Film dokumenter “Polisi, Narkoba, dan Pemerasan” yang diproduksi oleh Koreksi.org dan diputar pada Kamis, 7 Januari 2025, di Sekretariat AJI Jakarta, Kalibata, mengungkap praktik pemerasan oleh oknum kepolisian di wilayah Jakarta Raya terhadap individu yang ditangkap dalam kasus narkoba. Melalui kesaksian para korban, film ini menyoroti bagaimana aparat penegak hukum, sering kali melalui perantara seperti pengacara, meminta suap dalam jumlah besar untuk membebaskan tersangka atau mencegah proses hukum lebih lanjut. Jumlah uang yang diminta bervariasi dari jutaan hingga miliaran rupiah, memaksa keluarga korban menghadapi tekanan finansial berat, termasuk berutang atau menjual aset mereka.
Pemerasan dan Penyiksaan
Para korban juga menggambarkan pengalaman mereka mengalami penyiksaan fisik dan verbal, termasuk metode penyiksaan seperti setrum listrik. Berbagai kelompok advokasi telah mendokumentasikan banyak kasus pelanggaran hukum oleh aparat, termasuk penahanan ilegal dan pemaksaan masuk ke pusat rehabilitasi yang dikelola oleh pihak swasta. Film ini menegaskan perlunya reformasi besar dalam sistem kepolisian dan kebijakan narkoba di Indonesia, dengan mendorong dekriminalisasi serta pendekatan yang lebih manusiawi terhadap pengguna narkoba dan rehabilitasi mereka.
Film ini mengkritisi kebijakan narkoba Indonesia yang lebih menitikberatkan pada kriminalisasi pengguna dibandingkan dengan menangani akar masalah kecanduan. Pendekatan yang represif ini telah memperburuk situasi dengan meningkatkan praktik rehabilitasi ilegal, di mana individu dipaksa membayar biaya yang sangat tinggi untuk perawatan yang meragukan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem hukum yang ada dan mendesaknya reformasi yang lebih berorientasi pada kesehatan masyarakat.
Urgensi Reformasi Kebijakan
Para ak
tivis dan pakar hukum menegaskan bahwa sistem kepolisian Indonesia membutuhkan reformasi mendalam. Ini termasuk pembatasan kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum terkait narkoba serta implementasi kebijakan dekriminalisasi yang memperlakukan penggunaan narkoba sebagai masalah kesehatan masyarakat, bukan kriminalitas. Reformasi ini diharapkan dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan penderitaan yang dialami para korban serta keluarga mereka.
Film ini juga menyoroti contoh sukses reformasi kebijakan narkoba di negara lain, seperti Portugal, yang telah menerapkan strategi dekriminalisasi dan pengurangan dampak buruk. Model-model ini dapat menjadi referensi bagi Indonesia untuk merombak kebijakan narkobanya, dengan fokus pada intervensi kesehatan dibandingkan dengan hukuman pidana.
“Polisi, Narkoba, dan Pemerasan” menghadirkan narasi yang kuat mengenai persimpangan antara korupsi kepolisian, viktimisasi individu, dan kebijakan narkoba yang tidak efektif di Indonesia. Kesaksian para korban serta wawasan dari organisasi advokasi menegaskan perlunya perubahan sistemik yang mendesak guna melindungi kelompok rentan dari praktik penyalahgunaan wewenang dan menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi.