EXISTENSIL – Di tengah terik siang dan dentuman mesin industri yang tak pernah benar-benar berhenti, puluhan warga Desa Kawasi kembali berdiri berhadapan dengan salah satu raksasa tambang di Maluku Utara PT Harita Group. Dengan spanduk dan suara serak akibat debu industri yang tak kunjung reda, mereka menutup jalur produksi nikel selama hampir delapan jam dari pukul 10.20 WIT hingga 18.13 WIT.
Ini adalah aksi boikot kedua dalam dua hari terakhir. Bagi warga Kawasi, yang selama satu dekade melawan degradasi lingkungan dan hilangnya ruang hidup, jalan produksi perusahaan adalah simbol kekuasaan yang harus diganggu agar suara mereka kembali terdengar.
Nurhayati Nanlesi, salah satu tokoh masyarakat yang selama bertahun-tahun mengadvokasi persoalan air bersih, tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. “Kesepakatan sudah ditandatangani. Hitam di atas putih. Bukan sekadar omongan,” tegasnya.
Nurhayati merujuk pada perjanjian antara warga, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pimpinan site PT Harita Group yang menjamin akses air bersih dan listrik untuk seluruh warga Kawasi. Namun, ketika warga kembali menagih komitmen itu, jawaban perusahaan adalah diam atau lebih buruk, pengabaian.
Aksi yang dimulai damai sempat memanas ketika beberapa anggota TNI–Polri mencoba melakukan intimidasi terhadap Direktur WALHI Malut, yang saat itu sedang mendampingi proses negosiasi. Dorongan, bentakan, dan upaya menyingkirkan advokat lingkungan itu memicu kemarahan warga.
Situasi sempat tegang, namun mereda ketika aparat memutuskan menarik diri. Massa kembali bernapas lega, melanjutkan aksi tanpa tambahan kekacauan.
Di tengah panasnya aspal dan debu yang beterbangan, Sanusi Samsir, salah satu warga, berdiri di atas tumpukan batu untuk berorasi. “Kami tidak meminta lebih. Kami hanya menolak diperlakukan seperti ini, kalau listrik dan air bersih saja tidak bisa diberikan, bagaimana kami percaya Harita peduli pada lingkungan dan warga Kawasi?” teriak dia.
Bagi Sanusi, narasi besar tentang pembangunan smelter dan kemajuan ekonomi nasional terasa asing. Yang ia tahu, tubuh anak-anak di desanya semakin rentan, dan napas para lansia semakin pendek akibat debu yang menempel di setiap sudut rumah.
Koordinator aksi Ucok S. Dola menegaskan bahwa masalah Kawasi bukan sekadar akses air bersih atau listrik meski keduanya menjadi kebutuhan paling mendesak. “Ruang hidup kami makin sempit, ruang demokrasi juga ikut dipersempit. Setiap dialog dijawab janji kosong. Setiap kritik dijawab intimidasi,” ujarnya.
Ucok menegaskan, warga Kawasi hanya menginginkan kehidupan yang layak di tanah mereka sendiri. “Kami bukan antiinvestasi. Tapi kami menolak direduksi jadi korban demi ekonomi negara,” tegas dia.
Di antara massa aksi terlihat beberapa anak kecil dan lansia yang datang dengan masker kain tipis. Banyak dari mereka mengalami infeksi saluran pernapasan keluhan yang semakin marak sejak aktivitas tambang meningkat dalam 10 tahun terakhir.
Warga Kawasi ingin perusahaan melihat kenyataan yang menempel di tubuh-tubuh mereka, kulit gatal, napas sesak, dan air sungai yang tak lagi jernih.
Namun hingga aksi bubar, tak ada satu pun pejabat perusahaan yang turun berbicara langsung.
Di tengah ketidakpastian konflik yang belum berujung, WALHI Malut menegaskan bahwa aksi warga Kawasi adalah ekspresi demokrasi yang dijamin undang-undang.
Mereka mendesak:
- KLHK untuk menyelidiki dugaan pencemaran dan pelanggaran AMDAL,
- Komnas HAM untuk melihat potensi pelanggaran hak dasar warga,
- Ombudsman RI untuk menelusuri dugaan maladministrasi dan pembiaran oleh perusahaan maupun pemerintah daerah.
Warga Kawasi dan WALHI Malut memastikan bahwa aksi boikot akan kembali dilakukan dalam beberapa hari ke depan.
Mereka membuka ruang dialog, tetapi dengan satu syarat yang tak bisa ditawar, tidak ada negosiasi sebelum kesepakatan pertama tentang air bersih dan listrik dipenuhi sepenuhnya dan secara tertulis.
Di tepi jalan tambang yang berdebu itu, warga Kawasi berdiri bukan sebagai kelompok yang terpinggirkan, melainkan sebagai komunitas yang menuntut hak hidupnya sendiri.
Manager Advokasi Tambang WALHI Maluku Utara Mubalik Tomagola, menyebut apa yang dialami warga Kawasi bukanlah masalah teknis, melainkan krisis yang diproduksi oleh industrialisasi tak terkendali. “Air bersih yang harusnya jadi kebutuhan dasar malah hilang karena aktivitas perusahaan,” ujarnya lantang.
Mubalik menilai klaim keberlanjutan dan kepedulian lingkungan yang kerap dikampanyekan perusahaan hanyalah greenwashing, baik di mata publik maupun di hadapan lembaga sertifikasi internasional seperti IRMA.
Bagi WALHI, intimidasi aparat terhadap pegiat lingkungan adalah peringatan keras. “Pejuang lingkungan bukan penjahat. Kalau intimidasi terus dilakukan, jelas ada upaya membungkam warga,” tambah Mubalik.