EXISTENSIL – Hujan di Pulau Sumatera tidak pernah datang sebagai sekadar hujan. Ia membawa aroma tanah basah yang dulu menenangkan, kini berubah menjadi pertanda kecemasan yang dalam. Di warung kopi dekat jembatan Krueng Mane, radio kecil yang diletakkan di atas lemari kayu tua bergema lirih. Suara penyiar terdengar terbata, menyampaikan kabar yang membuat para lelaki yang duduk di sana terdiam.
Tak ada yang berbicara untuk beberapa saat. Seakan setiap kata yang keluar dari radio itu menampar kesadaran mereka bahwa musim duka telah datang lagi. Saban tahun, berita seperti ini selalu muncul, tetapi setiap kali terdengar, tetap saja menciptakan ketegangan yang sama ketegangan yang lahir dari rasa tak berdaya hidup di antara sungai-sungai yang amarahnya makin sulit dipahami.
Dalam sepekan terakhir, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dipukul gelombang bencana yang berat. Puluhan orang meninggal, ratusan lainnya hilang, ribuan warga mengungsi dengan pakaian seadanya. Di beberapa daerah, air bah datang seperti terjunan raksasa dari hulu yang pecah: menghantam rumah, merobohkan jembatan, menggulung sawah, dan memutus jalan.
Bagi sebagian kalangan, peristiwa ini disederhanakan sebagai “cuaca ekstrem,” seperti jika dengan menyebutnya demikian semua persoalan menjadi selesai. Namun bagi masyarakat yang rumahnya hanyut, wali murid yang anaknya belum ditemukan, atau perempuan yang menyaksikan perabotnya terseret arus dalam gelap, istilah itu tidak memadai.
Mereka tahu, ini bukan sekadar soal hujan. Ini soal tata kelola ruang yang runtuh tentang hulu yang dibuka, gunung yang digergaji konsesi, sungai yang diarahkan proyek-proyek energi, dan izin industri yang menancap tanpa memikirkan daya tampung ekologis. Dan di balik semua itu, tubuh Sumatera semakin kelelahan.
Di antara ratusan kisah malam itu, cerita Yanti (40) adalah salah satu yang paling menggambarkan betapa cepat bencana ini menyergap. Yanti tinggal di kawasan Pauh Jalan Batu Busuk, Lambung Bukit, sebuah tempat yang dikelilingi hutan dan lembah kecil. Suasana di sana hangat dan bersahaja. Anak-anak sering bermain di pinggir sungai kecil yang membelah kampung. Sungai itu biasanya tenang, meski kadang mengalir deras saat musim hujan. Namun malam itu, sungai berubah menjadi arus yang mematikan.
Ketika air mulai naik, Yanti sedang memandikan anak bungsunya yang terbangun karena suara petir. Ia mendengar suara seperti kayu patah berkali-kali, disusul suara gemuruh yang belum pernah ia dengar sebelumnya. “Awalnya saya kira itu suara truk dari jalan besar. Tapi makin lama suara itu seperti gunung bergerak,” katanya kepada Existensil melalui percakapan daring, Jumat (28/11/2025)
Ketika ia membuka pintu, air hitam pekat langsung menerjang masuk. Bersama suaminya, ia hanya mampu menyambar beberapa potong pakaian anak dan tas kecil berisi surat-surat penting. Rumah mereka berguncang seperti disentak dari bawah. “Air itu seperti membawa seluruh hutan turun. Batang-batang besar melintas seperti kapal. Saya tidak sempat berpikir apa-apa, hanya lari,” ujar Yanti.
Mereka berlari ke arah Koto Tuo, tempat tinggal kerabat mereka. Namun di sana, situasi tidak lebih baik. “Di Koto Tuo air masuk sampai sepaha. Orang-orang berteriak saling memanggil. Banyak ibu-ibu kehilangan anaknya sebentar karena terseret arus. Ada yang ketemu, ada yang tidak,” jelasnya.
