EXISTENSIL – Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi perempuan dalam kepemimpinan, Perempuan Pemimpin Indonesia (PERPINA) hadir sebagai wadah yang menggerakkan perubahan konkret bagi perempuan Indonesia. Organisasi ini tak hanya menjadi ruang bagi perempuan untuk berkembang, tetapi juga menciptakan kebijakan strategis yang berdampak pada masyarakat luas.
Kepemimpinan perempuan bukan hanya tentang kesetaraan gender, tetapi juga tentang membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Studi dari World Economic Forum (WEF) 2023 menunjukkan bahwa hanya 28% perempuan di dunia yang memiliki akses kuat ke jaringan kepemimpinan dalam pekerjaan mereka.
Padahal, menurut McKinsey Global Institute 2022, peningkatan partisipasi perempuan dalam ekonomi dan kepemimpinan dapat menambah 12 triliun dolar AS bagi ekonomi global pada tahun 2025.
Di Indonesia, data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2023 menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen masih di bawah 30%, jauh dari angka ideal yang direkomendasikan oleh Konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). Hal ini menandakan perlunya strategi dan kebijakan yang lebih progresif untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik dan ekonomi.
Ketua PERPINA Endaswari Safitri atau biasa disebut Veve menyebutkan, berbagi visi dan perjuangan organisasinya dalam membangun kepemimpinan perempuan yang kuat dan inklusif.
Mengawali tahun 2024, PERPINA memulai gerakan besar untuk meningkatkan kesadaran lingkungan melalui edukasi tentang pengelolaan sampah. Salah satu program unggulannya adalah ‘Gerakan Satu Juta Anak Siswa Sadar Sampah’ yang telah berjalan di Banyumas dan melibatkan 12 sekolah dalam skema pembelajaran daring maupun hybrid.
Selain itu, pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN), PERPINA juga menggagas Gerakan 10 Juta Perempuan Pilah Sampah dari Rumah. Gerakan ini bertujuan menjadikan pemilahan sampah sebagai langkah awal menuju ekonomi hijau. “Para perempuan diajak memilah sampah rumah tangga, seperti kaleng dan kardus, untuk diolah kembali sebagai bagian dari ekonomi sirkular,” kata Veve kepada Existensil, Senin (17/03/2025)
Perempuan dalam kepemimpinan kerap menghadapi berbagai tantangan, mulai dari bias gender hingga stereotip bahwa perempuan lebih emosional atau sulit menyeimbangkan peran keluarga dan pekerjaan. “Ini sebab Kurangnya akses pendidikan dan terhadap jaringan kepemimpinan juga menjadi kendala utama,” jelasnya.
Veve menyebut data dari World Economic Forum menunjukkan bahwa hanya 28% perempuan yang memiliki jaringan kuat dalam dunia kerja. “PERPINA berupaya mengatasi tantangan ini dengan membangun komunitas perempuan lintas sektor, termasuk komunitas perempuan di pelabuhan dan komunitas sarjana hukum. Dengan demikian, mereka dapat saling mendukung dalam membangun karier dan kepemimpinan yang lebih kokoh,” jelasnya.
Sejarah mencatat bahwa perempuan telah berkontribusi dalam kepemimpinan nasional sejak era kemerdekaan. Beberapa tokoh penting dalam kepemimpinan perempuan Indonesia
Era Presiden Soekarno (1945-1967), Maria Ulfah Santoso menjadi Menteri Sosial pertama, membuka jalan bagi perempuan dalam politik. Era Presiden Soeharto (1967-1998), Organisasi perempuan seperti Dharma Wanita berkembang pesat meskipun peran perempuan dalam politik masih terbatas.
Era Reformasi (1998-sekarang), Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001) mengangkat Khofifah Indar Parawansa sebagai Menteri Peranan Wanita.
Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004) menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Presiden Indonesia.
Era Jokowi (2014-2024) menandai meningkatnya jumlah perempuan dalam kabinet, termasuk Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dan Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial.
Era Prabowo (2024-sekarang) diharapkan membawa lebih banyak kebijakan yang mendukung kepemimpinan perempuan.
Sebagai organisasi yang terus berkembang, Perpina telah merumuskan berbagai rekomendasi kebijakan yang diajukan kepada pemerintah. “Dalam Rakernas yang melibatkan 21 cabang, Delegasi Perempuan Luar Negeri (DPLN), dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), masukan dari berbagai pihak dikumpulkan untuk membentuk kebijakan tahunan yang memperjuangkan hak-hak perempuan,” jelas Veve.
Sejak berdiri pada 2012 dan aktif sebagai organisasi sejak 2019, Perpina juga telah memberikan rekomendasi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta turut serta dalam “Kami punya kantor perwakilan di beberapa negara seperti Turki, Paris, Hong Kong, Praha, dan Singapura,” beber Veve.
