EXISTENSIL – Pagi di Kota Bogor terasa meredup, kabut tipis menyelimuti gang sempit di permukiman padat tempat Maya (33) tinggal. Ia membuka pintu kontrakan sederhana berukuran 3×3 meter, membawa tas berisi spidol bekas, beberapa kertas RPP hasil fotokopian, dan daftar nilai murid. Dompetnya nyaris kosong hanya tersisa Rp 45.000, cukup untuk ongkos ke sekolah hari itu, tetapi terasa kurang untuk kebutuhan lainnya.
Ketika sore menutup hari di Kota Bogor, Maya kembali ke kontrakannya dengan langkah pelan. Ia menyisihkan sebagian kecil dari sisa uang untuk membeli pulsa agar bisa memasukkan nilai dan membalas pesan dari murid. Di luar, angin berdesir lembut dan suara burung kicau menjadi teman sepi perjalanan. Maya menatap langit senja, menyadari bahwa perjuangannya tidak hanya milik dirinya sendiri, tetapi juga milik murid-muridnya dan masa depan pendidikan Indonesia.
Maya mengajar karena cinta, tetapi cintanya diuji oleh sistem yang tak ramah. Sistem yang bisa diperbaiki — jika negara benar-benar mau berbenah. Hingga saat itu tiba, Maya akan terus menanam harapan di papan tulis, meski gaji yang diterimanya tak sebanding dengan nilai mimpinya.
Setiap pagi, Maya berjalan kaki dari kontrakan kecil ke sekolah, menahan lapar kecil, mencatat nilai di telepon darurat, dan bercita-cita agar murid-muridnya bisa memahami pecahan, aljabar, atau geometri suatu hari nanti.
Maya sudah tujuh tahun menjadi guru honorer di sebuah sekolah negeri di Bogor, mengajar matematika untuk beberapa kelas sekaligus. Ia tidak memiliki status ASN, dan gaji yang diterimanya jauh di bawah Upah Minimum Kota (UMK) Bogor. Pada 2025, UMK Kota Bogor naik menjadi Rp 5.126.898 per bulan. Namun, gaji Maya hanya sekitar Rp 1 juta per bulan, jauh di bawah standar minimum tersebut.
Setiap bulan, Maya harus menyeimbangkan rutinitas mengajar, mengoreksi tugas, memasukkan nilai, dan menyelesaikan kewajiban administrasi digital sekolah semua dengan upah yang hampir tak mencukupi untuk hidup di Bogor yang biaya hidupnya terus naik. “Saya mencintai murid-murid saya, tapi kadang saya bertanya-tanya apakah cinta ini cukup untuk bertahan hidup?,” katanya kepada Existensil, Senin (24/11/2025)
Namun, beban hidupnya makin berat. Biaya hidup di Bogor tidak bisa disepelekan, sewa kontrakan, transportasi, makan, dan kebutuhan sekolah anak-anak muridnya sendiri semuanya menuntut pengeluaran yang tidak sedikit. “Dengan gaji jauh di bawah UMK, saya harus menghemat sedemikian rupa agar bisa bertahan,” ungkapnya menahan air mata.
Di sela-sela jam istirahat di sekolah, Maya terkadang berbincang dengan sesama guru honorer. Cerita mereka serupa, seorang guru honorer lain bercerita bahwa ia pernah menunggak sewa karena gaji tertunda, ada yang menyisihkan dari honor mengajar untuk biaya berobat, dan tak sedikit yang menyisihkan sebagian dari gaji untuk menabung agar bisa melanjutkan pendidikan atau membeli laptop untuk mengajar jarak jauh.
Meski begitu, Maya tetap mempertahankan harapan sederhana, tetapi terasa berat ketika struktur anggaran dan kebijakan publik belum bergerak searah dengannya.. “Kalau suatu hari status saya bisa diangkat menjadi pegawai tetap, saya akan merasa dihargai bukan karena saya minta banyak, tetapi karena saya ingin diakui bahwa pekerjaan ini tidak ringan,” katanya.
Maya tak sendiri. Banyak rekan guru honorer di sekolahnya juga bekerja tambahan di luar jam mengajar, mengajar bimbingan belajar kecil, menjadi asisten dosen di kampus lokal, atau bahkan menjadi ojek online demi menutup kebutuhan sehari-hari. Bahkan, sebagian besar guru honorer tidak bisa mengandalkan bantuan negara atau tunjangan karena status mereka tidak diakui sebagai pegawai tetap.
