Suatu siang di sebuah masjid kecil di Jawa Tengah, udara terasa lembab dan tenang menjelang adzan Jumat. Warga berdatangan membawa sajadah, sebagian menyiapkan tempat wudu. Namun ketenangan itu mendadak retak oleh kabar yang beredar pelan di antara jamaah, seorang laki-laki muda ditemukan tak bernyawa di sudut masjid.
Oleh: Devi P.Wihardjo
Namanya Randika Alzatria Syaputra, 28 tahun, perantau asal Sumatera Selatan. Ia ditemukan dalam posisi bersandar, seolah sedang tidur panjang. Tak ada tanda-tanda kekerasan, tak ada keributan, hanya selembar surat di samping tubuhnya selembar kertas yang kelak membuat banyak orang terdiam lama.
Di atas kertas itu, dengan tulisan tangan yang rapi namun tampak tergesa, terbaca judul: “Broken Home.”
Surat itu mencantumkan nama ayah, ibu, adik, dan nenek tirinya. Di bawahnya, sebuah kalimat pendek yang mengguncang hati siapa pun yang membacanya, “Pak/Ibu, tolong antarkan ke sini.”
Kalimat sederhana itu seperti jeritan yang terlambat terdengar sebuah permintaan terakhir dari seseorang yang ingin memastikan ia bisa pulang, meski tubuhnya tak lagi bernyawa. Ketua RT di kampung asal Randika, Yulita, membenarkan alamat yang tertulis di surat itu. “Alamatnya benar, tapi mungkin almarhum masih pakai nomor RT lama,” ujarnya.
Menurut Yulita, keluarga Randika memang tinggal di sana sejak lama. Tapi tak banyak yang tahu bagaimana hubungan mereka kini. Judul suratnya, Broken Home, berbicara lebih jujur daripada penjelasan siapa pun. Ia mungkin pergi dari rumah dengan luka yang belum sembuh, membawa kenangan yang tak tuntas.
Kematian Randika di masjid menjadi simbol yang menyayat. Dalam kebudayaan kita, masjid sering dipandang sebagai tempat kembali kepada Tuhan tempat seseorang berserah. Tapi bagi Randika, masjid juga mungkin menjadi ruang terakhir untuk pulang, ketika rumah dalam arti sosial dan emosional tak lagi ada.
Kisah Randika seolah muncul di sela-sela berita besar yang menyesaki media, inflasi, pertumbuhan ekonomi, janji investasi, dan target lapangan kerja baru. Beberapa waktu sebelumnya, Presiden dan Wakil Presiden menyatakan komitmen untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja selama masa pemerintahan mereka sebuah janji politik yang mengundang harapan sekaligus skeptisisme.
Janji itu tak muncul tanpa alasan. Setiap tahun, sekitar 10 juta pencari kerja baru masuk ke pasar tenaga kerja Indonesia, menurut data Kementerian Ketenagakerjaan. Sementara tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2025 masih mencapai 7,28 juta orang, meski total penduduk bekerja naik menjadi 153,05 juta jiwa.
Namun dari angka yang tampak menggembirakan itu, 59 persen pekerja masih berada di sektor informal buruh harian, pekerja lepas, sopir ojek daring, atau pekerja rumah tangga tanpa jaminan sosial. Di balik narasi pertumbuhan dan pembangunan, jutaan orang bekerja dalam situasi yang tak aman dan tak pasti.
Randika mungkin bukan bagian dari statistik resmi itu. Tapi kisahnya menggambarkan sisi lain dari pembangunan: wajah manusia yang tersisih di balik grafik ekonomi yang naik-turun.
Dalam teori demographic dividend, Indonesia sedang berada di fase emas periode ketika penduduk usia produktif jauh lebih besar dibanding penduduk non-produktif. Kondisi ini bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi bila negara mampu menciptakan pekerjaan yang layak dan produktif.
Namun, teori lain justru memberi peringatan. Skill mismatch theory menyebut bahwa banyak pengangguran muncul bukan karena kurangnya pekerjaan, melainkan karena ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri.
Fakta ini tercermin dari data Badan Pusat Statistik: tingkat pengangguran tertinggi justru berasal dari lulusan SMK dan perguruan tinggi. Pendidikan yang dirancang untuk mencetak tenaga kerja malah gagal menyalurkan mereka ke lapangan kerja yang sesuai.
Selain itu, Indonesia juga menghadapi fenomena yang disebut deindustrialisasi dini — ketika sektor manufaktur menurun kontribusinya terhadap PDB sebelum sempat matang.
Menurut Financial Times (2025), penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur justru melambat, sementara lapangan kerja baru banyak tercipta di sektor jasa berproduktivitas rendah.
Akibatnya, kita melihat pertumbuhan ekonomi tanpa pertumbuhan kesejahteraan. Pekerjaan memang tercipta, tapi sebagian besar bersifat rapuh seperti rumah tanpa dinding.