Dalam memajukan peran perempuan, Perpina mengadopsi strategi kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan. “Kami mengajak semua kalangan untuk bergerak bersama. Pemilahan sampah bukan hanya tentang lingkungan, tetapi juga pilar ekonomi. Selain itu, kami ingin mencetak generasi muda yang sadar budaya dan mendukung program keberlanjutan di berbagai sektor,” ujar Veve.
Perpina juga menggandeng berbagai pihak dari sektor eksekutif, BUMN, hingga komunitas bisnis untuk bersinergi dalam berbagai program pemberdayaan perempuan.
Teknologi dan pendidikan menjadi faktor penting dalam membangun kepemimpinan perempuan masa depan. Demi menambah kapasitas perempuan, Perpina bekerja sama dengan Akademi Sekretaris dan Manajemen Indonesia (ASMI) untuk mengembangkan program kepemimpinan perempuan. “Beberapa tokoh seperti Angelica Tengker, Nana Erlisad, dan Dr. Dewi dari Universitas Pertamina turut berkontribusi dalam program ini,” ungkapnya.
Ketahanan Pangan dan Ekonomi Perempuan
Dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, kata Veve, Perpina menargetkan penguatan ketahanan pangan sebagai bagian dari strategi menghadapi krisis global. Pada bulan Agustus mendatang, program edukasi perempuan tentang ketahanan pangan akan digalakkan, termasuk pelatihan menanam bahan pangan di pekarangan rumah. “Dengan demikian, perempuan tidak hanya memiliki akses terhadap pangan yang cukup, tetapi juga berdaya secara ekonomi,” ungkapnya.
Perpina juga terus mengawal implementasi kebijakan afirmatif, termasuk keterwakilan perempuan sebesar 30% di pemerintahan. “Jangan sampai ini hanya menjadi jargon. Kita harus terus mengawal agar kesetaraan gender benar-benar terwujud,” tegas Veve.
Sebagai organisasi yang lahir dari semangat Kongres Perempuan Indonesia 1928, Veve mengungkap Perpina terus berjuang agar perempuan Indonesia semakin berdaya, memiliki suara, dan berkontribusi nyata bagi bangsa dan negara. “Dengan program-program inovatif dan kolaboratif, Perpina membuktikan bahwa perempuan bukan hanya pemimpin di rumah, tetapi juga di ranah publik, ekonomi, dan lingkungan,” pungkasnya.
Sejarah Organisasi Perempuan
Mengutip Konde.co, Gerakan perempuan di Indonesia memiliki sejarah panjang yang berperan signifikan dalam perjuangan hak-hak perempuan dan pembangunan bangsa. Berikut adalah beberapa tonggak penting dalam sejarah gerakan perempuan Indonesia:
1. Kongres Perempuan Indonesia Pertama (22 Desember 1928)
Pada 22 Desember 1928, sekitar 30 organisasi perempuan dari berbagai latar belakang berkumpul dalam Kongres Perempuan Indonesia pertama di Yogyakarta. Perempuan yang hadir bukan sekadar pengurus “dapur, sumur, kasur”, tetapi juga pemikir, pendidik, pejuang, dan penulis sejarah.
2. Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI)
GERWANI didirikan pada 4 Juni 1950 di Semarang, Jawa Tengah. Organisasi ini aktif memperjuangkan hak-hak perempuan, termasuk isu-isu seperti anti-poligami dan penolakan terhadap perkawinan paksa. Namun, pada masa Orde Baru, GERWANI mendapatkan stigma negatif dari pemerintah dan dicap sebagai organisasi komunis terkait peristiwa 30 September 1965.
3. Masa Orde Baru dan Domestikasi Gerakan Perempuan
Setelah peristiwa 1965, gerakan perempuan mengalami kemunduran. Organisasi perempuan seperti Bhayangkari, yang awalnya memperjuangkan kesetaraan upah bagi polisi wanita, berubah menjadi organisasi istri-istri polisi dengan kegiatan yang lebih domestik. Nilai-nilai patriarkis kembali menguat, menempatkan perempuan dalam peran tradisional di rumah.
4. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dan Era Reformasi
Di awal masa reformasi, organisasi perempuan idealis seperti Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) lahir pada tahun 1998. KPI didirikan dalam sebuah kongres perempuan di Yogyakarta dan berperan aktif dalam mengungkap diskriminasi terhadap anggota GERWANI serta memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia.
5. Gerakan Perempuan dalam Isu Lingkungan dan Sosial
Selain isu hak-hak perempuan, gerakan perempuan di Indonesia juga aktif dalam isu lingkungan dan sosial. Contohnya, kelompok Mpu Uteun yang menjaga hutan Aceh sejak 2015, Kartini Kendeng di Jawa Tengah yang menolak pembangunan pabrik semen sejak 2014, dan aksi ‘Mama’ Aleta Baun di Nusa Tenggara Timur yang melawan pertambangan dengan menenun kain sejak 1999.
Sejarah gerakan perempuan Indonesia menunjukkan perjuangan yang terus menerus dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi politik, sosial, maupun budaya. Peran aktif perempuan dalam berbagai sektor telah memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan bangsa.