EXISTENSIL – Kustiah (43) memilih untuk meninggalkan Indonesia demi mengejar pendidikan di luar negeri. Bukan karena ingin healing, tetapi karena realitas pendidikan tinggi di negeri sendiri terlalu mahal, sementara beasiswa minim dan persaingan tidak adil.
“Di Indonesia, pendidikan tinggi itu mahal, sementara beasiswa sangat terbatas dan kompetisinya tidak adil. Di Taiwan, saya bisa kuliah tanpa harus terbebani biaya besar,” ujar Kustiah, yang menempuh doktoral bersama suami pada salah satu Universitas di Taiwan dengan memboyong dua anaknya.
Di Taiwan, tidak ada batasan usia untuk mendapatkan beasiswa, sistemnya lebih terbuka, dan biaya hidup relatif lebih terjangkau. Bagi mereka yang ingin menambah penghasilan, pekerjaan paruh waktu tersedia mulai dari menjaga toko hingga mengemas makanan.
“Saya menemukan teman-teman S1 di sini berani membayar kuliah sendiri dari kerja sampingan di sela waktu belajar. Mereka tidak mengandalkan orang tua, tapi mengandalkan diri sendiri. Itu hal yang sulit terjadi di Indonesia,” katanya dalam wawancara khusus dengan Existensil, Selasa (25/02/2025)
Kustiah mengungkapkan jika pendidikan tinggi di Indonesia dirancang untuk memberdayakan masyarakat, mengapa masih banyak yang justru harus pergi ke luar negeri untuk mengejar mimpi? Mahalnya biaya pendidikan, sulitnya akses beasiswa, dan ketatnya persaingan yang tak selalu adil menciptakan pesimisme di kalangan anak muda.
Lebih dari sekadar biaya, ekosistem akademik di Taiwan juga memberikan kemudahan bagi mahasiswa. “Di sini, profesor tidak pelit. Mereka bahkan memberikan beasiswa pribadi bagi mahasiswa yang kesulitan finansial. Kalau mahasiswa mengalami kendala ekonomi, dosen akan mencarikan pekerjaan yang relevan dengan akademiknya. Saya jarang menemukan mahasiswa di sini yang benar-benar mengalami kekurangan finansial, karena ada jalan jika mau berusaha,” tambah Kustiah.
Kustiah mengungkap, fenomena seperti ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah. Jika negara tak mampu memberikan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas, maka wajar jika generasi mudanya memilih pergi. Sayangnya, realitas ini belum cukup untuk mendorong perubahan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Indonesia perlu berbenah. Pendidikan, kata Kustiah, bukan hanya soal angka pertumbuhan ekonomi atau investasi infrastruktur, tetapi juga bagaimana memastikan setiap warganya memiliki akses yang adil untuk meningkatkan kualitas hidup. Jika tidak, maka tagar seperti #KaburAjaDulu bukan sekadar tren di media sosial, melainkan cerminan dari kegagalan dan pesimistis terhadap sistem pendidikan yang seharusnya menjadi hak semua anak bangsa.
Dalam ironi masyarakat yang mulai pesimis dan tak punya harapan hidup di Indonesia Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Senin, 24 Februari 2025. Lembaga ini diklaim sebagai motor penggerak ekonomi Indonesia menuju target pertumbuhan ambisius sebesar 8%. Dengan total aset kelolaan mencapai US$900 miliar atau sekitar Rp14.680 triliun, Danantara disebut-sebut sebagai upaya besar untuk menarik investasi dan mendorong pembangunan. Namun, di balik besarnya harapan, kebijakan ini justru menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat kecil.
Fiskal Indonesia Sedang Tak Baik-baik Saja
Direktur Eksekutif Puskaha Yenti Nurhidayat mengungkap, Danantara bukan sekadar proyek investasi biasa, menurutnya, saat ini kondisi fiskal Indonesia sedang tidak baik-baik saja. APBN sudah terbebani oleh program Makan Bersama Gratis (MBG), yang memaksa pemerintah memangkas banyak anggaran di sektor lain. “Lalu tiba-tiba muncul Danantara dengan kebutuhan dana yang lebih besar dari MBG, sementara cicilan utang negara tahun 2025 ini saja sudah mencapai Rp600 triliun lebih,” ujarnya kepada Existensil.
