EXISTENSIL – Kebijakan yang diusung oleh Kang Dedi Mulyadi (KDM) mengenai pembentukan karakter dan kedisiplinan siswa melalui pendekatan semi-militer menuai beragam tanggapan dari para ahli. Meskipun terlihat tegas dan solutif di permukaan, sejumlah pakar menyampaikan kekhawatiran bahwa pendekatan ini belum menyasar akar persoalan yang sesungguhnya dihadapi oleh generasi muda saat ini.
Pendekatan Reaksioner dan Minim Landasan Psikologis
Lim Swie Hok, M.Psi., Psikolog, menilai bahwa kebijakan KDM merupakan sebuah pendekatan “baru” yang perlu dikaji lebih dalam secara bijak dan komprehensif. Ia mengakui bahwa kebijakan tersebut bisa menjadi salah satu jawaban terhadap isu-isu seperti kedisiplinan siswa, tanggung jawab, dan pembentukan karakter positif. Namun, ia juga menekankan bahwa pendekatan ini tidak boleh berdiri sendiri.
“Perlu keterlibatan berbagai pihak; konselor, guru, orang tua, hingga psikolog, dalam merancang intervensi yang benar-benar terpadu dan berpusat pada kebutuhan perkembangan anak. Pendekatan militeristik yang dominan sangat berisiko jika tidak dilengkapi dengan pendekatan multidisiplin seperti pedagogi dan psikologi,” tegas Lim.
Menurutnya, pemahaman terhadap akar masalah perilaku siswa menjadi kunci utama. Tanpa itu, solusi yang ditawarkan hanya bersifat jangka pendek dan kosmetik. Ia juga mengusulkan adanya dialog terbuka untuk mengevaluasi hasil program serta pentingnya pendekatan personal yang mampu mengidentifikasi kebutuhan spesifik setiap siswa.
Kritik dari Perspektif Kebijakan Publik
Giri Ahmad Taufik, Ph.D., Dosen Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Indonesia, memberikan kritik yang lebih tajam dari sudut pandang kebijakan publik. Ia menilai bahwa kebijakan KDM cenderung bersifat reaksioner, karikatif, dan penuh gimmick. Masalah seperti kecanduan gawai atau perilaku menyimpang remaja ditanggapi dengan solusi instan berupa pendidikan ala militer, yang menurutnya tidak menyentuh akar persoalan.
“Kebijakan publik yang baik seharusnya menyasar akar masalah, bukan hanya gejala di permukaan. Kalau tidak, yang terjadi adalah misalokasi sumber daya, baik dari sisi anggaran maupun tenaga,” ujarnya.
Giri mempertanyakan keberlanjutan program tersebut. Menurutnya, anak-anak yang sempat mengikuti program barak militer akan kembali ke lingkungan asal yang tidak mendukung perubahan perilaku positif secara berkelanjutan.
“Kalau lingkungan tempat mereka tumbuh tidak diintervensi sekolah, keluarga, atau masyarakat, maka pembinaan di barak hanya akan bersifat temporer dan mudah luntur,” tambahnya.
Ia juga mengkritik alokasi anggaran yang digunakan untuk mendanai program ini. Menurutnya, seharusnya dana publik lebih difokuskan pada pengembangan ruang-ruang ekspresi positif bagi remaja, seperti kegiatan seni, olahraga, dan kepemudaan, yang dapat memperkuat karakter anak secara natural dan berkelanjutan.
Menuju Solusi yang Lebih Holistik
Kedua ahli tersebut sepakat bahwa solusi terhadap permasalahan perilaku remaja tidak bisa ditempuh dengan cara instan dan seragam. Diperlukan pemahaman menyeluruh terhadap latar belakang, kebutuhan, dan lingkungan tumbuh kembang anak.
Pendekatan militer boleh jadi efektif dalam jangka pendek, tetapi tidak dapat menjadi satu-satunya solusi. Diperlukan strategi lintas sektor yang berbasis data dan riset, serta melibatkan komunitas secara aktif. Peningkatan kapasitas guru, penyediaan ruang publik yang aman dan mendukung ekspresi remaja, hingga sistem evaluasi yang berkelanjutan harus menjadi bagian dari kebijakan yang dirancang.
Kebijakan KDM tentang pembinaan remaja melalui pendidikan semi-militer memang hadir dengan niat membangun karakter generasi muda. Namun, tanpa dukungan dari pendekatan psikologis, pedagogis, dan kebijakan publik yang matang, program ini dikhawatirkan hanya akan menjadi solusi permukaan yang tidak menyentuh akar permasalahan.
Pemerintah daerah dan pemangku kebijakan perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dengan para ahli serta masyarakat untuk merancang intervensi yang lebih menyeluruh, inklusif, dan berkelanjutan.