EXISTENSIL – Rencana Gubernur Aceh terpilih untuk mengundang investor dalam pembangunan pabrik rokok di Lhokseumawe demi penciptaan lapangan kerja mendapat penolakan tegas dari Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) dan Generasi Peduli Kendali Tembakau (GENITA) Aceh.
Kedua organisasi ini menilai bahwa langkah tersebut tidak hanya kontraproduktif terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga menyesatkan dari sudut pandang ekonomi dan kesejahteraan jangka panjang masyarakat Aceh.
Ketua IYCTC, Manik Marganamahendera, mengkritik keras rencana tersebut, menurutnya, mengatasi pengangguran melalui industri yang membahayakan kesehatan bukanlah solusi yang etis maupun berkelanjutan. “Pekerja pabrik rokok menghadapi risiko tinggi terpapar bahan berbahaya seperti debu tembakau dan nikotin, yang dapat memicu penyakit serius seperti penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). Hal ini jelas akan memperburuk kondisi pekerja,” tegas Manik,” katanya dalam keterangan pers tertulis, Jumat (24/01/2024) lalu.
Manik menyebut sebuah studi di salah satu pabrik rokok di Kota Semarang menemukan bahwa 55,6 persen pekerja mengalami gangguan fungsi paru akibat paparan tembakau. Risiko ini bahkan meningkat tiga kali lipat bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari 10 tahun. Selain itu, penelitian oleh Human Rights Watch pada 2016 mengungkapkan bahwa pekerja di pabrik rokok, termasuk anak-anak, sering mengalami keracunan nikotin akibat penyerapan melalui kulit atau inhalasi saat menangani daun tembakau basah.
Manik juga menyoroti dampak ekonomi negatif dari industri rokok, klaim penciptaan lapangan kerja dari pabrik rokok sering kali menutupi kerugian ekonomi yang jauh lebih besar. Penyakit akibat rokok menyebabkan kerugian ekonomi nasional hingga ratusan triliun rupiah per tahun akibat biaya kesehatan dan hilangnya produktivitas. “Pembangunan pabrik rokok juga bertentangan dengan visi Presiden Prabowo yang ingin memprioritaskan ketahanan pangan. Aceh seharusnya mengembangkan industri pangan yang lebih produktif dan menjadi prioritas nasional,” tambahnya.
Bom Waktu Kesehatan Masyarakat
Ketua GENITA Aceh Muhammad Hafiz Daniel menegaskan bahwa investasi dalam pabrik rokok bukanlah solusi, melainkan “bom waktu” bagi masyarakat. “Risiko kesehatan yang timbul akan membebani pekerja, keluarga mereka, dan akhirnya sistem kesehatan daerah,” jelas Hafiz.
Ia menambahkan bahwa Aceh memiliki potensi besar di sektor lain yang lebih berkelanjutan, seperti ekowisata, pariwisata budaya, industri kreatif, dan energi terbarukan. “Aceh dapat menjadi contoh pembangunan yang sehat, kreatif, dan inklusif tanpa harus bergantung pada industri rokok,” lanjutnya.
Pengalaman negara-negara seperti Thailand dan Uruguay menunjukkan bahwa kebijakan investasi yang berfokus pada sektor berkelanjutan, seperti pariwisata dan teknologi hijau, mampu meningkatkan ekonomi daerah tanpa membahayakan kesehatan masyarakat. Di Indonesia sendiri, banyak daerah yang berhasil memanfaatkan potensi lokal, seperti ekowisata dan pertanian organik, untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih sehat dan inklusif. “Aceh, sebagai provinsi dengan potensi besar, seharusnya menjadi percontohan pembangunan yang mengedepankan kualitas hidup masyarakat,” ujar Hafiz.
Risiko terbesar dari keberadaan pabrik rokok ini tidak hanya berdampak pada kesehatan dan ekonomi, tetapi juga masa depan generasi muda Aceh. Anak-anak dan remaja menjadi kelompok paling rentan karena terpapar lingkungan yang memperkuat normalisasi konsumsi rokok. “Industri ini sering menargetkan generasi muda sebagai pasar mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika dibiarkan, hal ini akan menciptakan siklus ketergantungan yang merugikan kesehatan, pendidikan, dan masa depan generasi Aceh,” ucap Manik.
Untuk menanggapi rencana ini, IYCTC dan GENITA Aceh telah mengirimkan surat resmi keberatan kepada Gubernur Aceh terpilih. Mereka mendesak agar rencana pembangunan pabrik rokok dibatalkan dan mengusulkan investasi yang mendukung kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Langkah ini diyakini tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. “Pembangunan yang sehat dan berkelanjutan adalah pilihan terbaik untuk Aceh. Investasi dalam sektor pendidikan, teknologi, dan ekonomi kreatif diyakini dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat Aceh,” tutup Manik.
Data Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) tahun 2022 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk rokok sering kali lebih tinggi dibandingkan pengeluaran untuk makanan bergizi.
Kondisi ini berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Bahkan, setiap peningkatan 1 persen pengeluaran untuk rokok meningkatkan risiko rumah tangga menjadi miskin hingga 6 persen. Jika pembangunan pabrik ini dilanjutkan, kondisi sosial dan ekonomi di Aceh akan semakin memburuk.
Melihat data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, ada penurunan angka kemiskinan pada September 2024. Persentase penduduk miskin di provinsi tersebut tercatat sebesar 12,64 persen, turun sebanyak 1,59 persen poin dibandingkan Maret 2024. Penurunan ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dan berbagai pihak dalam mengentaskan kemiskinan mulai membuahkan hasil.
Dari sisi ketimpangan, distribusi pengeluaran penduduk di Aceh juga mencerminkan situasi yang positif. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, kelompok 40 persen penduduk terbawah menyumbang 22,50 persen dari total pengeluaran. Dengan angka ini, Aceh masuk dalam kategori tingkat ketimpangan rendah, mengindikasikan distribusi pengeluaran yang relatif merata.
Sebagai catatan, Surya Group sebelumnya telah mengumumkan rencana investasi sebesar USD 500 juta atau sekitar Rp7,4 triliun di Aceh. Dana ini direncanakan untuk pengembangan industri rokok dan produk makanan lainnya. Perusahaan ini bahkan telah membangun pabrik rokok di Kota Langsa yang sudah rampung 90 persen.
Namun, langkah mengundang investasi masuk ke Aceh tampaknya menjadi fokus utama Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Muzakir Manaf dan Fadhlullah. Mereka menganggap bahwa cara ini dapat menjadi solusi untuk menurunkan angka kemiskinan di Aceh. Meski demikian, kritik dari berbagai pihak menunjukkan bahwa pendekatan ini memerlukan pertimbangan yang lebih mendalam demi memastikan kesejahteraan masyarakat Aceh di masa depan.