Yanti menangis,ia mengaku takut memejamkan mata jika suara hujan terdengar. “Saya takut tidur sekarang. Kalau suara hujan mulai terdengar, saya langsung bangunkan anak-anak. Kami tidak lagi bisa hidup tenang seperti dulu,” ungkapnya.
Dalam satu malam, Yanti kehilangan hampir semua barangnya. Tapi yang lebih ia takuti adalah hilangnya keyakinan bahwa rumahnya berada di tempat aman.
15 Titik Banjir Bandang di Padang
Di Padang, bencana datang dengan cara yang paling menakutkan, pada jam ketika kebanyakan manusia tidak sadar sepenuhnya. Hujan yang semula terdengar sebagai ketukan lembut di atap seng mulai berubah menjadi gelegar yang tak henti. Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton, masih ingat betul malam itu. Ia menerima laporan pertama banjir bandang ketika jarum jam belum sepenuhnya mencapai angka tiga.
“Hujan mulai turun sekitar pukul 01.20 WIB, laporan pertama banjir bandang masuk sekitar 03.00 WIB dari Kelurahan Tabiang Banda Gadang,” ujarnya dalam keterangan pers.
Dua jam. Itulah jeda antara turunnya hujan dan terjadinya bencana. Dua jam yang menentukan siapa yang selamat dan siapa yang tidak sempat melarikan diri. “Kami segera menurunkan tim setelah menerima informasi awal. Total ada 15 titik terdampak banjir bandang di lima kecamatan. Sayangnya, lima orang ditemukan meninggal dunia setelah terseret derasnya arus,” bebernya.
Hendri mengakui, di sejumlah titik di Padang, air bah membawa material besar, batang pohon, batu-batu berukuran ban mobil, dan lumpur tebal yang menutupi lantai rumah sampai ke jendela.
Pulau yang Dipreteli, Jejak Tambang di Hulu
Data Kementerian ESDM yang diolah Jaringan Tambang (JATAM) menunjukkan, saat ini terdapat 1.907 izin pertambangan minerba aktif dengan luas 2.458.469 hektare luas yang setara dengan hampir dua kali Pulau Madura ditambah setengah Pulau Lombok.
Provinsi-provinsi dengan konsesi terbesar adalah:
- Bangka Belitung – 443 izin
- Kepulauan Riau – 338 izin
- Sumatera Selatan – 217 izin
- Sumatera Barat – 200 izin
- Jambi – 195 izin
- Sumatera Utara – 170 izin
Koordinator JATAM Melky Nahar, tidak ada satu pun provinsi di Sumatera yang benar-benar bebas dari ekspansi izin tambang. “Sumatera sudah diperlakukan seperti wilayah kurban. Hutan dibuka bukan untuk kebutuhan warga, tapi untuk kepentingan industri yang mengikis kemampuan tanah menyerap air. Maka ketika hujan datang, bencana hanya tinggal soal waktu,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Jumat (28/11/2025)
Menurut Melky, banjir yang kini melanda berbagai kabupaten dan kota adalah hasil dari dekade panjang pembiaran ekologis. “Air yang turun dari langit tidak lagi ditahan oleh hutan. Semua langsung lari ke hilir. Itu sebabnya banjir menjadi cepat, agresif, dan mematikan.”
Selain tambang, Sumatera dihantam gelombang kedua industri ekstraktif, proyek PLTA. Sedikitnya 28 PLTA telah beroperasi atau dibangun, dengan sebaran terbesar di Sumatera Utara (16 titik). Proyek-proyek energi ini berdiri di atas retorika transisi energi, tetapi di lapangan justru mengubah wajah sungai dan daerah aliran sungai (DAS).
