EXISTENSIL – Di tengah riuhnya pertemuan para pemimpin dunia di Konferensi Tingkat Tinggi (COP 30) di Belem, Brasil, suara Indonesia kembali menggema. Melalui utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, pemerintah menegaskan janji setianya pada Perjanjian Paris mencapai Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat. Janji itu dibungkus dengan optimisme pertumbuhan ekonomi 8 persen dan ambisi transisi energi.
Namun, bagi Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI), pidato itu hanyalah “sandiwara hijau” pertunjukan yang apik di panggung global, tapi menutupi kenyataan suram di dalam negeri. “Pidato Hashim adalah pertunjukan pro-bisnis, bukan komitmen sejati untuk rakyat,” tegas Direktur Eksekutif Yayasan PIKUL Torry Kuswardono, dari keterangan tertulis, Jumat (7/11/2025)
ARUKI menilai bahwa klaim pemerintah soal pengurangan batu bara dan pengembangan energi terbarukan justru penuh kepalsuan. Di balik narasi “transisi bersih”, Indonesia masih menggelontorkan subsidi energi fosil hingga Rp 500 triliun per tahun angka fantastis yang menunjukkan ketimpangan nyata. “Bagaimana mungkin bicara transisi, kalau yang disubsidi justru industri kotor?” ujar Torry.
Torry menyoroti pula promosi proyek waste-to-energy dan energi nuklir sebagai solusi transisi. “Ini bukan solusi, tapi ilusi,” tambahnya.
Proyek-proyek semacam ini, kata Torry, sering berujung pada pelanggaran hak asasi manusia dan perampasan lahan, seperti yang terjadi di proyek geothermal Poco Leok, Nusa Tenggara Timur.
Dalam forum internasional itu, pemerintah juga memamerkan program FOLU Net Sink 2030, yang diklaim akan menurunkan emisi melalui mekanisme penyeimbangan karbon. Namun bagi ARUKI, skema itu hanyalah bentuk lain dari “solusi sesat”.
Menurut pengkampanye hutan dari WALHI Uli Arta Siagian, program ini membuka ruang bagi korporasi pencemar untuk membeli kredit karbon dari proyek hutan, yang justru berpotensi menggusur masyarakat adat dari tanah mereka sendiri.“FOLU Net Sink bukan menurunkan emisi, tapi menjual izin mencemari,” katanya.
Uli menambahkan, klaim penurunan deforestasi hingga 75 persen pun menyesatkan. “Di saat yang sama, pemerintah tetap melanggengkan deforestasi legal lewat proyek tambang dan perkebunan skala nasional,” ujarnya.
Patriarki dalam Kebijakan Iklim
Kritik juga datang dari Solidaritas Perempuan. Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Armayanti Sanusi, menyebut retorika Hashim sebagai refleksi dari kekuasaan patriarki yang gagal mewujudkan keadilan iklim. “Semua kebijakan iklim kita masih berorientasi pada pembangunan ekstraktif yang berdampak langsung pada pemiskinan sistemik dan ketidakadilan terhadap perempuan serta kelompok rentan,” katanya.
Ia juga menyoroti kegagalan Indonesia mengintegrasikan Gender Action Plan ke dalam kebijakan iklim pada COP 30. “Alih-alih memperjuangkan keadilan, pemerintah justru terjebak pada agenda pendanaan dan teknologi yang memperbesar beban utang iklim,” tegasnya.
Melalui mandat Indonesia Climate Justice Summit (ICJS) 2025, suara petani, nelayan, buruh, masyarakat adat, perempuan, kaum muda, penyandang disabilitas, dan minoritas gender bersatu dalam satu tuntutan besar: hentikan solusi palsu, wujudkan keadilan iklim yang berpihak pada rakyat.
ARUKI mendesak pemerintah untuk:
- Menolak skema berbasis pasar, seperti offset karbon, FOLU Net Sink, dan proyek karbon biru, serta menghentikan proyek energi besar yang merusak lingkungan.
- Mencabut subsidi fosil triliunan rupiah dan mengalihkannya untuk mendanai transisi energi berbasis komunitas.
- Mengesahkan RUU Masyarakat Adat dan RUU Keadilan Iklim, serta melaksanakan reforma agraria sejati.
Di tingkat global, Indonesia juga didesak menuntut negara maju agar menanggung tanggung jawab historis mereka melalui pendanaan iklim berbasis hibah, bukan utang. Selain itu, mekanisme Loss and Damage harus dibangun secara adil dan transparan, serta menjamin perlindungan bagi para pembela HAM lingkungan yang selama ini menjadi tameng pertama menghadapi krisis iklim di akar rumput.
Bagi ARUKI, perjuangan melawan krisis iklim tidak bisa diserahkan pada pasar dan korporasi. “Keadilan iklim adalah hak rakyat, bukan komoditas politik atau kompromi bisnis,” tulis mereka dalam pernyataan resminya.
Di Belem, di tengah hingar-bingar diplomasi hijau dan jargon netral karbon, suara dari Selatan Dunia itu mengingatkan: bahwa bumi tidak butuh pidato megah, tapi aksi nyata—dan bahwa mereka yang paling terdampak, harus berada di pusat kebijakan.