Yenti juga menyoroti aspek perencanaan yang dianggap tidak transparan. “Apakah Danantara ini tiba-tiba muncul di tengah wacana efisiensi MBG? Banyak pengamat, termasuk Puskaha, menduga bahwa wacana efisiensi MBG hanyalah kedok untuk mendanai Danantara,” kata dia.
Danantara diharapkan dapat menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan ramah lingkungan, tetapi Yenti skeptis. Ia tidak percaya Danantara ini akan menciptakan ekonomi yang lebih baik bagi rakyat kecil. Kalau bagi kroni-kroni penguasa, mungkin iya. “Kebijakan ini sejak awal tidak transparan, tidak partisipatif, dan tidak akuntabel. Lihat saja struktur pengurusnya, banyak yang berasal dari lingkaran kekuasaan, termasuk mantan koruptor, keluarga pejabat, hingga kroni bisnis,” tukasnya.
Dalam kebijakan investasi sebesar ini, seharusnya ada perhitungan dampak terhadap komunitas lokal dan perempuan. Namun, Yenti menegaskan bahwa hal itu tidak terjadi. “Danantara ini jelas all-male panels. Tapi, apakah butuh keterlibatan perempuan? Tidak perlu, kalau kehadiran mereka hanya sebagai alat legitimasi. Lebih baik kelompok perempuan Indonesia menjadi oposisi dalam kebijakan ini,” kata dia.
Menurut Yenti, sektor-sektor yang akan didanai oleh Danantara, seperti proyek nikel dan kecerdasan buatan (AI), hanya menguntungkan kelompok elite. “Siapa pemilik perusahaan nikel di Indonesia? Itu-itu saja. Dan siapa yang paling terdampak dari proyek ini? Jawabannya jelas: masyarakat lokal, perempuan, dan anak-anak yang terancam kesehatannya akibat kerusakan lingkungan,” ungkapnya.
Secara teori, Danantara bertujuan mendukung visi “Indonesia Maju 2045” dengan prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, dan transparansi. Namun, Yenti menilai prinsip tersebut hanya sebatas jargon di atas kertas. “Dari lahir saja sudah bermasalah, apalagi implementasinya. BUMN yang dikelola pemerintah saja banyak yang merugi dan menjadi ajang korupsi. Bagaimana dengan Danantara yang skalanya lebih besar?” tanya Yenti.
Yenti mengutip data Indonesian Corruption Watch (ICW) yang menunjukkan bahwa dari 2016 hingga 2021, terdapat 119 kasus korupsi di BUMN. Kasus Jiwasraya, Asabri, hingga PT Timah membuktikan bahwa pengelolaan dana publik masih rentan terhadap penyelewengan. “Itu yang terbongkar. Yang belum terbongkar, pasti lebih banyak lagi,” bebernya.
Investasi yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek ekologi dan kesetaraan gender akan memperburuk ketimpangan. “Dari awal saja sudah menyebabkan ketimpangan anggaran. Pemangkasan anggaran layanan publik pasti berdampak pada masyarakat kecil. Dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, yang diuntungkan tetap segelintir elite, sementara rakyat kecil makin terpinggirkan,” tandas Yenti
Data BPS mungkin menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan, tetapi menurut Yenti, itu hanya soal perubahan indikator. “Sekarang dengan Rp21 ribu per hari, seseorang sudah tidak dianggap miskin. Padahal, itu bahkan tidak cukup untuk makan tiga kali sehari, apalagi kebutuhan lainnya,” kata Yenti.
Tim riset Existensil merangkum data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kemenkeu, dan beberapa lembaga swadaya masyarakat, dalam infografis menunjukkan target ambisius Danantara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Namun, di balik optimisme ini, muncul berbagai pertanyaan mengenai dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Ketimpangan ekonomi menjadi salah satu isu utama yang mencuat. Data menunjukkan bahwa setelah Danantara beroperasi, jurang pemisah antara kelompok kaya dan miskin terancam semakin melebar. Kelompok elite bisnis dan pemilik modal mendapatkan keuntungan yang lebih besar, sementara masyarakat kelas menengah dan bawah mengalami stagnasi pendapatan. Indeks Gini Ratio yang sebelumnya berada di angka 0,38 meningkat menjadi 0,42, menandakan distribusi ekonomi yang semakin tidak merata.
