EXISTENSIL – Panggung pagi itu terpecah sunyi dengan hadirnya Paduan Suara Dialita (Di Atas Lima Puluh Tahun) yang bernyanyi sebagai arsip hidup dari ingatan bangsa. Mereka menyanyikan lagu-lagu yang lahir dari balik jeruji, seperti dari Bukit Duri, Plantungan, Pulau Buru, hingga Salemba lagu-lagu tentang harapan, ibu, langit, dan kebebasan yang dulu hanya berani bergetar di sel penjara.
Mereka bernyanyi bukan untuk panggung semata, melainkan untuk melawan lupa, mengurai stigma, dan merawat sesama penyintas. Bahkan hasil penjualan album mereka lebih banyak digunakan untuk membantu penyintas lain yang tak terlihat oleh negara. Dari tubuh-tubuh yang pernah dihancurkan sejarah, perempuan-perempuan Dialita menjahit kembali martabat, membisikkan pada dunia bahwa luka bisa bersuara dan bahwa ingatan adalah bentuk perlawanan paling sunyi sekaligus paling kuat.
Bagi Direktur Program Jakarta Feminist Anindya Restuviani, kehadiran Dialita dalam Feminist Festival 2025 bukan sekadar pengisi acara, melainkan penegasan politik atas tema Panggung Ingatan Suara Perempuan.“Apa yang dilakukan Dialita adalah kerja ingatan yang sangat radikal, mereka bukan hanya merawat luka sendiri, tapi juga menyelamatkan sejarah yang terlalu lama dikubur negara. Dan kerja-kerja seperti inilah yang ingin kami hadirkan di Feminist Festival bahwa ingatan tidak boleh tinggal di arsip, ia harus hidup, berbunyi, dan menggugah,” ujarnya, Sabtu (6/12/2025)
Galeri Oesman Effendi di kawasan Taman Ismail Marzuki, Jakarta, tidak sekadar menjadi ruang pertunjukan. Selama dua hari 6-7 Desember 2025 menjelma menjadi ruang memori tempat suara-suara yang selama ini terpinggirkan akhirnya menemukan gema. Di sanalah, Feminist Festival 2025 menghidupkan ingatan.
Bagi Anindya Restuviani, Direktur Program Jakarta Feminist, tema ini bukan sekadar konsep artistik atau slogan gerakan. Ia lahir dari kegelisahan panjang terhadap kecenderungan negara dan masyarakat yang terlalu mudah melupakan luka perempuan.
“Yang hilang dari semua tragedi itu seringkali bukan hanya nyawa atau tubuh perempuan, tapi juga ingatan kita sebagai bangsa. Padahal tanpa ingatan, kekerasan akan selalu menemukan jalannya untuk berulang,” ujar Anindya kepada kami.
Dalam beberapa tahun terakhir, gelombang krisis datang bertubi-tubi: kekerasan berbasis gender yang terus meningkat, femisida yang kian brutal, perampasan ruang hidup akibat industri ekstraktif, hingga kemiskinan perempuan yang semakin struktural. Di tengah semua itu, perhatian publik hadir sebentar lalu menguap.
Anindya menyebut inilah yang ingin dilawan oleh Feminist Festival tahun ini yaitu logika lupa. “Negara bisa saja mengklaim sudah membuat regulasi, masyarakat bisa merasa sudah cukup bersimpati. Tapi kalau ingatan tentang korban tidak dirawat, maka semua itu hanya jadi formalitas,” katanya.
Bagi Anindya, mengingat bukanlah aktivitas pasif. Ia adalah tindakan politik. Dengan mengingat, perempuan menolak dipaksa berdamai dengan sistem yang terus melukai mereka.
Ruang Dengar yang Lahir dari Kekosongan Negara
Sebelum festival digelar, Jakarta Feminist membuka Ruang Dengar Suara Perempuan pada 22–23 November 2025. Lebih dari 30 perempuan hadir sebagai saksi hidup dari kekerasan, diskriminasi, dan pemiskinan struktural.
Mereka datang dari latar yang sangat beragam, penyintas kekerasan seksual, perempuan adat yang tanahnya dirampas tambang, buruh perempuan, korban femisida yang berbicara sebagai keluarga, hingga perempuan pembela HAM yang hidup dalam ancaman.
“Kami menyadari, selama ini negara tidak pernah benar-benar menyediakan ruang aman yang berpihak pada penyintas. Ruang dengar ini kami bangun justru dari situ dari kekosongan itu,” kata Anindya.
Ruang dengar itu bukan sekadar pengumpulan testimoni. Setiap kesaksian dicatat, dianalisis, dan dibedah oleh kelompok kerja yang terdiri dari akademisi, aktivis, pendamping korban, hingga peneliti. Semua itu kemudian dirumuskan menjadi rekomendasi politik yang akan dibacakan secara terbuka dalam Feminist Festival 2025.