Tahun ini, Hari Guru Nasional yang diperingati setiap tanggal 25 November 2025 terasa berbeda karena diwarnai hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 yang menunjukkan nilai matematika siswa di banyak wilayah secara nasional rendah. Alih-alih mengkritik sistem pendidikan secara struktural, sebagian komentar publik dan pejabat justru menyasar kualitas mengajar guru terutama honorer.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menegaskan kegagalan dalam nilai murid bukan semata-mata kesalahan guru, melainkan kegagalan sistem. “Ketika nilai matematika ambruk secara nasional, masalahnya bukan di ruang kelas, melainkan di ruang perumusan kebijakan. Ini adalah bukti kegagalan sistem, bukan kegagalan guru,” tegas Ubaid.
Menurut Ubaid, struktur profesi guru di Indonesia sangat timpang. Ada kasta dalam pendidikan, guru ASN mendapat tunjangan, tunjangan sertifikasi, dan stabilitas; sedangkan guru honorer seperti Maya dibayar sangat rendah, bahkan jauh di bawah UMK daerahnya. “Bagaimana mungkin mutu pendidikan merata jika gurunya sendiri diperlakukan secara tidak adil, perlakuan diskriminatif semacam itu menurunkan martabat profesi guru dan melemahkan fondasi pendidikan,” tukasnya.
Ubaid juga mengkritik lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang seharusnya mencetak guru berkualitas. Ia menyebut banyak LPTK gagal menyiapkan lulusan untuk realitas kelas keras saat ini, materi pelatihan seringkali teoretis, minim praktik, dan kurang berpikir tentang kondisi di lapangan. Tanpa reformasi menyeluruh, kualitas guru tetap sulit meningkat. “Menyalahkan guru yang dihasilkan LPTK yang rusak adalah kemunafikan. Tanpa reformasi total LPTK, krisis kualitas guru akan menjadi warisan abadi,” tandasnya.
Sisi lain dari kritik Ubaid menyasar program pelatihan guru. Menurutnya, program tersebut sering bersifat administratif dan tidak berkelanjutan. Setiap menteri pendidikan berganti, model pelatihan berubah, tapi guru honorer seperti Maya tidak pernah merasakan peningkatan kompetensi yang signifikan. “Program pelatihan guru seringkali hanya proyek seremonial belaka. Tidak ada transformasi kompetensi yang nyata,” kata Ubaid.
Tak hanya itu, Ubaid menyoroti kebijakan anggaran negara. JPPI mencatat alokasi 20 persen anggaran pendidikan yang dijanjikan konstitusi sering kali tidak berpihak pada guru honorer. Bahkan, sebagian anggaran pendidikan dialihkan ke program lain, seperti Makan Bergizi (MBG), yang menurut Ubaid penting, tetapi tidak boleh mengorbankan kesejahteraan guru. “Jika MBG dianggap penting, carilah sumber anggaran lain. Jangan sekali-kali mengorbankan hak konstitusional guru dan masa depan pendidikan bangsa,” serunya.
Bagi Ubaid, hari guru adalah panggilan untuk memetakan ulang kebijakan pendidikan. Mereka menuntut pembenahan drastis, reformasi LPTK, sistem kompensasi yang adil bagi guru honorer, pelatihan berkelanjutan, dan alokasi anggaran yang benar-benar berpihak. “Menghormati dan memuliakan guru bukan sekadar kata-kata manis di Hari Guru. Itu harus diwujudkan melalui keberanian politik untuk membenahi sistem yang rusak dan memastikan anggaran pendidikan berpihak pada semua guru,” kata Ubaid dengan nada mantap.
Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII) Adinda Tenriangke Muchtar mengungkapkan, tanpa sistem yang adil dan pendanaan yang merata, kritik publik kepada guru honorer seperti Maya akan terus lahir tanpa solusi substansial. “Pemerintah harus melihat persoalan ini secara struktural. Kita tidak bisa memaksakan standar tinggi kepada guru sementara dukungan pendanaan, pelatihan, dan ekosistem profesional tidak dibangun dengan memadai,” katanya.
Adinda menambahkan bahwa pembangunan pendidikan bukan sekadar soal infrastruktur atau digitalisasi: “Transformasi pendidikan tidak bisa hanya dilakukan melalui pembangunan gedung baru, aplikasi pembelajaran, atau seminar rutin. Negara juga harus memastikan guru dihargai, punya kepastian pekerjaan, dan bisa berkembang.”
Adinda pun mengulang pesan yang sama, sistem pendidikan harus dibangun dengan pemahaman bahwa kualitas guru adalah pusat dari reformasi. “Kita perlu tata kelola pendidikan yang terencana, berbasis data, dan adil. Bukan sekadar program jangka pendek,” pungkasnya.