Demi mendanai Danantara, pemerintah mengalokasikan dana besar yang berujung pada pemangkasan anggaran layanan publik. Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi yang paling terdampak. Subsidi pendidikan mengalami penurunan hingga 30%, yang menyebabkan meningkatnya biaya sekolah dan perguruan tinggi. Tidak hanya itu, anggaran kesehatan juga dikurangi, membuat layanan kesehatan dasar semakin sulit dijangkau oleh masyarakat kecil.
Arah investasi yang diusung Danantara pun menuai kritik. Sektor yang mendapatkan porsi terbesar adalah industri ekstraktif seperti nikel serta teknologi tinggi seperti kecerdasan buatan (AI). Meskipun kedua sektor ini disebut-sebut dapat meningkatkan daya saing ekonomi, manfaatnya lebih banyak mengalir ke perusahaan-perusahaan besar dan pemodal asing. Sementara itu, investasi untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) justru stagnan, bahkan mengalami penurunan sebesar 15%. Ini mempersempit akses modal bagi pelaku usaha kecil yang justru menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Ketidakpastian ekonomi yang semakin terasa di kalangan masyarakat tergambar dari meningkatnya pesimisme publik. Di media sosial, muncul berbagai gerakan protes dengan tagar #KaburAjaDulu dan #IndonesiaGelap, yang mencerminkan rendahnya kepercayaan terhadap kebijakan ekonomi pemerintah. Indeks ketidakpastian ekonomi melonjak tajam dari 80 poin menjadi 130 poin, menandakan meningkatnya kecemasan masyarakat terhadap stabilitas ekonomi negara.
Efisiensi di Ladang Korupsi
Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Putu Rusta Adijaya mengatakan bahwa pengelolaan Danantara harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip keterbukaan, bertanggung jawab, dan kehati-kehatian (prudent).
”Pemerintah mesti ingat bahwa masyarakat Indonesia itu sekarang sudah pintar, bisa mengakses informasi dengan sahih dari beragam kanal dan medsos. Informasi-informasi yang ada, termasuk kejadian di masa lalu, akan membentuk ekspektasi ekonomi. Sayangnya, ekspektasi ekonomi masyarakat saat ini dapat dikatakan tidak baik-baik saja yang terlihat dari tagar #kaburajadulu dan #IndonesiaGelap. Maka dari itu, pengelolaan Danantara nanti harus berdasarkan prinsip transparan, bertanggung jawab, prudent, dan dikelola oleh orang-orang berintegritas,” tegasnya dalam keterangan resmi yang diterima Existensil.
Putu menilai bahwa dana masif yang dikelola oleh Danantara akan berpotensi menimbulkan praktik tindak pidana korupsi jika tidak dikelola oleh orang yang berintegritas dan profesional. Menurutnya, hal tersebut akan kontraintuitif dengan visi Asta Cita ke-7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
”Presiden Prabowo sendiri mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah mengkhawatrikan dan bertekad untuk memberantasnya. Oleh karena itu, Presiden harus menunjuk orang-orang yang punya integritas tinggi, jujur, profesional untuk memimpin Danantara. Berdasarkan berbagai laporan, potensi hasil positif oleh Danantara memberikan multiplier effect yang akan mengantarkan kita menuju Indonesia Maju 2045,” terang Putu.
Selain mengingatkan prinsip tata kelola pemerintahan dalam mengurus Danantara, Putu juga menghimbau pemerintah untuk memperbaiki ekspektasi ekonomi masyarakat Indonesia melalui kebijakan efisiensi yang diimplementasi.
Menurut Putu, ekspektasi ekonomi dapat memengaruhi perekonomian. Jika masyarakat berekspektasi ekonomi Indonesia baik-baik saja, maka akan terjadi spending yang meningkatkan permintaan akan barang dan jasa yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi.
”Pemangku kepentingan juga perlu mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan dengan efektif dan jelas, serta jujur guna menjaga kepercayaan dan semangat optimisme ekspektasi ekonomi tadi. Komunikasi kebijakan yang efektif juga mendorong ekonomi yang lebih stabil,” tutupnya.