EXISTENSIL – Di dunia yang gemerlap dengan tren mode dan inovasi industri, sering kali kita lupa pada tangan-tangan halus yang menciptakan keindahan itu sendiri. Tangan yang pelan-pelan menenun, memintal, menyulam, menciptakan motif yang tidak hanya indah, tetapi juga sarat dengan sejarah, makna, dan budaya.
Dalam dunia yang kerap melupakan mereka, Leya Cattleya Co-Founder EMPU tak tinggal diam melihat penenun terdiskriminasi akibat kelas sosial tradisional.
Lahir pada 14 Januari 1963, Leya bukan hanya seorang ibu dan nenek, tetapi juga seorang empu dalam makna sejati. Ia mendirikan EMPU, sebuah gerakan sosial yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, kelestarian budaya, dan penguatan ekonomi berbasis komunitas, khususnya dalam dunia wastra kain tradisional yang penuh filosofi.
Bagi Leya, wastra bukan sekadar kain, tetapi lembaran sejarah yang menyimpan kisah-kisah kehidupan. Di masa lalu, para maestro tenun dan batik dihormati setara dengan seniman besar. Kini, kenyataannya jauh berbeda.
“Di Sumba Timur, misalnya, harga selembar kain tenun bisa mencapai puluhan juta rupiah. Namun, para penenun yang disebut ata yang berasal dari kalangan rakyat jelata hanya menerima upah tak lebih dari 25 ribu rupiah per hari. Mereka hanya menatap hasil kerja mereka melayang ke butik-butik mahal, tanpa mendapatkan bagian yang adil,” bebernya kepada Existensil.
Perlu diketahui, struktur sosial di Sumba secara tradisional memang telah membentuk ketimpangan ini. Masyarakat Sumba terdiri dari tiga kelas utama. Maramba (Bangsawan): Kelas tertinggi yang memiliki tanah, kekuasaan politik, dan hak istimewa. Kabihu (Orang Merdeka): Kelas menengah yang memiliki kebebasan dan hak-hak tertentu, meski masih berada dalam struktur sosial yang hierarkis. Ata (Hamba): Kelas terbawah yang seringkali hidup dalam kemiskinan, bekerja sebagai buruh tanpa hak penuh, dan dalam banyak kasus, masih diperlakukan sebagai budak dalam praktik sosial.
“Meski perbudakan secara hukum telah dihapuskan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa praktik eksploitasi masih terjadi. Para perempuan ata menenun tanpa kontrak jelas, tanpa upah layak, bahkan kadang dipaksa memenuhi permintaan bangsawan tanpa imbalan,” ungkap Leya.
Zaman bergerak maju, teknologi merambah, kota tumbuh. Tapi ikatan adat dan sumpah kuno tetap teguh, seperti batu karang yang tak mudah goyah meski diterpa gelombang. Perjanjian-perjanjian antara suku dan kampung, ditulis dalam bahasa janji yang sakral, membentengi perubahan. Gelar-gelar itu, dengan segala kekuatannya, tetap dipertahankan sebagai peta takdir yang diwariskan.
Meski demikian, perlahan mulai tampak. Di Sumba Timur, perubahan sosial terkait gelar kebangsawanan bergerak mengikuti garis linear: pelan, bertahap, namun pasti menuju sesuatu yang lebih seimbang. Ada upaya kecil, ada bisikan harapan bahwa anak seorang hamba suatu hari mungkin bisa berdiri sejajar dengan putra bangsawan, bahwa darah bukan satu-satunya penentu arah hidup.
Namun, mimpi ini tidak dapat diwujudkan dengan tergesa. Membutuhkan langkah kecil, bijaksana, dan menghormati akar budaya. Dibutuhkan keberanian untuk memulai, tapi juga kesabaran untuk memahami. Pemberdayaan ekonomi, pendidikan yang merata, dan pengakuan terhadap potensi kelompok terpinggirkan menjadi benang-benang baru yang harus ditenun ke dalam kain besar Sumba.
Barangkali, suatu hari, gelar “Umbu” dan “Rambu” akan tetap hidup bukan sebagai lambang jarak, melainkan sebagai warisan kebanggaan budaya yang mempersatukan, tanpa membatasi. Dan di sanalah, Sumba akan menemukan harmoni: ketika setiap nama, setiap panggilan, bukan lagi soal kedudukan semata, tetapi tentang peran yang sama-sama berarti dalam menenun masa depan.
Hal ini berbeda dengan Sumba, di mana hierarki sosial masih menjadi penghalang utama. Masyarakat Sunda seorang pengrajin batik dapat menjadi pemilik usaha sendiri, di Sumba para penenun tetap terjebak dalam status sosial mereka yang rendah.
Melihat ketimpangan ini, Leya tak tinggal diam. Bersama aktivis lingkungan dan pegiat gender, EMPU secara progresesif fokus pada fesyen berkelanjutan dengan pewarna alami, serta memberdayakan kelompok perempuan marginal.
Apa yang kini menjadi gerakan besar berakar dari tiga festival kecil yang nyaris tenggelam tanpa jejak. Namun, dari kegigihan dan keyakinan, gerakan ini tumbuh dan berkembang.
Leya mengungungkap, EMPU lahir saat pandemi 2019-2020, yang menghantam semua sektor ekonomi, termasuk para perajin. Selama lima bulan pertama, harapan terasa pudar. “Setiap krisis menyimpan peluang, kami awalnya masker medis dari batik dan tenun,” katanya.
