dangkal berupa pergantian aktor, tetapi perubahan paradigma kekuasaan. Dari dominasi menuju perawatan. Dari kontrol menuju tanggung jawab. Dari ekspansi menuju keberlanjutan. Dari kekuasaan menuju relasi. Dari kemenangan menuju kehidupan. Kepemimpinan tidak lagi diukur dari seberapa besar wilayah yang dikuasai, tetapi dari seberapa banyak kehidupan yang dilindungi. Keberhasilan negara tidak diukur dari kekuatan militer atau pertumbuhan ekonomi semata, tetapi dari keamanan hidup warganya dan keberlanjutan masa depannya.
Dunia hari ini berada di persimpangan etika. Ia bisa terus berjalan dalam logika maskulin kekuasaan yang menormalisasi kehancuran, atau bertransformasi menuju politik kehidupan yang menjadikan perawatan sebagai pusat kebijakan. Jika dunia terus diperlakukan sebagai objek kekuasaan, ia akan hancur. Jika dunia mulai diperlakukan sebagai relasi kehidupan, ia masih memiliki masa depan.
Masalah dunia bukan kekurangan pemimpin kuat. Masalahnya adalah kelebihan kekuasaan tanpa empati. Dan selama struktur kekuasaan maskulin yang menormalisasi dominasi masih menjadi fondasi politik global, krisis tidak akan pernah benar-benar selesai ia hanya akan terus berganti bentuk, dari perang ke krisis iklim, dari krisis iklim ke krisis pangan, dari krisis pangan ke krisis kemanusiaan.
Biopolitik dan Kekuasaan Maskulin
Struktur ini juga sejalan dengan kritik Michel Foucault tentang biopolitik dan disiplin: negara modern mengelola tubuh, populasi, dan wilayah melalui kontrol, bukan relasi. Kekuasaan tidak lagi sekadar memerintah, tetapi mengatur hidup dan mati, siapa yang dilindungi dan siapa yang bisa dikorbankan. Dalam logika ini, perang bukan tragedi, melainkan instrumen kebijakan.
Di sinilah feminisme menawarkan kritik yang lebih dalam. Feminisme tidak sekadar memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam kekuasaan, tetapi menggugat cara kekuasaan itu dibentuk dan dijalankan. Feminisme politik membaca bahwa dunia tidak krisis karena kurang pemimpin perempuan, tetapi karena sistem global dibangun di atas nilai maskulin: kompetisi ekstrem, hierarki, eksploitasi, dan dominasi.
Teori ethics of care dari Carol Gilligan dan Joan Tronto menempatkan perawatan sebagai fondasi etika publik. Mereka menolak pemisahan antara politik dan perawatan. Dalam perspektif ini, negara seharusnya bekerja seperti relasi: menjaga yang rentan, merawat yang lemah, melindungi yang terpinggirkan. Tetapi struktur maskulin justru menganggap perawatan sebagai kelemahan, empati sebagai sentimentalitas, dan solidaritas sebagai utopia.
Akibatnya, dunia dibangun seperti mesin, bukan rumah. Negara diperlakukan seperti korporasi kekuasaan, bukan komunitas kehidupan. Bumi dipahami sebagai sumber daya, bukan ruang hidup. Manusia menjadi angka statistik, bukan subjek moral. Dan ketika krisis iklim, kemiskinan struktural, migrasi paksa, dan konflik global terjadi, jawabannya selalu sama: keamanan, militer, kontrol, dan disiplin.
Dalam logika ini, kehancuran bukan kegagalan sistem. Ia adalah hasil normal. Karena sistem ini memang tidak dirancang untuk keberlanjutan, tetapi untuk dominasi. Tidak untuk keseimbangan, tetapi untuk ekspansi. Tidak untuk keberlangsungan hidup bersama, tetapi untuk kemenangan satu pihak.
Maka kritik feminis harus jujur: dunia tidak butuh sekadar “pemimpin perempuan”, tetapi perubahan paradigma kekuasaan. Tanpa perubahan struktur, perempuan yang masuk ke sistem maskulin justru bisa mereproduksi kekerasan yang sama. Sejarah menunjukkan, representasi tanpa transformasi hanya menghasilkan simbol, bukan perubahan.
Yang dibutuhkan adalah politik pasca-maskulin: politik yang menempatkan relasi di atas dominasi, perawatan di atas penaklukan, kehidupan di atas kemenangan. Politik yang melihat keamanan sebagai kesejahteraan, bukan senjata. Stabilitas sebagai keadilan sosial, bukan represi. Kekuasaan sebagai tanggung jawab, bukan kontrol.
Dalam perspektif ini, kritik terhadap Trump, Putin, Xi Jinping, dan Prabowo bukanlah serangan personal, tetapi pembacaan struktural: mereka beroperasi dalam sistem global yang sama sistem yang menormalkan maskulinitas sebagai bahasa negara. Selama sistem ini tidak berubah, siapa pun yang berkuasa, dunia akan terus bergerak dalam siklus dominasi, konflik, dan krisis.
Dunia bukan sedang dipimpin oleh “kakek-kakek boomer”. Dunia sedang dijalankan oleh imajinasi kekuasaan tua: imajinasi yang memuliakan dominasi, menormalkan kekerasan, dan menganggap perawatan sebagai kelemahan. Inilah yang harus dibongkar.
Karena kehancuran dunia bukan soal usia, bukan soal gender biologis, dan bukan soal individu. Ia adalah soal struktur kekuasaan maskulin yang telah terlalu lama dianggap wajar, rasional, dan sah. Dan selama struktur itu tetap menjadi fondasi politik global, dunia akan terus diperlakukan sebagai mainan kekuasaan bukan sebagai rumah bersama.
Dunia tidak butuh lebih banyak penguasa. Dunia butuh penjaga kehidupan!!
*Devi P.Wihardjo adalah Pemimpin Redaksi Existensil.com yang aktif menyuarakan isu Gender, anak, dan marjinal