EXISTENSIL – Di sebuah ruang konferensi di Abu Dhabi, suara tegas terdengar menembus riuhnya forum konservasi dunia. Dalam panel bertajuk “A Conservation Partnership Fighting to Protect Biodiversity in Asia” di ajang IUCN World Conservation Congress 2025, perwakilan dari Belantara Foundation dan Universitas Pakuan mengingatkan dunia tentang satu hal yang mulai dilupakan, bahwa di balik hutan Sumatra yang kian menyempit, masih ada makhluk besar yang berjuang untuk bertahan gajah sumatra.
Bersama para mitra konservasi dari berbagai negara Asia, Indonesia membawa kisahnya sendiri, tentang konflik yang kian intens antara manusia dan gajah, tentang ladang padi yang porak poranda, dan tentang upaya menenun kembali harmoni di lanskap industri yang penuh tekanan.
Sejak dekade 1980-an, jumlah gajah sumatra terus menurun drastis. Jika dulu masih berkisar 2.800 hingga 4.800 individu, kini hanya tersisa sekitar 928 hingga 1.379 gajah liar di alam. Mereka tersebar dalam 23 kantong populasi terpisah, sebagian besar di Sumatra bagian selatan.
Kehilangan habitat akibat alih fungsi lahan, perburuan, dan konflik dengan manusia membuat populasi gajah ini kian terdesak.
“Interaksi negatif antara manusia dengan gajah sumatra kerap menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat. Ini menurunkan toleransi terhadap keberadaan gajah,” ujar Dr. Dolly Priatna, Direktur Eksekutif Belantara Foundation sekaligus dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, Selasa (21/10/2025)
Bagi Dolly, konflik ini bukan sekadar persoalan konservasi, tetapi juga soal keadilan ruang hidup. Ia percaya, jalan keluar terbaik bukanlah pemisahan total, melainkan koeksistensi — hidup berdampingan secara harmonis antara manusia dan gajah.
Salah satu tempat yang menjadi tumpuan harapan itu adalah Lanskap Sugihan–Simpang Heran di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan.
Lanskap seluas hampir 700.000 hektar ini adalah mosaik dari hutan tanaman industri, perkebunan sawit, lahan pertanian, permukiman, dan kawasan konservasi Suaka Margasatwa Padang Sugihan.
Di kawasan ini, sekitar 100–120 gajah liar masih hidup dalam kelompok kecil. Mereka melintasi rawa gambut dan hutan payau, menandai jalur migrasi yang sejak lama menjadi bagian dari lanskap ekologi Sumatra. Namun, ketika jalur ini terpotong oleh jalan logging, kanal, dan kebun monokultur, konflik dengan manusia menjadi tak terhindarkan.
“Selain mengoptimalkan fungsi koridor ekologis, kami juga memperkuat kapasitas kelompok mitigasi konflik dan menyediakan menara pemantauan serta tempat penggaraman buatan bagi gajah,” jelas Dolly.
Baginya, harmoni tidak datang dari sekat, tetapi dari saling memahami ritme hidup dua makhluk yang sama-sama membutuhkan ruang.
Dukungan terhadap upaya ini datang dari Conservation Allies, organisasi asal Amerika Serikat yang menjadi penggagas panel diskusi di Abu Dhabi. “Kami berkomitmen mendukung program konservasi gajah sumatra di Lanskap Sugihan–Simpang Heran melalui hibah, penggalangan dana publik, dan peningkatan kapasitas,” tegas President of Conservation Allies Paul Salaman.
Bagi Paul, kisah Belantara Foundation adalah cerminan perjuangan lokal dengan dampak global: upaya mempertahankan keanekaragaman hayati yang tak ternilai dari kepunahan yang makin dekat.
Gajah, Simbol Kesabaran Alam
Direktur Jenderal KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Prof. Satyawan Pudyatmoko, turut hadir dalam panel tersebut. Ia menegaskan kembali bahwa gajah sumatra (Elephas maximus sumatranus) kini berstatus Critically Endangered menurut IUCN dan termasuk satwa yang dilindungi penuh oleh hukum Indonesia.
“Inisiatif seperti ini sangat penting untuk meminimalkan interaksi negatif dan mendorong terciptanya koeksistensi harmonis,” katanya.
Bagi Prof. Satyawan, gajah bukan sekadar satwa liar; mereka adalah penanda keseimbangan ekosistem, simbol kesabaran alam yang perlahan tapi pasti menyesuaikan diri terhadap ulah manusia.
Program yang digagas Belantara Foundation dan Universitas Pakuan bukan hanya soal menyelamatkan gajah, tapi juga tentang membangun keadilan ekologis.
Di tengah tekanan ekonomi dan pembangunan industri, mereka mencoba menawarkan paradigma baru: bahwa manusia dan alam bisa hidup berdampingan, bukan saling menyingkirkan.
Dolly menyebut kan juga bahwa koeksistensi bukan hanya pilihan konservasi, melainkan pilihan peradaban.