Melalui jaringan solidaritas feminis, donasi kain wastra mengalir dari Sabang sampai Merauke. Dari wastra, mereka menciptakan masker cantik yang memenuhi standar kesehatan namun tetap mengusung budaya. “Masker-masker ini pun dikirimkan hingga ke pelosok Papua. Mobilitas rendah tak menjadi hambatan ketika semangat tinggi menjadi bahan bakar utama,” kenang Leya.
Setelah masker, perjuangan berlanjut. Komunitas Sahabat EMPU mulai merambah ke sektor jamu tradisional. Bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), EMPU melatih para ibu produsen jamu untuk menghasilkan produk jamu yang higienis dan berkualitas.
Lewat pekerjaannya sebagai konsultan di Indonesia, Filipina, dan Timor Leste, Leya menemukan satu benang merah yang tak terbantahkan: tenun bukan sekadar kain, tetapi napas budaya yang menghidupi perempuan adat dan keluarga mereka. Dari setiap perjalanan, Leya tak hanya membawa pulang cerita, tetapi juga mengoleksi karya-karya tenun dari berbagai daerah yang menyimpan filosofi, kearifan lokal, dan kekuatan perempuan.
“Di balik selembar kain tenun, ada ketekunan, kesabaran, dan pengetahuan yang diwariskan turun-temurun. Tapi lebih dari itu, ada peran nyata perempuan dalam menjaga ekonomi keluarga, merawat lingkungan, dan memperkuat komunitas mereka,” tutur Leya.
Namun, di balik keindahan tenun juga tersimpan cerita perjuangan. Menjadi penenun bukanlah pekerjaan yang menghasilkan upah harian. Para penenun bekerja berminggu-minggu untuk menyelesaikan satu potong kain. Upah yang mereka terima berkisar antara Rp 200.000 hingga Rp 250.000 per potong.
Satu kain tenun biasanya berukuran 60 cm x 115 cm. Untuk membuat satu lembar sarung, hampir selalu dibutuhkan tiga potong kain dengan ukuran tersebut yang kemudian disambung. “Artinya, untuk satu sarung, seorang penenun bisa menghabiskan waktu panjang dengan penghasilan yang masih jauh dari kata layak,” ungkap Leya.
Pengalaman ini mendorong Leya bergabung dengan Perempuan Bumi, sebuah komunitas yang didirikan oleh Dwi Ariyani. Komunitas ini menjadi wadah berkumpulnya EMPU, perempuan penenun dan pelestari budaya dari berbagai penjuru nusantara. Dalam perjalanannya, Perempuan Bumi juga merangkul jaringan yang lebih luas, di antaranya Biyung Indonesia, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), serta Perkumpulan Jiwa Sehat.
Di dalam komunitas ini, EMPU tidak hanya sekadar menjual karya. Mereka berbagi cerita, menularkan semangat, dan membangun solidaritas lintas latar belakang. Perempuan Bumi menjadi ruang belajar bersama tentang bagaimana tenun dapat menjadi jalan keberdayaan perempuan sekaligus kontribusi nyata pada pelestarian lingkungan.
“Setiap motif punya makna, setiap benang punya cerita. Dan di setiap kain, ada pesan tentang keberlanjutan baik untuk alam, budaya, maupun untuk keberlangsungan hidup para perempuan penenun,” kata Leya.
Kini, bagi Leya, tenun adalah simbol kekuatan kolektif. Ia tidak hanya memperkuat perekonomian keluarga, tetapi juga menjadi pernyataan bahwa perempuan adat punya peran penting dalam menjaga harmoni antara manusia dan alam. “Mereka bukan hanya penenun, mereka maestro pemegang pengetahuan dan penjaga warisan yang tak ternilai,” katanya.
Wastra: Tantangan Alam dan Budaya
Tantangan tidak berhenti di masalah ekonomi dan sosial. Pewarna alami yang mudah luntur dan serat sintetis yang mendominasi pasar menjadi ancaman bagi keaslian wastra. Leya percaya bahwa budaya harus dijaga, dari akar hingga serat.
Namun, lebih dari itu, ia juga melihat bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan hanya terjadi dalam lingkup domestik, tetapi juga dalam struktur budaya yang menindas. “Maka, pemberdayaan menjadi bentuk perlawanan yang paling nyata,” tukasnya.
Sebagai seorang yang konsern dalam bidang ekonomi, Leya mengagumi pemikiran almarhum Faisal Basri, yang menegaskan bahwa demokrasi ekonomi adalah kekuatan bangsa Indonesia. “Baginya, keberpihakan pemerintah dan political will akan menentukan apakah masyarakat pinggiran tetap berada di pinggir atau akhirnya dapat duduk sejajar,” ucap dia.
Ia menghidupkan konsep community-based development (2015), yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama pembangunan. Pendekatan gender mainstreaming menjadi napas perjuangannya, selaras dengan Inpres No. 9 Tahun 2000 yang pernah ia inisiasi. Prinsip inklusi sosial yang ia usung pun diperkuat oleh teori social capital (2000), yang menegaskan bahwa kekuatan jaringan sosial dapat menjadi modal utama untuk membangun ketahanan komunitas.
Melalui Komunitas EMPU dan BUMI, Leya membawa misi besar: keadilan gender, inklusi sosial, dan kelestarian lingkungan. Ia belajar dari Jepang, Filipina, Timor Leste semua demi satu tujuan: agar para penenun dan perempuan pengrajin dapat berdiri tegak. “Memintal tidak hanya benang, tetapi juga harapan dan masa depan perempuan yang lebih cerah,” ungkapnya.
Bagi Leya, pekerjaan adalah ruang belajar yang tak pernah usai. Hidup adalah wastra yang tak pernah selesai ditenun. Karena EMPU bukan sekadar komunitas, melainkan keberanian untuk memperjuangkan hak sejahtera bagi perempuan tanpa diskriminasi.