Dari seluruh kesaksian, lahirlah enam klaster besar persoalan perempuan hari ini:
- Keadilan reproduksi
- Akses layanan dasar
- Femisida dan KBGS
- Dampak eksploitasi alam
- Demokrasi dan perempuan pembela HAM
- Keadilan ekonomi
Meski tampak terpisah, bagi Anindya seluruh klaster itu berakar pada satu masalah besar, relasi kuasa yang timpang antara patriarki, kapitalisme, dan negara. “Tubuh perempuan itu selalu menjadi titik temu dari kebijakan yang gagal, eksploitasi yang brutal, dan budaya patriarki yang membatu,” ujarnya.
Kebijakan energi berdampak pada perempuan di desa. Pembangunan tambang memukul perempuan adat. Kemiskinan struktural mencengkeram kepala keluarga perempuan. Semua saling terhubung.
Femisida: Puncak Kekerasan yang Terus Dinormalisasi
Salah satu klaster paling mengerikan adalah femisida pembunuhan perempuan karena identitas gendernya. Dalam banyak kasus, femisida bukanlah tragedi tunggal, melainkan ujung dari kekerasan yang panjang, kekerasan domestik, ancaman, pelecehan, hingga pembiaran sistem hukum. Untuk itu, di ruang pameran, berjejer memoar femisida dan surat bagi korban kekerasan seksual yang menyayat hati, pengunjung juga bebas menulis surat harapan yang boleh di sangkutkan di pohon harapan.
Anindya menegaskan bahwa femisida tidak bisa dilihat sebagai kejahatan individu. “Kalau kita hanya berhenti pada pelaku, kita menutup mata dari sistem yang membiarkan kekerasan itu tumbuh. Negara sering datang setelah perempuan mati,” katanya.
Anindya menyebut banyak korban sebelumnya sudah melapor, sudah meminta perlindungan, namun ditolak oleh sistem yang curiga, meremehkan, bahkan menyalahkan korban. Dalam konteks kebijakan, Indonesia memang telah memiliki UU TPKS. Namun Anindya menilai implementasinya masih jauh dari harapan.
“Di atas kertas kita terlihat progresif. Tapi di lapangan, korban tetap harus menjelaskan traumanya berkali-kali, disangsikan, bahkan diintimidasi,” katanya.
Aparat yang belum berpihak, minimnya layanan pemulihan, serta stigma sosial membuat banyak perempuan memilih diam. Akibatnya, kekerasan menjadi lingkaran setan yang terus berulang. Dalam klaster dampak eksploitasi alam, Anindya menjelaskan bahwa perempuan selalu menjadi kelompok yang paling terdampak tetapi paling jarang didengar.
“Ketika air tercemar, perempuan yang pertama tidak bisa memasak. Ketika tanah dirampas, perempuan yang pertama kehilangan sumber pangan,” jelas Anindya.
Perempuan tidak hanya kehilangan ekonomi, tetapi juga kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Migrasi paksa, kemiskinan ekstrem, hingga perdagangan orang sering bermula dari perampasan ruang hidup. Di titik ini, Feminist Festival tidak sekadar berbicara tentang kekerasan berbasis gender, tetapi juga krisis ekologis sebagai bagian dari kekerasan terhadap perempuan.
Demokrasi yang Belum Ramah Perempuan
Di tengah gelombang protes sosial sepanjang 2025, isu perempuan kembali tersingkir. Wacana publik didominasi ekonomi makro, elit politik, dan stabilitas kekuasaan. “Demokrasi kita sering lupa bahwa perempuan juga warga negara penuh,” kata Anindya.
Perempuan pembela HAM masih mengalami intimidasi, kriminalisasi, hingga represi. Mereka diserang bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara digital dan sosial.
Feminist Festival tahun ini secara khusus menempatkan perempuan pembela HAM sebagai subjek utama demokrasi, bukan sekadar pelengkap. Bagi Anindya, Feminist Festival tidak didesain sebagai ruang yang nyaman.
“Kami tidak ingin orang datang hanya untuk bertepuk tangan. Kami ingin mereka pulang dengan kegelisahan,” ucapnya.
Festival dirancang sebagai ruang berkabung bersama, ruang kemarahan kolektif, sekaligus ruang menyusun harapan. Di atas panggung, nama-nama korban akan dipanggil. Kisah-kisah akan dibacakan. Ingatan akan dirawat. “Kami tidak ingin perempuan mati dua kali, pertama di tangan pelaku, kedua di tangan lupa,” tegasnya.
Hasil dari Ruang Dengar tidak berhenti sebagai laporan. Jakarta Feminist secara langsung menghadirkan lembaga-lembaga negara, LPSK, Komnas Perempuan, Komnas HAM, KemenPPPA, dan Ombudsman untuk menanggapi rekomendasi. “Kami ingin rekomendasi ini menjadi alat tagih,” ujar Anindya.
Di akhir perbincangan, Anindya menyampaikan satu hal yang terasa getir sekaligus tajam: bahwa perjuangan feminis hari ini bukan hanya soal hukum dan kebijakan, melainkan soal siapa yang berhak dikenang dan siapa yang dibiarkan tenggelam. “Ingatan adalah medan pertempuran. Siapa yang dilupakan, akan terus dikorbankan,” pungkasnya.