Dua PLTA yang paling sering dikritik adalah PLTA Batang Toru, PLTA Sipansihaporas
Keduanya memanfaatkan jalur sungai dari ekosistem Batang Toru, salah satu kawasan paling penting di Sumatera. Analisis citra satelit JATAM (28 November 2025) menunjukkan bahwa PLTA Batang Toru telah membuka 56,86 hektare kawasan hutan. Terowongan raksasa, jalur pipa, dan kolam raksasa memaksa sungai mengalir mengikuti ritme industri. “Ketika sungai dipaksa mengalir berdasarkan kebutuhan turbin listrik, bukan ritme alam, Anda sedang memodifikasi bencana. Sungai kehilangan daya dukungnya.” jelas Melky.
Melki menyebut, sungai bukan hanya jalur air, tetapi juga sistem pengangkut sedimen, habitat ikan, dan penyangga kelembapan tanah. Ketika fungsinya dimodifikasi demi energi, keseimbangan runtuh. “Tidak hanya tambang dan PLTA, kerusakan hulu juga didorong oleh 271 izin PPKH (Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan) dengan luas 53.769 hektare. PPKH adalah tikungan legal yang memungkinkan hutan lindung digunakan untuk tambang, energi, dan infrastruktur,” bebernya.
Dari izin-izin itu:
- Tambang: 66 izin (38.206 hektare)
- Panas bumi: 11 izin (436 hektare)
- Migas: 51 izin (4.823 hektare)
- Energi lain: 72 izin (3.758 hektare)
Melki menyebut, salah satu yang paling masif adalah PT Agincourt Resources, pengelola tambang emas Martabe, yang membuka sekitar 570 hektare hutan di Batang Toru. “PPKH mempercepat hilangnya hutan yang berfungsi sebagai spons alami penahan air. Ketika fungsi ini hilang, banjir bukan lagi anomali, tetapi konsekuensi logis,” ucap dia.
Panas Bumi, Lereng yang Tak Lagi Stabil
Di lereng-lereng gunung Sumatera, Melki mengungkap industri panas bumi berkembang pesat. Ada 8 PLTP yang telah beroperasi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung. Puluhan wilayah lainnya masih dalam tahap survei. Banyak proyek ini berada di zona geologis rawan longsor.
“Ketika lereng dibor, digali, dibuka untuk jalan akses dan jaringan pipa, struktur tanah berubah. Kawasan yang dulu kokoh kini menjadi rentan. Dan ketika hujan turun dalam jumlah besar, tanah yang longgar hanya butuh sedikit pemicu untuk ambruk,” ungkapnya.
Lebih lanjut Melki mengungkap, jika disatukan, Sumatera kini menanggung tiga lapis industri ekstraktif secara bersamaan, tambang minerba yang merusak tutupan hutan, PLTA yang mengatur ulang aliran sungai dan PLTP yang menggali dan melemahkan lereng. “Ditambah ekspansi sawit, migas, HTI, HPH, dan tambang ilegal, maka tekanan ekologis yang sebenarnya jauh lebih berat daripada yang terlihat dalam dokumen pemerintah,” ujarnya.
“Ini bukan satu bencana. Ini pola yang terus berulang. Ketika industri menguasai hulu, warga di hilir akan selalu menjadi korban.” cetus Melky.
Setiap kali banjir bandang atau longsor terjadi, Melki menyebut, negara hadir dengan tenda pengungsian, karung bantuan, dan laporan resmi. Namun setelah itu, tidak ada evaluasi besar-besaran terhadap izin industri yang menggerus hulu. “Negara tidak pernah benar-benar menyentuh akar masalah. Dan selama sumber masalah tidak disentuh, warga akan terus hidup dalam kecemasan,” bebernya.
Untuk itu, JATAM menuntut langkah-langkah tegas, moratorium seluruh industri ekstraktif di hulu dan DAS kritis, pencabutan izin yang terbukti merusak, audit ekologis menyeluruh, dan pengembalian ruang kelola kepada masyarakat adat dan lokal “Jika negara tidak mengubah arah kebijakannya, Sumatera akan menuju kolaps ekologis. Setiap musim hujan akan menjadi musim duka,” pungkasnya.