Green Jobs dan Harapan yang Samar
Dalam janji 19 juta lapangan kerja itu, lima juta disebut akan berasal dari sektor green jobs — pekerjaan yang mendukung ekonomi hijau dan transisi energi bersih.
Gagasannya terdengar progresif: Indonesia akan menjadi pusat industri ramah lingkungan, membuka peluang kerja baru yang berkelanjutan.
Namun kenyataannya, membangun ekonomi hijau tidak semudah menanam jargon. Laporan Indonesia Green Jobs Outlook 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar proyek hijau masih dalam tahap perencanaan, bukan produksi. Keterampilan teknis tenaga kerja di bidang energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan efisiensi energi juga masih sangat terbatas.
Artinya, cita-cita menciptakan jutaan pekerjaan hijau bisa berubah menjadi slogan politik jika tidak diikuti investasi besar dalam pendidikan, pelatihan, dan infrastruktur hijau. Kita belum siap secara struktural dan kesiapan struktural itu tidak bisa ditambal dengan janji.
Kisah Randika dan janji 19 juta pekerjaan sesungguhnya saling berkelindan: keduanya bicara tentang rumah.
Rumah dalam arti harfiah, tapi juga rumah dalam arti sosial tempat di mana seseorang merasa aman, dihargai, dan diakui.
Randika menulis “Broken Home” di surat terakhirnya. Tapi kata itu bisa kita baca lebih luas: bukan hanya tentang keluarganya, tapi juga tentang sistem sosial dan ekonomi yang broken.
Negara yang menjanjikan pekerjaan, tapi gagal memastikan kelayakan hidup pekerjanya.
Negara yang membangun infrastruktur megah, tapi membiarkan warganya mencari makan di trotoar.
Negara yang menganggap manusia sebagai angka statistik, bukan jiwa yang butuh kepastian.
Banyak anak muda kini hidup dalam situasi “pulang yang menggantung”: meninggalkan kampung halaman demi pekerjaan, tapi hidup dalam kesepian dan tekanan di kota. Mereka tidak lagi punya rumah emosional, dan negara belum menyediakan rumah sosial berupa pekerjaan yang bermartabat dan ruang hidup yang adil.
Ekonom peraih Nobel, Amartya Sen, dalam Development as Freedom (1999), menulis bahwa pembangunan sejati bukanlah soal pertumbuhan ekonomi semata, melainkan kebebasan manusia untuk memilih kehidupan yang bermartabat. Jika pekerjaan yang dijanjikan negara tidak mampu memberi rasa aman dan harga diri, maka pembangunan itu kehilangan maknanya.
Karena pada akhirnya, pekerjaan bukan hanya alat ekonomi, tetapi juga identitas sosial. Melalui pekerjaan, manusia merasa berdaya, diakui, dan punya tujuan. Ketika pekerjaan berubah menjadi beban tanpa jaminan, tanpa upah layak, tanpa rasa aman maka manusia kehilangan sebagian dari kemanusiaannya.
Dalam konteks inilah janji 19 juta pekerjaan perlu dibaca ulang. Bukan untuk menolak ambisi pemerintah, tapi untuk mengingatkan: pembangunan tidak boleh berhenti pada angka.
Randika hanyalah satu nama di antara ribuan kisah senyap. Mungkin di tempat lain, ada pemuda yang memilih diam di kontrakan sempit karena kehilangan pekerjaan.
Ada lulusan SMK yang menunggu panggilan kerja berbulan-bulan sambil mengantarkan paket. Ada ibu muda yang terpaksa menjadi pekerja migran karena lapangan kerja di dalam negeri tak menjamin masa depan anaknya.
Mereka adalah wajah-wajah pembangunan yang tak masuk ke laporan resmi, tapi hidup di antara statistik yang berkilau. Dan ketika negara bicara tentang “peluang”, mereka justru berjuang untuk sekadar bertahan.
Kini, di Lorong Gembira, nama Randika disebut dengan lirih oleh para tetangga yang bahkan tak sempat mengucap selamat jalan. Ia sudah pulang tapi dengan cara yang tragis, membawa pesan tentang rumah yang gagal ia temukan semasa hidup.
Kisahnya seharusnya menggugah kita untuk melihat pembangunan bukan sebagai deretan proyek dan angka, melainkan sebagai usaha kolektif untuk menyediakan rumah bagi martabat manusia. Karena pekerjaan yang layak, aman, dan manusiawi sejatinya adalah rumah sosial: tempat manusia bisa berdiri tegak, memberi makna, dan pulang tanpa rasa takut.
Janji 19 juta lapangan kerja hanya akan berarti jika ia menjelma menjadi 19 juta ruang untuk hidup dengan tenang, bukan sekadar bertahan. Jika tidak, kita akan terus membaca kisah seperti surat Randika kisah anak muda yang tak sempat pulang, di negeri yang sibuk membangun tapi lupa mengasihi.
Selamat jalan Randika….