EXISTENSIL – Dini (32) pada Selasa (04/03/2025). Dia terbangun dari tidurnya, merasa gelisah dan cemas. Hujan deras yang sudah mengguyur sejak sore mulai merembes masuk ke rumah kecilnya di Jatiasih, Bekasi. Dalam waktu singkat, air yang tadinya hanya merendam lantai, kini mulai menggenangi ruangan satu per satu.
Dini yang tinggal bersama ibunya yang sudah lanjut usia dan anak balitanya, Aira, yang baru berusia dua tahun, merasa panik. Aira terbangun, mendengar suara air yang masuk perlahan-lahan. Menangis ketakutan, Aira merasa bingung dengan keadaan ini. Tanpa banyak bicara, Dini segera menggendong Aira dan berusaha menenangkan sang anak yang takut.
Namun, air terus naik. Tak hanya rumah Dini, sejumlah wilayah lain di Kota Bekasi juga mulai terendam. Hujan yang sangat deras mengakibatkan kenaikan debit air yang luar biasa.
Bagi Dini, banjir seperti ini bukanlah pengalaman pertama. Sejak Februari 2025, ia dan keluarganya sudah sering dilanda banjir akibat luapan Sungai Cileungsi.
Kali ini, Dini merasakan ketegangan lebih dari sebelumnya. Meski sudah mendapat peringatan dini, ia dan keluarganya tetap terjebak di rumah. “Kondisinya semakin buruk. Air naik begitu cepat,” kata Dini.
Dengan hati yang penuh kekhawatiran, Dini bergegas menuju posko Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jatiasih, tempat pengungsian yang terdekat. Sesampainya di sana, meskipun merasa sedikit lega karena akhirnya bisa berteduh, suasana pengungsian sangatlah padat.
Warga yang juga terdampak banjir berbondong-bondong menuju pengungsian. Aira, yang masih kecil, tampak tak nyaman, kepanasan dan gelisah di tengah keramaian. Dini berusaha menenangkan anaknya, sementara di sisi lain ia juga harus menjaga ibunya yang semakin lelah. Semua terasa begitu berat.
Banjir yang merendam Jatiasih kali ini sangatlah besar. “Saya belum pernah melihat banjir seperti ini sebelumnya. Ini yang terbesar,” ujar Dini dengan cemas.
Meski hujan mulai reda, air yang menggenang masih mengancam rumah dan jalanan di kawasan tersebut. Ketinggian air yang semakin meningkat membuat kehidupan mereka terganggu, bahkan terhenti.
Namun, di tengah keputusasaan, harapan mulai datang. Berkat bantuan dari pemerintah setempat dan organisasi kemanusiaan, Dini dan keluarganya mendapatkan sembako dan dukungan medis. Meski demikian, Dini tahu bahwa perjalanan mereka untuk membangun kembali hidup yang sempat hancur akan membutuhkan waktu dan kesabaran.
Sebagai seorang ibu, Dini merasakan betapa besar beban yang ia pikul. Tetapi ia juga tahu, bahwa ia harus tetap kuat demi Aira dan ibunya. “Saya harus kuat demi mereka. Saya harus memastikan mereka aman,” kata Dini.
Curah hujan yang sangat tinggi mengakibatkan debit air di Kali Bekasi meningkat dengan cepat, menyebabkan banjir di banyak kecamatan di Kota Bekasi. Delapan kecamatan terendam, termasuk Jatiasih, tempat Dini tinggal. Meski hujan telah reda, air yang menggenang tetap menjadi tantangan besar bagi masyarakat yang terdampak.
Selain Jatiasih, kecamatan-kecamatan lain seperti Babelan, Bekasi Selatan, dan Kedung Waringin juga terimbas banjir besar. Banyak rumah terendam, dan jalan-jalan menjadi sungai yang mengalirkan air dengan deras. Warga yang tinggal di kawasan terendam terpaksa bertahan dan mencari tempat aman untuk berlindung.
Di tengah bencana ini, Bendung Bekasi yang terletak di Jalan M. Hasibuan, Bekasi Selatan, juga menghadapi krisis. Debit air yang melebihi kapasitas tampung bendungan menyebabkan pihak pengelola terpaksa membuka pintu air untuk mengurangi tekanan.
Hal ini berisiko menyebabkan permukaan air semakin tinggi di wilayah hilir, termasuk tempat tinggal Dini. Keadaan semakin memburuk karena pompa air yang biasa berfungsi mengendalikan volume air terpaksa tidak dioperasikan, sehingga kemampuan untuk mengendalikan banjir menjadi sangat terbatas.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi melaporkan bahwa ketinggian air di Kali Bekasi mencapai 875 cm, jauh melampaui batas aman 350 cm. Hal ini membuat wilayah-wilayah sekitar semakin terancam, dan Dini serta warga lainnya harus menghadapi kenyataan yang semakin suram.
