EXISTENSIL – Sidang Konferensi Perubahan Iklim PBB COP30 diketok di Belém, Brasil, Sabtu malam, dunia kembali menelan kekecewaan. COP yang dijuluki sebagai COP of the Truth dalam bayangan publik seharusnya menjadi ruang terobosan untuk menegaskan akhir dari era bahan bakar fosil justru kembali pulang dengan janji yang kabur dan tanpa arah implementasi yang jelas. Di tengah krisis iklim global yang semakin nyata, hasil akhir COP30 terasa seperti langkah kecil yang tidak mampu mengejar cepatnya kerusakan yang terjadi.
Kegagalan ini terlihat sejak awal, negara-negara gagal mencapai konsensus tegas untuk menghentikan ketergantungan pada minyak, batu bara, dan gas, padahal ilmuwan dan kelompok sipil telah berulang kali menunjukkan bahwa ketiga sektor inilah akar krisis iklim yang tengah berlangsung. Komitmen untuk pembiayaan transisi energi pun menguap digantikan oleh bahasa umum yang tidak memberikan kepastian kapan dunia bergerak lebih jauh.
Kekecewaan ini terasa semakin pahit karena diperburuk oleh realitas lain, proses negosiasi diwarnai minimnya transparansi dan meningkatnya kehadiran pelobi industri fosil dalam jumlah mencolok. Indonesia bahkan menjadi sorotan global setelah menerima predikat “Fossil of the Day” karena membawa 46 pelobi industri ke ruang perundingan sebuah simbol bagaimana kekuasaan modal masih mendominasi arah pembicaraan.
Dalam keadaan seperti ini, delegasi Indonesia dianggap tidak berperan sebagai penggerak, melainkan hanya menjadi penonton. Bagi sebagian pegiat lingkungan dan masyarakat sipil, posisi diam ini mengingkari amanat konstitusi yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945: bahwa Indonesia wajib terlibat aktif dalam upaya global membangun perdamaian dan keadilan lingkungan.
Kegagalan COP30 tidak hanya terletak pada hilangnya peta jalan menuju penghentian energi fosil. Negara–negara maju menolak untuk menyetujui pendanaan iklim yang menjadi kunci implementasi di negara–negara berkembang. Pendanaan adaptasi memang dinaikkan tiga kali lipat menjadi 120 miliar dolar AS per tahun, tetapi target pemenuhannya diundur hingga 2035 lima tahun lebih lambat dari usulan semula. Bagi negara–negara yang kini sudah tenggelam, tergerus, atau kehilangan panen akibat iklim ekstrem, penundaan ini terasa seperti hukuman baru.
Negosiasi soal penghentian deforestasi isu yang seharusnya menjadi sangat sentral mengingat konferensi berlangsung di gerbang Amazon juga tidak menghasilkan rencana konkret apa pun. COP30 gagal mengeluarkan mekanisme yang menjamin perlindungan hutan, padahal hal itu termasuk janji utama yang disorot dunia sebelum konferensi dimulai. Tak ayal, banyak pihak menilai bahwa harapan menjadikan COP tahun ini sebagai tonggak penghentian deforestasi tidak lebih dari sekadar slogan.
Di tengah kegagalan besar ini, satu hal yang dianggap sebagai titik terang adalah lahirnya Just Transition Mechanism. Mekanisme ini memasukkan bahasa yang kuat tentang kesetaraan gender, hak warga negara, hak buruh, hak Masyarakat Adat, hingga pendidikan dan pemberdayaan pemuda. Keputusan ini merupakan kemenangan bertahun-tahun perjuangan jaringan serikat, aktivis sosial, serta masyarakat rentan di seluruh dunia yang menuntut transisi energi yang tidak hanya cepat, tetapi juga adil.
Bagi Nadia Hadad, Koordinator Lobi Koalisi JustCOP sekaligus Direktur Eksekutif Madani Berkelanjutan, COP30 tetap menyisakan pekerjaan besar. Ia menyatakan bahwa target pengurangan emisi terlalu lemah, sementara mekanisme pendanaan masih belum jelas arah implementasinya. “Sekarang tugasnya adalah mengubah momentum itu menjadi rencana konkret,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (24/11/2025)
Nadia menyebut bahwa Kolombia berencana menggelar konferensi lanjutan pada April mendatang untuk menyusun road map yang memiliki indikator dan dukungan kelembagaan yang lebih kuat.
Dari sisi keadilan ekologis, Direktur Eksekutif Yayasan Pikul Torry Kuswardono, mengakui adanya kemajuan dalam pengakuan terhadap Masyarakat Adat sebagai kelompok pusat dalam pembahasan transisi. “Belum ada terobosan mengenai isu hak tenurial, yang menjadi inti dalam perlindungan ruang hidup dan pengetahuan lokal,” tukasnya.
Torry menilai bahwa meski fasilitas pendanaan seperti Tropical Forest Forever Facility diluncurkan, mekanisme tersebut justru berada di luar Perjanjian Paris dan tidak menjadi bagian langsung dari kewajiban resmi negara-negara. “Perjuangan mewujudkan keadilan bagi seluruh subjek rentan masih panjang,” ujarnya.
Torry menilai bahwa ruang negosiasi soal adaptasi dan transisi berkeadilan masih perlu terus didorong masyarakat sipil agar memiliki dampak nyata.
Country Director Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, menyampaikan kritik yang lebih keras. Baginya, COP30 memberikan hasil yang sama sekali tidak sesuai harapan. Ia menyebut bahwa negara–negara berbicara mengenai krisis tetapi gagal mengambil keputusan teknis, angka, dan tenggat waktu yang diperlukan untuk menjaga batas aman 1,5 derajat Celcius sesuai Perjanjian Paris.
“Yang ada hanya kemunafikan sejumlah negara yang terus mengabaikan dampak bencana iklim yang telah menimpa ratusan juta orang,” tegas Leonard.
Leonard menilai bahwa delegasi Indonesia justru berdiri di pinggir arena, tidak menunjukkan kepemimpinan maupun dorongan terhadap perubahan nyata.
Sementara itu, Pius Ginting dari Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat menyoroti kondisi khusus Indonesia sebagai pemasok utama nikel dunia logam yang menjadi tulang punggung teknologi energi bersih. “Nyatanya, masyarakat lokal dan Masyarakat Adat masih menanggung pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat ekspansi tambang,” ungkapnya.
Pius menilai bahwa mekanisme transisi berkeadilan harus memastikan dua hal sekaligus: perlindungan masyarakat terdampak dan peningkatan teknologi produksi yang lebih bersih. ” Sangat perlu Corporate Due Diligence yang wajib, bukan sukarela, agar rantai pasokan mineral kritis tunduk pada standar HAM dan lingkungan yang jelas,” jelasnya.
COP30 mungkin telah berakhir, tetapi tradisi pertemuan tahunan ini memperlihatkan kembali satu pola lama negosiasi iklim selalu bergerak lebih lambat daripada kerusakan bumi itu sendiri. Ketika asap batu bara masih tebal mengepul dan hutan terus ditebang, rapat demi rapat sering berakhir dengan kalimat diplomatis, bukan langkah konkret.
Namun di tengah kekecewaan itu, masyarakat sipil menegaskan bahwa mereka tidak akan mundur. Koalisi JustCOP jaringan nasional pegiat iklim yang berbasis pada perjuangan hak dan demokrasi menyatakan bahwa pertarungan masih panjang, dan tekanan dari publik global harus terus mengiringi proses negosiasi agar transisi energi bukan hanya terjadi, tetapi berlangsung adil dan tidak meninggalkan mereka yang paling rentan.