EXISTENSIL -Sudah lebih dari setahun sejak DPR RI periode 2024–2029 dilantik, namun kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif itu masih jauh dari pulih. Bagi sebagian besar masyarakat, gedung megah di Senayan terasa semakin sunyi dari suara rakyat.
Di tengah menurunnya kepercayaan publik, inisiatif seperti DPRemaja menghadirkan secercah harapan. Ia memperlihatkan bahwa generasi muda tak hanya mampu memetakan persoalan, tapi juga siap menawarkan solusi.
Dalam dunia politik yang sering kali kaku dan tertutup, kehadiran anak muda dengan semangat, data, dan idealisme bisa menjadi tenaga segar yang menantang status quo. Mungkin, jika Senayan terlalu sunyi, suara perubahan justru akan datang dari ruang-ruang kecil yang mereka bangun sendiri.
Dari sekian banyak isu yang menjadi sorotan, pengendalian konsumsi rokok menjadi salah satu cermin yang menunjukkan betapa lemahnya komitmen DPR terhadap kesehatan publik. Melalui platform Pilihantanpabeban.id, koalisi Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) melakukan pemetaan terhadap sikap 580 anggota DPR. Hasilnya cukup mengejutkan: hanya 55 legislator yang tegas mendukung pengendalian rokok, 88 menolak, dan sisanya memilih diam.
“Diam itu bukan netral, itu tanda lemahnya keberpihakan,” ujar Ketua IYCTC Manik Marganamahendra dalam forum daring bertajuk Road to DPRemaja 4.0: Memperkuat Partisipasi Bermakna Orang Muda dalam Kebijakan Publik, Minggu (9/11/2025).
Menurut Manik, temuan itu menunjukkan betapa kuatnya cengkeraman industri dalam proses legislasi di Indonesia. “Kita melihat semakin kuatnya pengaruh industri dalam proses pengambilan keputusan politik. Suara kesehatan publik belum menjadi prioritas utama DPR, dan orang muda masih dianggap figuran, bukan mitra,” katanya.
Salah satu pernyataan yang membuat publik geram datang dari anggota DPR Mukhamad Misbakhun, yang menyebut “tidak ada otopsi membuktikan seseorang meninggal karena rokok.” Bagi Manik, pernyataan itu bukan sekadar keliru, tapi berbahaya.
“Ratusan studi medis dari WHO dan CDC sudah membuktikan rokok sebagai faktor risiko utama penyakit mematikan seperti kanker paru, stroke, dan jantung, yang tercatat dalam forensik memang penyakitnya, tapi penyebab dasarnya jelas: rokok. Artinya, rokok membunuh,” tegas Manik.
Lebih berbahaya lagi, ketika pernyataan menyesatkan itu datang dari pejabat publik yang punya otoritas moral. “Dampaknya bisa jauh lebih besar, terutama bagi anak muda yang masih mencari arah. Mereka bisa salah paham bahwa rokok tidak berbahaya,” tambah Manik.
Manik menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Remaja (DPRemaja) bukan sekadar program advokasi, melainkan ruang belajar kebijakan publik bagi anak muda. Program yang digelar IYCTC ini menghubungkan peserta dari tiga kota Jakarta, Semarang, dan Lombok Utara untuk mengikuti pelatihan advokasi, simulasi parlemen, hingga reses lokal selama setahun penuh.
“Kalau ruangnya tak terbuka, ya kita bangun sendiri, DPRemaja jadi ruang kecil untuk melatih keberanian itu keberanian untuk bicara, mendengar, dan membuat perubahan nyata,” ujar Manik.
Dari ruang parlemen daerah, anggota DPRD DKI Jakarta Farah Savira, sekaligus Ketua Panitia Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR), mengingatkan bahwa kepercayaan dalam politik bukan sesuatu yang diwariskan. “Kepercayaan itu dibangun dari kehadiran dan kerja nyata,” ujarnya.
Farah menegaskan, keputusan politik yang kuat selalu berdiri di atas data. “Setiap kebijakan pasti punya konsekuensi. Tapi selama kita berpegang pada data dan membuka ruang dialog, kita tetap bisa berpihak pada kepentingan publik tanpa kehilangan sisi kemanusiaan,” jelas dia.
Bagi politisi muda asal Jawa Tengah Syaeful Mujab, yang pernah maju di Pilkada, politik adalah ruang pembelajaran. “Kegagalan itu bukan akhir, tapi pelajaran tentang bagaimana politik bekerja, kalau kita menyerahkan politik hanya kepada yang punya uang dan kuasa, jangan kaget kalau kebijakannya juga hanya berpihak ke mereka,” katanya.
Sementara dari Lombok Barat, anggota DPRD dr. Syamsuriansyah, sekaligus penggerak sosial masyarakat pesisir, menekankan pentingnya memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti di forum. “Aspirasi itu bukan selesai di forum. Kita harus pastikan masuk ke perencanaan daerah dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” ucapnya
Dengan 52 persen penduduk Indonesia adalah usia produktif, Syamsuriansyah mengingatkan kalau orang muda hanya jadi penonton, maka masa depan kita ditentukan oleh segelintir orang. Di era media sosial, politik sering kali menjadi panggung opini tanpa aksi. Buzzer, konten kreator sosial-politik dari kanal Based(less) Indonesia Show, menyebut fenomena ini sebagai politik digital bising.
“Semua orang ngomong politik di timeline, tapi partisipasi nyatanya masih kecil. Demokrasi kita baru 27 tahun, masih belajar jalan,” katanya.
Meski begitu, Syamsuriansyah menilai keberanian bersuara tetap penting, asalkan diiringi kecerdasan. “Kalau di rumah nggak nyaman, kita protes ke orang tua. Kalau di negara ini nggak nyaman, ya pemerintah itu orang tua kita. Komplain aja tapi dengan cara yang cerdas,” pungkasnya.