Di tengah dinamika kebijakan luar negeri Amerika Serikat, Presiden Donald Trump melakukan sebuah langkah besar dengan membekukan dana bantuan luar negeri dalam jumlah besar. Salah satu dampak terbesar dari kebijakan ini adalah rencana penutupan US Agency for International Development (USAID), sebuah lembaga yang telah lama memainkan peran penting dalam bantuan kemanusiaan global.
Mengutip laporan BBC, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menuduh kepemimpinan USAID melakukan “ketidakpatuhan” dan mengumumkan dirinya sebagai “pemimpin sementara” di lembaga tersebut. Sikap keras Trump terhadap USAID tidak datang tanpa dukungan, salah satunya dari penasihat utamanya, Elon Musk. Dalam pernyataannya, Musk menyebut bahwa Trump telah menyetujui penutupan USAID karena dianggap tidak lagi bermanfaat. Ia bahkan mengibaratkan lembaga tersebut sebagai “cacing dalam apel”, menunjukkan betapa ia meyakini bahwa USAID sudah tidak dapat diperbaiki lagi.
Pernyataan Musk ini semakin menguat setelah dua kepala keamanan USAID menolak memberikan akses ke materi-materi rahasia kepada tim inspeksi dari Department of Government Efficiency (DOGE), yang baru dibentuk di awal pemerintahan Trump. Melalui akun X pribadinya, Musk bahkan secara terang-terangan menyebut USAID sebagai organisasi kriminal yang perlu dibubarkan. Sementara itu, Trump sendiri terus menggencarkan kebijakan “America First” dengan memerintahkan pembekuan sebagian besar bantuan luar negeri, sebuah keputusan yang mengejutkan banyak pihak di tingkat global.
Peran USAID di Indonesia
USAID adalah lembaga resmi yang mengelola program bantuan kemanusiaan global atas nama Pemerintah AS. Berdiri sejak awal 1960-an, USAID mempekerjakan sekitar 10.000 orang, dengan dua pertiganya bekerja di luar negeri. Lembaga ini memiliki basis di lebih dari 60 negara dan bekerja di puluhan negara lainnya, termasuk Indonesia, di mana USAID telah lama menjadi mitra dalam berbagai proyek pembangunan.
Pada tahun fiskal 2023, USAID menyalurkan dana sebesar US$72 miliar untuk berbagai program di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, USAID telah meluncurkan rencana program yang mencakup investasi lebih dari US$50 juta guna meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi aman bagi lebih dari satu juta orang Indonesia pada 2027. Selain itu, USAID juga berencana mengalokasikan dana sebesar US$300 juta untuk sektor air minum dan sanitasi, serta memperkuat lebih dari 100 lembaga di sektor ini.
Tak hanya itu, pada November 2024, USAID dan Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian PPN/Bappenas telah menyepakati perpanjangan Kerangka Kerja Sama Pembangunan Bilateral hingga September 2026. Perpanjangan ini disertai dengan tambahan komitmen dana sebesar US$150 juta, yang membuat total investasi USAID di Indonesia sejak 2020 mencapai US$800 juta. Dana ini digunakan untuk mendukung berbagai sektor, mulai dari tata kelola pemerintahan dan demokrasi hingga pembangunan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesehatan.
Namun, dengan rencana pembekuan dana dari Pemerintah AS, masa depan berbagai program ini kini berada dalam ketidakpastian. Bahkan, pada 24 Januari 2025, USAID mengumumkan pembatalan rekrutmen beberapa kontraktor yang seharusnya ditempatkan di Indonesia, dengan alasan keterbatasan anggaran.
Dampak bagi Indonesia
Kebijakan Trump ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran di berbagai sektor. Engelbertus Wendratama, seorang peneliti di bidang riset dan advokasi media, menyatakan bahwa penghentian pendanaan USAID dapat berdampak signifikan terhadap perkembangan media dan demokrasi di Indonesia. Engelbertus, yang baru-baru ini bekerja sama dengan PR2Media untuk penelitian mengenai perlindungan hukum bagi media alternatif, merasakan langsung dampaknya ketika pendanaan USAID tiba-tiba dihentikan di tengah jalan.
“Untungnya, proyek kami sudah di tahap akhir. Namun, banyak NGO yang baru memulai proyek mereka harus menghadapi ketidakpastian,” ujarnya.
Lebih jauh, Engelbertus menilai bahwa kebijakan ini merupakan pukulan bagi demokrasi global, terutama bagi kelompok minoritas dan rentan yang sering kali mengandalkan bantuan luar negeri. Meski begitu, ia optimis bahwa Uni Eropa dapat mengambil peran lebih besar dalam mendukung demokrasi dan kebebasan berekspresi jika AS memutuskan untuk menarik diri dari komitmennya.
Dari perspektif lain, Parasurama, peneliti dari ELSAM, menyoroti bagaimana pembekuan dana ini akan memengaruhi stabilitas pendanaan gerakan hak asasi manusia, termasuk di ruang digital. Menurutnya, gerakan masyarakat sipil harus lebih aktif melakukan diversifikasi sumber pendanaan agar tidak bergantung pada satu donor saja.
Sementara itu, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, turut menanggapi kabar ini. Menurutnya, meskipun USAID memberikan bantuan sebesar US$100 juta (sekitar Rp1 triliun) ke Indonesia, tidak semuanya disalurkan melalui Kemenkes, melainkan lewat mitra pihak ketiga. Meski tidak merinci dampak spesifiknya, Menkes mengakui bahwa penghentian dana ini pasti akan berimbas pada program-program yang telah berjalan.
“Kami masih memiliki negara donor lain, seperti Australia, yang telah berkomitmen memberikan dana tambahan. Namun, tentu saja, dampaknya tetap ada,” ujarnya.
Di tengah ketidakpastian ini, Indonesia dan berbagai pihak yang selama ini bekerja sama dengan USAID harus bersiap menghadapi tantangan baru. Dengan dana yang semakin terbatas, keberlanjutan berbagai inisiatif pembangunan dan kemanusiaan kini bergantung pada upaya diversifikasi pendanaan serta kerja sama dengan mitra baru yang dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan USAID.