Meski menghadapi kesulitan yang luar biasa, Dini dan warga lainnya terus berharap bahwa bencana ini tak terulang lagi. Kehidupan mereka yang terendam banjir mungkin akan membutuhkan waktu untuk pulih, tetapi semangat untuk bertahan dan memulai kembali selalu ada.
Degradasi Aliran Sungai
Ketua Umum Indonesia Environmental Scientist Association (IESA) Yuki M.A. Wardhana mengungkapkan bahwa banjir ini tidak hanya disebabkan oleh tingginya curah hujan, tetapi juga diperparah oleh kondisi daerah aliran sungai (DAS) yang mengalami degradasi.
Menurut Yuki, perubahan iklim akibat akumulasi aktivitas manusia menjadi salah satu faktor utama terjadinya hujan ekstrem. Selain itu, degradasi daerah aliran sungai semakin memperparah kondisi ini. “Berkurangnya tutupan lahan akibat alih fungsi lahan serta maraknya pembuangan sampah sembarangan di sungai semakin memperbesar risiko banjir,” jelasnya kepada Existensil, Selasa (04/03/2025)
Pada akhirnya, manusia juga yang harus merasakan dampak dari aktivitasnya sendiri. Oleh karena itu, kejadian ini bisa dikategorikan sebagai bencana ekologis. “Secara prinsip, bencana ekologis adalah peristiwa alam yang berdampak negatif pada makhluk hidup akibat aktivitas manusia yang sistemik dan destruktif,” kata Yuki.
Salah satu poin penting yang ditekankan Yuki adalah pentingnya langkah preventif dalam menghadapi bencana ekologis seperti banjir. Biaya untuk pencegahan jauh lebih murah dibandingkan dengan kerugian yang harus ditanggung akibat bencana. Oleh karena itu, perlu ada upaya pencegahan dari berbagai pihak.
Pemerintah memiliki peran kunci dalam menjaga kondisi daerah aliran sungai secara terintegrasi, bukan secara parsial. “Untuk itu, ego sektoral dan kepentingan berdasarkan wilayah administratif harus dihilangkan demi pengelolaan DAS yang lebih efektif,” jelas Yuki.
Di sisi lain, masyarakat juga harus mengambil peran aktif dalam upaya pencegahan. Kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan serta menjaga kelestarian daerah hulu sungai adalah langkah kecil yang dapat memberikan dampak besar dalam mencegah banjir di masa depan.
Banjir di Jabodetabek awal Maret 2025 menjadi pengingat bahwa bencana ekologis adalah konsekuensi dari perbuatan manusia terhadap alam. Namun, masih ada harapan untuk memperbaiki keadaan. “Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Kini saatnya bertindak, sebelum bencana kembali terjadi,” ungkap Yuki.
Perempuan dan Beban Ganda saat Bencana
Direktur Eksekutif TII, Adinda Tenriangke Muchtar, menjelaskan bahwa perempuan, khususnya yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, sangat rentan terhadap dampak bencana ekologis seperti banjir, beban mereka makin bertambah saat bencana. “Perempuan berada dalam posisi yang unik karena kondisi biologis dan sosial budaya yang membatasi mereka dalam menghadapi bencana, tapi beban ganda makin menjadi saat bencana, ” ujar Adinda kepada Existensil, Kamis (06/03/2025)
Terlebih perempuan di wilayah ekonomi menengah ke bawah, kata Dinda, sebagian besar bergantung pada sumber daya alam seperti bertani, melaut, dan mengumpulkan kayu bakar, sangat terpengaruh ketika bencana menghancurkan akses mereka terhadap sumber pendapatan. “Mereka seringkali tidak memiliki akses ke sumber daya keuangan yang cukup untuk bertahan hidup, terutama dalam kondisi bencana yang mengharuskan mereka untuk mencari penghidupan baru di tengah keterbatasan,” jelasnya.
Merangkum data BNPB, banjir yang melanda wilayah Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi (Jabodetabek) di Awal 2025 telah berdampak pada ribuan keluarga di berbagai daerah. Berdasarkan estimasi, jumlah korban yang terdampak cukup besar, dengan proporsi 58% perempuan dan 42% laki-laki.
Di Bekasi, jumlah total korban mencapai 16.000 jiwa, dengan sekitar 9.280 perempuan dan 6.720 laki-laki. Di Jakarta, sebanyak 11.000 jiwa terdampak, terdiri dari 6.380 perempuan dan 4.620 laki-laki. Di Bogor, jumlah korban mencapai 6.000 jiwa, dengan 3.480 perempuan dan 2.520 laki-laki. Di Depok, terdapat 4.000 korban, dengan 2.320 perempuan dan 1.680 laki-laki. Sementara di Tangerang, sekitar 5.000 jiwa terdampak, dengan 2.900 perempuan dan 2.100 laki-laki.
