Existensil – Pada Rabu, 25 Juni 2025 Existensil menyelenggarakan sebuah diskusi publik bersama Emilia Tri Setyowati, Sekretaris Eksekutif Bina Swadaya Bina Swadaya dan Vice President dari IFOAM Asia, dengan tema “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sipil (CSO) dan Peran Strategis Pertanian Organik.” Diskusi ini menyoroti pentingnya Civil Society Organization (CSO) dalam pembangunan ekonomi kerakyatan serta urgensi pertanian organik sebagai solusi masa depan.
CSO, seperti Bina Swadaya Bina Swadaya, tidak hanya berperan sebagai penggerak sosial tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, CSO mendorong pertumbuhan inklusif dan memperkuat posisi kelompok-kelompok terpinggirkan di tengah tantangan globalisasi dan krisis iklim.
Dalam perbincangan, Emilia mengutip pendiri Trubus Bina Swadaya, Bambang Ismawan, yang menyatakan bahwa “Orang miskin bukan berarti tidak punya apa-apa, tetapi mereka punya walau sedikit. Yang sedikit itulah yang perlu kita bantu agar dapat menghasilkan lebih banyak lagi.” Pandangan ini menjadi fondasi filosofi Bina Swadaya: pendekatan berbasis keswadayaan, bukan ketergantungan. Bukan “the have not”, tapi “the have little”.
Bina Swadaya percaya bahwa petani bukanlah pihak yang harus diajari dari nol. Mereka adalah pemilik pengetahuan lokal. “Petani itu pintar-pintar,” ujar Emilia. “Kami hadir bukan untuk mengajari, tapi untuk belajar bersama.” Pertanian dipandang sebagai budaya, bukan sekadar kegiatan ekonomi. Dalam diskusi tersebut, Emilia menekankan bahwa agriculture secara etimologis berarti “budaya pertanian”, yang diturunkan dari generasi ke generasi. Petani tradisional bahkan mampu membaca rasi bintang sebagai penanda waktu tanam dan panen.
Ketika disinggung tentang tanggapannya mengenai maraknya konflik agraria, Emilia menggarisbawahi pentingnya masyarakat adat memahami hak-haknya agar mampu mengadvokasi diri mereka. Kepemilikan dan pemahaman terhadap tanah adalah kekuatan yang harus terus dirawat, sehingga mereka dapat mengadvokasi diri dan dapat mengkomunikasikan persoalannya dengan cara yang benar.
Dalam hal pertanian organik, Emilia menjelaskan bahwa jika ekosistem organik terbangun dengan baik, maka biaya produksi pun bisa ditekan. Bahan pokok dan bibit organik tak perlu mahal bila ada ekosistem pelaku yang saling berbagi, petani, pengumpul, hingga pebisnis saling bertukar dan memasarkan produk mereka. “Kita bisa mewujudkan ini bila multi-stakeholder mau berjalan bersama,” ujarnya.
Bina Swadaya, sejak awal berdirinya, memposisikan diri bukan hanya sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat, tetapi sebagai penggerak transformasi sosial berbasis keswadayaan. Dalam konteks ketahanan pangan, pertanian organik berbasis keluarga menjadi salah satu pendekatan inti yang diyakini dapat menjawab tantangan pangan Indonesia secara menyeluruh, terutama di tengah ancaman krisis pangan global, degradasi lingkungan, dan krisis kesehatan masyarakat.
Bagi Bina Swadaya, ketahanan pangan tidak dimulai dari negara atau pasar, tetapi dari rumah tangga. Rumah tangga yang mampu memproduksi sebagian pangannya sendiri dari pekarangan, lahan sempit, hingga halaman belakang adalah rumah tangga yang berdaulat dan resilien.
Inisiatif seperti Pekarangan Pangan Lestari, budikdamber (budidaya ikan dalam ember), dan urban farming telah menjadi instrumen strategis yang menyasar masyarakat kota dan desa sekaligus. Ini bukan hanya solusi darurat saat pandemi, tetapi menjadi pendekatan jangka panjang.
Salah satu kontribusi nyata Bina Swadaya adalah dalam isu ketahanan pangan, terutama sejak pandemi COVID-19. Saat akses pangan terganggu dan ketergantungan terhadap pasokan eksternal menjadi rawan, Bina Swadaya menginisiasi Kampanye Kemandirian Pangan Keluarga dijalankan di berbagai daerah, dari Jawa hingga Nusa Tenggara Timur (NTT). Masyarakat didorong untuk memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk menanam sayuran, rempah, dan tanaman pangan lain yang langsung bisa dikonsumsi keluarga.
Kampanye ini sejalan dengan filosofi bahwa “rumah tangga adalah basis negara.” Jika rumah tangga kuat, maka negara pun akan kuat. Ketika perut masyarakat kenyang dari hasil pekarangannya sendiri, maka ketahanan nasional bukanlah sekadar jargon.
Dalam implementasinya, Bina Swadaya menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Bersama pemerintah daerah, BUMDes, Kementerian Pertanian, dan koperasi tani, Bina Swadaya juga aktif mengedukasi publik soal diversifikasi pangan, mendorong konsumsi alternatif karbohidrat seperti singkong, jagung, sorgum, hingga sagu. Bahkan, mereka mengembangkan produk mi dari bahan-bahan lokal tersebut, membuktikan bahwa pangan sehat dan lokal bisa juga inovatif dan ekonomis.
Di sini pula, peran Civil Society Organization (CSO) sangat sentral dalam pendekatan Bina Swadaya terhadap ketahanan pangan, terutama dalam konteks pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas lokal, dan pembangunan sistem pangan yang berkeadilan. Karenanya dalam diskusi tersebut Emilia mengajak CSO lain untuk bersinergi dalam gerakan kemandirian pangan berbasis komunitas.
CSO memiliki posisi unik: bekerja langsung dengan akar rumput, bebas dari kepentingan politik, dan fleksibel dalam pendekatan. Dalam pandangan Bina Swadaya, peran CSO meliputi pendidikan & advokasi masyarakat, pendampingan teknis & kelembagaan, mediasi antara komunitas dan pemerintah/pasar, juga sebagai inkubator inovasi sosial. Bina Swadaya menempatkan CSO sebagai pilar utama perubahan sistem pangan, karena merekalah yang dekat dengan komunitas dan memahami dinamika lokal secara langsung.
Emilia Tri Setyowati menekankan pentingnya “multi-stakeholder collaboration”, yaitu kolaborasi antara CSO, pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, dan komunitas akar rumput. Dalam ekosistem ini, CSO adalah penghubung yang menjaga keadilan dan keberlanjutan.
Emilia juga menegaskan tentang tiga rantai pertanian yang perlu disinergikan mulai dari agriculture, agripreneur, dan agribusiness.
Sebagai penutup diskusi, Emilia menyampaikan pesan penting: “Anak muda jangan malu untuk jadi petani.” Sebuah seruan yang relevan di tengah tren urbanisasi dan menjamurnya gaya hidup serba instan, dan kurangnya minat orang muda untuk menjadi petani.
Lalu, pertanyaan reflektif yang menggema adalah: “Apakah Indonesia masih negeri agraris?” semoga saja jawabannya adalah “masih” atau mari kita upayakan dengan mempelopori ketahanan pangan mulai dari pekarangan rumah kita masing-masing.