EXISTENSIL – Ketika dunia menatap perhelatan COP30 dengan harapan baru terhadap komitmen iklim global, sebuah laporan dari Trase justru menyoroti fakta mencengangkan: hanya tujuh perusahaan dagang besar di sektor pertanian mampu mengurangi emisi setara emisi tahunan satu negara maju Belanda, jika mereka benar-benar beralih ke sumber produksi bebas deforestasi dan degradasi gambut.
Menjelang COP30, setiap negara diwajibkan menyerahkan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) yang berisi rencana konkret untuk menurunkan emisi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim. Namun, keberhasilan target tersebut tidak hanya bergantung pada kebijakan negara, melainkan juga pada aksi nyata sektor swasta.
Presidensi COP Brasil menegaskan pentingnya usaha kolektif untuk menekan emisi global. Dalam konteks ini, sektor agribisnis memegang peranan strategis karena emisi dari perubahan penggunaan lahan masih menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap pemanasan global.
Analisis yang dirilis pada 3 November 2025 itu menyoroti tanggung jawab besar tujuh korporasi, JBS, Marfrig, Minerva, Musim Mas, Royal Golden Eagle (RGE), Sinar Mas, dan Wilmar. Mereka memiliki eksposur tertinggi terhadap emisi gas rumah kaca yang timbul akibat perubahan penggunaan lahan, terutama di Brasil dan Indonesia dua negara yang menjadi poros industri daging sapi, minyak sawit, dan pulp dunia.
“Analisis ini menunjukkan bahwa sejumlah pelaku dapat memberikan manfaat iklim lebih besar dibandingkan keseluruhan negara, sangat penting bagi sektor swasta untuk meningkatkan aksi mereka dalam upaya kolektif memitigasi perubahan iklim,” ” ujar Global Engagement Lead di Trase André Vasconcelos, Selasa (4/11/2025)
Temuan Trase menunjukkan bahwa tujuh perusahaan ini terekspos pada 144,4 juta ton CO₂ per tahun, setara hampir dengan total emisi tahunan Belanda pada 2022, yakni 155,2 juta ton CO₂. Eksposur tersebut berasal dari rantai pasok komoditas yang masih terkait dengan deforestasi hutan primer dan degradasi gambut, terutama dalam ekspor daging sapi dari Brasil serta minyak kelapa sawit dan pulp kayu dari Indonesia.
Bagi Trase, pelajaran dari Brasil seharusnya menjadi peringatan keras bagi Indonesia, yang masih berjuang menjaga komitmen moratorium sawit. Tanpa tata kelola yang kuat dan pengawasan publik, kebijakan bebas deforestasi hanya akan menjadi jargon di atas kertas.
Dari tujuh perusahaan besar yang disorot, lima di antaranya telah berkomitmen dalam Peta Jalan Sektor Pertanian Menuju 1,5°C di ajang COP26 Glasgow (2021). Namun, Royal Golden Eagle dan Minerva belum menandatangani komitmen tersebut.
Trase, bersama Global Canopy dan Stockholm Environment Institute (SEI), menyerukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam rantai pasok global. Data terbuka, pemetaan risiko deforestasi, dan pelaporan periodik dinilai menjadi kunci agar publik dapat menilai sejauh mana perusahaan benar-benar bertindak sesuai janji mereka.
“Ketika deforestasi masih terjadi dan lahan gambut terus mengering, dunia tidak butuh lebih banyak janji tapi tindakan,” tulis laporan Trase.
Perubahan iklim tidak lagi bisa ditangani dengan retorika atau komitmen di konferensi internasional. Dibutuhkan keberanian untuk meninjau kembali model bisnis yang telah lama mengabaikan batas ekologis.
Jika tujuh perusahaan raksasa ini berani bertransformasi menuju rantai pasok bebas deforestasi, dunia berpotensi mengurangi emisi setara satu negara maju. Namun jika tidak, sejarah akan mencatat bahwa kesempatan besar untuk menyelamatkan bumi justru terlewat — bukan karena ketidakmampuan, tapi karena kelalaian mereka yang paling berkuasa.
Penyumbang Emisi Terbesar
Ada tiga komoditas utama daging sapi, minyak sawit, dan pulp kayu menjadi penyumbang terbesar dari total emisi akibat perubahan penggunaan lahan. Data menunjukkan bahwa minyak sawit dan pulp kayu dari Indonesia menyumbang hingga 74% dari total eksposur, dengan 107,5 megaton CO₂ dilepaskan setiap tahun akibat pembabatan hutan dan pengeringan lahan gambut.
“Indonesia memainkan peran kunci dalam situasi ini sebagai produsen utama sekaligus negara yang menanggung biaya lingkungan,” ujar Ketua Yayasan Auriga Nusantara Timer Manurung.
Sebagai salah satu lumbung bahan baku global, Timer mengungkap, Indonesia berada di titik kritis. Industri minyak sawit dan pulp yang menopang ekonomi nasional juga menjadi sumber emisi terbesar akibat pembukaan hutan dan pengeringan lahan gambut. Ironisnya, sebagian besar deforestasi itu terjadi untuk memenuhi permintaan global bukan kebutuhan domestik.
Bagi masyarakat lokal, dampak deforestasi terasa nyata, hilangnya hutan adat, bencana asap dari kebakaran gambut, hingga rusaknya sumber air bersih. Di sisi lain, keuntungan dari ekspor komoditas tersebut sebagian besar mengalir ke korporasi besar, sementara biaya ekologis ditanggung masyarakat dan lingkungan.
“Indonesia menanggung beban ganda: menjadi pemasok dunia dan sekaligus korban dari industrialisasi ekstraktif,” ujar Timer Manurung.
Timer menegaskan, Indonesia butuh keberanian politik dan mekanisme akuntabilitas yang kuat agar korporasi tidak hanya menambang keuntungan, tapi juga menanggung tanggung jawab ekologisnya.
Perusahaan-perusahaan ini memiliki kekuatan dan tanggung jawab untuk mentransformasi industri. “Menerapkan rantai pasok bebas deforestasi dan degradasi gambut tidak hanya melindungi hutan, tetapi juga memperkuat kontribusi Indonesia terhadap agenda iklim global,” jelas Timer.
Laporan ini juga mengingatkan bahwa meski deforestasi akibat kedelai menurun berkat kebijakan Moratorium Kedelai Amazon komitmen sukarela lebih dari 25 perusahaan di Brasil yang melarang pembukaan hutan untuk kedelai tren positif itu bisa berbalik arah. Ancaman terhadap moratorium ini dapat memicu gelombang deforestasi baru, yang berpotensi menambah beban karbon global.
Menurut penilaian Forest 500 dari Global Canopy, meskipun semua perusahaan telah membuat komitmen bebas deforestasi, tidak semua melaporkan kemajuannya secara terbuka. Hal ini memunculkan pertanyaan besar: sejauh mana janji-janji itu benar-benar dijalankan?
“Sungguh luar biasa melihat komitmen yang telah dibuat,” ujar Vasconcelos.
Namun, Vasconcelos menjelaskan, tanpa keterbukaan publik dan pelaporan yang transparan, tidak ada cara untuk memverifikasi apakah komitmen mereka benar-benar dipenuhi. “Tidak ada jalan menuju net zero tanpa mengatasi deforestasi dan degradasi gambut,” pungkasnya.