Perempuan menjadi korban terbanyak pada banjir Jabodetabek awal Maret lalu. Dalam hal ini, Adinda menyoroti pentingnya perhatian khusus terhadap kesehatan mental dan reproduksi perempuan yang sedang hamil, menyusui, atau menstruasi dalam kondisi pengungsian. “Kondisi pengungsian yang tidak memadai, tanpa adanya fasilitas sanitasi yang layak, bisa memperburuk kesehatan perempuan,” ungkapnya.
Dinda menyebutkan, di beberapa kasus bencana, seperti tsunami Aceh, tantangan yang dihadapi perempuan dalam pengungsian sangat besar, termasuk kekerasan seksual yang rentan terjadi dalam situasi darurat.
Banyak perempuan di daerah terdampak bencana yang kesulitan dalam mengakses informasi yang relevan atau mendapatkan bantuan. “Ketidakmampuan mengakses lembaga keuangan atau fasilitas kesehatan, ditambah dengan ketidaksetaraan sosial dan budaya, semakin memperburuk kondisi mereka di tengah bencana,” bebernya.
Di beberapa tempat, fasilitas pengungsian yang tidak memadai, seperti tenda yang tidak terpisah antara laki-laki dan perempuan, menambah beban pada perempuan yang sudah dalam posisi rentan. Dalam konteks ini, Adinda menegaskan pentingnya adanya ruang khusus untuk perempuan di tempat pengungsian, termasuk ruang latrasi yang layak.
Selain itu, ketergantungan perempuan pada pasangan atau keluarga untuk mendapatkan sumber daya juga menjadi masalah. “Mereka yang tidak memiliki akses ke informasi atau dukungan dari pihak lain berisiko besar dalam situasi bencana,” ujar Dinda.
Indonesia, kata Dinda, sudah mulai mengadopsi kebijakan berbasis gender dalam penanggulangan bencana, sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 2007 yang mengamanatkan pentingnya perspektif gender dalam perencanaan dan respons bencana. “Pemerintah, melalui BNPB, juga telah mengintegrasikan pendekatan berbasis gender dalam dokumen perencanaan mereka,” jelas Dinda.
Selain itu, program Desa Tanggap Bencana (Destana) di tingkat lokal turut melibatkan perempuan dalam proses perencanaan dan penanggulangan bencana. Ini penting mengingat letak geografis Indonesia yang rentan terhadap bencana, sehingga langkah-langkah antisipatif perlu dimulai dari tingkat keluarga hingga pemerintah.
Adinda juga menekankan pentingnya pelatihan bagi masyarakat dan pemerintah daerah terkait penanggulangan bencana dengan pendekatan gender. Dengan adanya pelatihan yang berbasis pada kebijakan publik, diharapkan dapat tercipta kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan kelompok rentan lainnya.
“Gerakan masyarakat yang bekerja sama dengan pemerintah dan sektor swasta, seperti Baznas, sangat penting dalam memberikan bantuan pada saat bencana. Perempuan dan kelompok rentan harus dilibatkan dalam setiap tahapan penanggulangan bencana,” kata Adinda.
Beberapa negara lain, sebut Dinda, juga sudah menerapkan kebijakan yang inklusif dalam menghadapi bencana. Jepang, misalnya, telah mengembangkan sistem peringatan dini untuk kelompok disabilitas, sementara Filipina memiliki komunitas tanggap bencana yang sangat inklusif. “Di negara-negara seperti Norwegia dan Australia, pemerintah bekerja sama dengan Non Goverment Organization (NGO) dan komunitas untuk memastikan kelompok rentan, termasuk perempuan dan disabilitas, mendapatkan perlindungan yang memadai,” ungkapnya.
Begitu pula di Bangladesh dan India, di mana mereka membangun shelter anti badai yang adaptif serta menyediakan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi bagi kelompok rentan. “Negara-negara ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengurangi risiko bencana dan membangun ketahanan masyarakat yang lebih kuat<” beber Dinda.
Perempuan dan kelompok rentan, sambung Dinda, harus dilibatkan dalam setiap langkah penanggulangan bencana. Jika mereka diberdayakan dengan akses yang tepat terhadap informasi, pelatihan, dan dukungan sumber daya, maka potensi risiko bencana dapat diminimalkan. “Inilah yang menjadi tantangan utama yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi bencana yang semakin intensitasnya di masa depan,” ungkapnya.
Dinda berharap, dengan mengedepankan perspektif gender dan keterlibatan semua pihak, Indonesia dapat mengurangi dampak dari bencana ekologis dan meningkatkan ketahanan masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan, dalam menghadapi bencana yang datang.