EXISTENSIL – Di balik hiruk-pikuk pemberitaan tentang dugaan penculikan anak bernama Bilqis, nama Orang Rimba tiba-tiba muncul dalam sorotan media. Komunitas adat yang selama ini dikenal hidup sederhana di pedalaman Jambi itu kini dipandang dengan kecurigaan.
Padahal, di balik narasi hukum yang kaku, ada kisah panjang tentang kehilangan, keterasingan, dan kerentanan yang membuat mereka mudah dijebak oleh sistem yang tak pernah berpihak. “Persoalan ini tidak bisa dilihat dari permukaan,” ujar Antropolog dari Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, Robert Aritonang, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/11/2025)
Menurut Robert, Orang Rimba sejatinya bukan pelaku utama, melainkan korban dari situasi sosial dan ekonomi yang menjerat mereka selama puluhan tahun.
Dulu, hutan adalah rumah. Ia bukan sekadar tempat mencari makan, tapi juga ruang spiritual dan sosial yang menghidupi generasi demi generasi. Namun, ketika wilayah adat mereka perlahan berubah menjadi perkebunan dan konsesi perusahaan besar, kehidupan Orang Rimba pun terguncang.
“Mereka kehilangan hutan yang menjadi sumber kehidupan. Ketika ruang hidupnya dirampas, mereka kehilangan akses terhadap pangan, air, dan sumber penghidupan,” jelas Robert.
Dalam istilahnya, ini adalah “crash landing sosial” kondisi ketika masyarakat adat terpaksa berhadapan dengan dunia luar yang asing, tanpa bekal pengetahuan dan daya tawar yang cukup.
Perubahan drastis ini memaksa banyak keluarga Orang Rimba berpindah ke tepi jalan atau ke sekitar wilayah perusahaan. Sebagian menjadi buruh harian, sebagian lainnya bergantung pada belas kasihan pihak luar. Dalam situasi penuh ketidakpastian ini, mereka rentan terhadap bujukan, penipuan, bahkan eksploitasi.
Kisah Begendang dan Bilqis
Salah satu nama yang muncul dalam kasus ini adalah Begendang, seorang laki-laki dari kelompok Orang Rimba di sekitar Mentawak, Kabupaten Merangin. Berdasarkan keterangannya, suatu hari istrinya didatangi oleh seorang “orang luar” yang membawa seorang anak perempuan bernama Bilqis. Orang itu berkata bahwa Bilqis berasal dari keluarga tidak mampu dan membutuhkan tempat untuk dirawat.
Penyerahan anak itu bahkan disertai selembar surat bermaterai Rp10.000, lengkap dengan tanda tangan yang menyatakan bahwa sang ibu kandung menyerahkan anaknya dan tidak akan menuntut di kemudian hari.
Bagi Begendang dan keluarganya yang tak paham hukum formal, surat itu dianggap sah. Mereka menerima anak itu dengan niat baik tanpa sedikit pun menyangka bahwa di luar sana sedang beredar kabar tentang kasus penculikan.
Namun dua hari kemudian, kabar itu sampai ke telinga mereka. Begendang segera menyerahkan anak tersebut kepada pihak berwenang. Bagi sebagian orang, tindakan itu mungkin terlihat mencurigakan. Tapi bagi yang mengenal kehidupan Orang Rimba, justru di situlah terlihat
Robert menegaskan bahwa dalam kasus ini, Orang Rimba adalah korban dari sistem yang lebih besar. Kemiskinan struktural, kehilangan wilayah hidup, dan ketidakadilan sosial telah menciptakan kondisi yang membuat mereka mudah dimanfaatkan oleh pihak luar.
“Ada pihak lain yang memanfaatkan kerentanan mereka. Melalui narasi palsu, janji ekonomi, atau bujukan emosional, Orang Rimba dijadikan alat dalam jejaring kejahatan yang mereka sendiri tidak pahami,” ujar dia.
Selama ini, Orang Rimba dikenal menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan dan adat yang menghindari konflik. Mereka memiliki etika berburu yang ketat, aturan berbagi hasil hutan, dan larangan keras terhadap kekerasan antarsesama. Namun, pemberitaan yang menyamaratakan tindakan segelintir orang bisa memperkuat stigma bahwa seluruh komunitas adalah pelaku kejahatan.
Media dan Aparat Gagal Memahami Konteks
Penting bagi publik, aparat penegak hukum, dan media untuk tidak terburu-buru menilai. Perspektif perlindungan terhadap kelompok rentan seharusnya menjadi dasar setiap langkah.
“Yang perlu diusut bukan hanya siapa yang terlibat, tetapi siapa yang memanfaatkan Orang Rimba dan menciptakan kondisi yang membuat mereka terjebak dalam situasi ini,” tegas Robert lagi.
Pendekatan hukum tanpa konteks sosial hanya akan menambah luka. Sebab di balik setiap nama Orang Rimba yang disebut dalam berita, ada sejarah panjang marginalisasi: anak-anak yang kehilangan hak pendidikan, ibu-ibu yang terpaksa meminta makanan di pinggir jalan, dan komunitas yang perlahan kehilangan identitasnya.
Kasus Bilqis seharusnya menjadi pintu masuk untuk membicarakan persoalan yang lebih mendasar: bagaimana negara hadir bagi masyarakat adat yang kehilangan ruang hidupnya. Pemerintah daerah, lembaga sosial, dan masyarakat luas perlu membangun sistem pemulihan yang adil mulai dari pengakuan wilayah adat, penyediaan pendidikan yang sesuai budaya, hingga layanan dasar yang layak.
Selama ini, KKI Warsi dan beberapa organisasi masyarakat sipil terus berupaya mendampingi Orang Rimba agar dapat hidup bermartabat di tengah dunia yang berubah cepat. Tapi upaya itu akan sia-sia jika publik masih memandang mereka dengan kacamata stigma.
“Orang Rimba bukan ancaman. Mereka adalah penjaga hutan terakhir yang tersisa. Kita justru berutang pada mereka karena selama berabad-abad merekalah yang menjaga paru-paru bumi ini,” ujar Robert menutup percakapan.
Kasus Bilqis bukan sekadar kasus hukum. Ia adalah cermin tentang bagaimana kita memandang perbedaan dan kerentanan. Tentang bagaimana modernitas sering kali datang tanpa empati, memaksa komunitas adat menyesuaikan diri pada dunia yang tidak mereka pilih.
Di balik nama “pelaku”, ada korban yang lebih dalam bukan hanya anak yang hilang, tapi juga masyarakat yang kehilangan arah. Dan selama kita terus memandang Orang Rimba dengan curiga, mungkin kitalah yang sebenarnya buta terhadap keadilan.